Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih mengefektifkan pengelolaan Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagai salah satu jenis Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan Retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa,. Prinsip dalam menetapkan Struktur dan besarnya tarif, Tata Cara dan syarat Untuk Mendapatkan Hak Sewa,,. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat Retribusi terutang,. Tata cara Pemungutan, . Tata Cara Pembayaran,. Tata Cara Penagihan,. Pengurangan, Keringanan,. dan Pembebasan Retribusi,. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi,. Tata Cara Penyelesaian Keberatan,. Tata Cara Penghitungan, Pengembalian Kelebihan Bayar retribusi,. Sanksi Administrasi, .Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana,. Ketentuan Lain-lain,. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kab. Bogor Tahun 2003 No. 136
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan tempat khusu parkir perlu dilakukan secara berkesinabungan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2001 maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001;Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang etentuan Umum, Nam Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi,Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dn sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Penetapan Retribsi, Tata ara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pemgembalian kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Ketentuan Pidana, Penyidik, Dan etentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
20 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rantgka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka perlu ditindaklanjuti secara rinci yang pengaturan dan penetaoannya dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Perarturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 2001; Keputusan RI No. 34 Tahun 2003; Kepurusan Mendagri dan Otonomi Daerah No. 130-67 Tahun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Kewenangan, Fungsi Kewernangan, Rincian Kewenangan, Ketentuan Lain Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
69 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2003/NO.6 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 72 PP No.76 Tahun 2001 maka Perda mengenai Desa harus disesuaikan;
UU No.13 Tahun 1950;
UU No.22 Tahun 1999;
PP No.76 Tahun 2001;
Perda Kabupaten Banyumas No.2 tahun 2009;
Perubahan terhadap Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2003/NO.23
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan hasil Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nornor 103 Tahun 2001; Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Apaatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/MPAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bab IV Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengawasan Daerah
Bab V Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Bab VI Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Data Elektronk
Bab VII Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan
Kesejahteraan Sosial
Bab VIII Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Keluarga Berencana Daerah
Bab IX Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap
Bab X Kelompok Jabatan Fungsional
Bab XI Tata Kerja
Bab XII Kepegawaian
Bab XIII Ketentuan Lain-Lain
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2003.
51 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kab. Sumedang Tahun 2003 No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2003.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
Pengaturan penyelenggaraan bidang pertambangan Bahan Galian Golongan C diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pemberian Izin Usaha Pertambangan Golongan C merupakan kewenangan Kabupaten. Oleh karena itu, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 1967; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.34 Tahun 2000; PP No.32 Tahun 1969; PP No.25 Tahun 2000; Kepmendagri No.84 Tahun 1993.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Izin Usaha Pertambangan Bahan Golongan C dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Izin Usaha Pertambangan; Syarat-Syarat Perizinan; Izin Usaha Pertambangan Umum; Berakhirnya Izin; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin; serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan IUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
Sumber daya Kelautan dan Perikanan adalah suatu potensi Daerah yang perlu pengaturan dan dimanfaatkan secara optimal dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kelestariannya
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999
7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1990
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 185 / KPTS / IKA/II/1990
Izin yang harus dimiliki oleh usaha pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan sumber daya hayati perairan untuk kesejahteraan umat manusia seperti kegiatan Budidaya Ikan, Penangkapan Ikan, Penyimpanan atau Pendingin dan Pengolahan untuk tujuan komersial.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003.
14
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 12 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2003 Nomor 20
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, setiap daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan tersebut, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Hal-hal yang diatur antara lain tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan, Susunan Organisasi yang meliputi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Penyuluhan dan Produksi, Bidang Usaha Tani dan Sumber Hayati, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Kelautan dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga mengatur tentang tata kerja dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2003.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung sepanjang mengatur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
