Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 45 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan penilaian pegawai maka di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Penilaian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
UU No 2 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan permendagri No 120 Tahun 2018:
Permenpan RB No 25 Tahun 2021:
Perda Prov Jawa Timur No 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan perda Prov jawa timur No 5 Tahun 2020:
Pergub Jawa Timur No 75 Tahun 2021.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah:
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah:
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah:
4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA:
5. Ketentuan Pasal 17 diubah:
6. Bagan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2022
PERGUB Prov. Lampung No. 10 Tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Memasuki Purnabakti
PERGUB Prov. Lampung No. 9 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UPKP bagi PNs di lingkungan pemerintah provinsi lampung.
PERGUB Prov. Lampung No. 10 Tahun 2013 tentang perubahan
Atas Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri sipil yang Memperoleh surat Tanda Tamat Belajar lljazah Di Lingkungan pemerintah provinsi lampung.
PERGUB Prov. Lampung No. 42 Tahun 2014 tentang pemberian Bantuan Santunan Kepada PNS Di Lingkungan pemerintah provinsi Lampung yang Mengalami Musibah.
PERGUB Prov. Lampung No. 75 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2014 tentang pemberian Bantuan Santunan Kepada PNS Di Lingkungan pemerintah provinsi lampung Yang Mengalami Musibah
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat di derah,sehingga visi dan misi
Pemerintah Daerah dapat terwujud, perlu disusun Pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pererintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, menegaskan perlunya manajemen Aparatur
Sipil Negara dikelola secara propresional;
berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2964; UU No. 11 Tahun 1969; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 38 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 38 Tahun 2017; PermenPAN&RB No. 41 Tahun 2018; PermenPAN&RB No. 13 Tahun 2019; PermenPAN&RB No. 15 Tahun 2019; PermenPAN&RB No. 3 Tahun 2020; PermenPAN&RB No. 70 Tahun 2020; PermenPAN&RB No. 22 Tahun 2021; PermenPAN&RB No. 6 Tahun 2022; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 10 Tahun 2021; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 7 Tahun 2015; Pergub Lampung No. 20 Tahun 2016; Pergub Lampung No. 51 Tahun 2020; Pergub Lampung No. 57 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
121 hlmn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2022
aparatur - budaya kerja - penerapan - pelaksanaan - evaluasi - pedoman
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45, BD.2022/45
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Penerapan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, wajib menerapkan core values BERAKHLAK, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2022; Permen PANRB No. PER/01/2007; Permen PANRB No. 39 Tahun 2012
Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 terdapat ketentuan yang diubah, yaitu Pasal 6 huruf f. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang disisipkan, yaitu: Pasal 5 ayat (2) huruf d; serta Pasal 6 huruf e angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan ini mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 46
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya penularan dan kematian di Bali akibat masih ditemukannya vektor/nyamuk penular Malaria di
beberapa kabupaten reseptif, maka diperlukan pemeliharaan Eliminasi Malaria, sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemeliharaan Eliminasi
Malaria;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017
Ketentuan Umum,Kebijakan dan Strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria,Peran dan Tugas Pokok,Peran serta Masyarakat,
Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria,Pembinaan,Pengawasan,Evaluasi,dan Pelaporan.Pendanaan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
-
-
12 Halaman dan Lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengelola dan menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan diperlukan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam rangka mewujudkan akuntabiltas tata kelola Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan pedoman dalam pembentukan Komite Sekolah. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Keanggotaan, Kepengurusan, dan Larangan, Pembinaan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Perlindungan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi kriteria dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan bantuan sosial diatur dengan PERGUB.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 std dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021.
PERGUB ini mengatur mengenai kriteria Bantuan Sosial; tata cara pemberian Bantuan Sosial; pengendalian, pemantauan, dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2021.
20 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan perubahan mental model/perilaku, meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, dan tanggungjawab moral serta pelaksanaan refonnasibirokrasi Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set);
b. bahwa untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh perlu adanya pedoman sebagai landasan serta tahapan yang harus dilaksanakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
28 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Tugas Pokok dan Fungsi;
Ketentuan Lain Lain;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Penetapan Standar Biaya; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
6 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2022
MUATAN ANGKUTAN BARANG-PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR-JALAN PROVINSI
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2022/NO.44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan Provinsi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penetapan pengoperasian Fasilitas Penimbangan ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah; serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 46 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan berupa pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembiayaan dilaksanakan oleh Gubemur, untuk jalan Provinsi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 25 Tahun 1959; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011; dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, pengawasan muatan angkutan barang, pelanggaran kelebihan muatan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Mencabut semua ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang terkait dengan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan Provinsi menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
