Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.957 peraturan dalam 0,166 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2012

PEMBENTUKAN KAMPUNG INDRALOKA MUKTI DAN KAMPUNG INDRALOKA JAYA KECAMATAN WAY KENANGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Desa

Download :
PERDA NMR 21 TH 2012 PEMBENTUKAN KAMPUNG INDRALOKA MUKTI.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016

Perlindungan Perempuan

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERDA-NOMOR-21-TAHUN-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 21 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 21 Tahun 2001

Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutannya

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda_Kab_Bangka_2001_21.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2004

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

APBD

Download :
21.Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2000

RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) TANDA DAFTAR GUDNG (TDG) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perda No 21 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019

PENANGANAN KEADAAN DARURAT BENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Pergub_No._21_Tahun_2019_tentang_Penanganan_Bencana-dikonversi.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2012

Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Majene

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA NO. 21 TAHUN 2012 MINUMAN KERAS PERBAIKAN.pdf

Abstrak

minuman-beralkohol

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2012/No.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Majene

ABSTRAK:

minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadapn peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
dasar hukum: UU NO.29 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 1955 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No.1 Tahun 1971; UU No.8 Tahun 1962; UU No.5 Tahun 1984; UU No.7 Tahun 1994; UU No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 1996; UU No.11 Tahun 1995; UU No.7 Tahun 1996; UU No.5 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No.44 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan PP No.53 Tahun 1957; PP No.11 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan PP No.19 Tahun 2004; PP No.33 Tahun 1996; PP No.69 Tahun 1999; PP No.28 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.32 Tahun 2009.
dalam PERDA ini diatur mengenai pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol, penyimpanan minuman beralkohol, dan kegiatan yang dilarang terkait usaha perdagangan minuman beralkohol.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
23 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017

Pengelolaan Pasar Rakyat

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
LD 21 Pengelolaan Pasar Rakyat.pdf

Abstrak

pengelolaan pasar rakyat

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD. 2017/No. 21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pasar rakyat diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara profesional agar menjadi pasar yang lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing serta pengelolaan pasar rakyat daerah dilakukan antara lain dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1999; UU No 8 Tahun 1981; UU No 28 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP no 44 Tahun 1997; PP No 15 Tahun 2010; PP No 17 Tahun 2013; Perpres No 112 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjarnegara No 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banjarnegara No 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjarnegara No 5 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjarnegara No 5 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penggolongan Pasar, Pengelolaan Pasar, Penggunaan Tempat Pasar, Tertib Bangunan dan Penempatan Barang, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pemberdayaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017.
36 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018

Pemeliharaan Fasilitas Publik

Lingkungan Hidup

Download :
Perda No. 21 Tahun 2018 PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK - .rtf

Abstrak

fasilitas publik - pemeliharaan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD No. 21/2018, TLD No. 20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan menyediakan fasilitas publik agar dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa fasilitas publik yang telah disediakan ternyata ada yang tidak terawat, rusak, tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya bahkan ada yang hilang, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas publik, sehinggaperlu didukung dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 28 Tahun 2002; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; Perda Kota Salatiga No 6 Tahun 2010; Perda Kota Salatiga No 4 Tahun 2011; Perda Kota Salatiga No 1 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun 2016; Perda Kota Salatiga No 9 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik, partisipasi masyarakat, pendanaan dalam pemeliharaan fasilitas publik, larangan dan penghargaan, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaraan pemanfaatan fasilitas publik.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
21 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .