SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan menyediakan fasilitas publik agar dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b.	bahwa fasilitas publik yang telah disediakan ternyata ada  yang tidak terawat, rusak, tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya bahkan ada yang hilang, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas publik, sehinggaperlu didukung dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;

Mengingat   	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851;
8.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5059);
10.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 6);
15.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
16.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1);
17.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
18.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
6.	Fasilitas publik adalah sarana, prasarana dan utilitas yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat.
7.	Sarana adalah fasilitas penunjang yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
8.	Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan.
9.	Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 
10.	Pemeliharaan fasilitas publik adalah kegiatan merawat, mengawasi, menertibkan, melakukan evaluasi agar fasilitas publik dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
11.	Merawat fasilitas publik adalah kegiatan untuk memperbaiki atau mengganti bagian fasilitas publik agar dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya.
12.	Mengawasi dan menertibkan fasilitas publik adalah kegiatan untuk menjaga agar fasilitas publik digunakan sesuai dengan fungsinya.
13.	Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pemeliharaan fasilitas publik.
14.	Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemeliharaan fasilitas publik.
15.	Masyarakat adalah kelompok orang, korporasi, dan organisasi non pemerintah dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.
16.	Pihak ketiga adalah orang perseorangan atau badan usaha.
17.	Badan Koordinasi Pemeliharaan Fasilitas Publik yang selanjutnya disingkat BKPFP adalah badan yang bertugas secara khusus menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas publik.
18.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai Sipil tertentu di ingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
19.	Pembinaan adalah pemberian pedoman dan standar pelaksanaan, penyuluhan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas publik.
20.	Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akanhak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pemeliharaan fasilitas publik.
21.	Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
22.	Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau badan. 

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a.	memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik;
b.	meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran  warga masyarakat tentang arti pentingnya fasilitas publik dalam kehidupan masyarakat;
c.	meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik;
d.	pemberdayaan pemangku kepentingan dalam rangka pemeliharaan fasilitas publik; dan
e.	menjamin keberadaan fasilitas publik agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4
Pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan berdasarkan asas:
a.	keadilan dan kemanfaatan;
b.	keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
c.	transparansi;
d.	akuntabilitas;
e.	kemandirian;
f.	partisipasi;
g.	kebersamaan dan kemitraan;
h.	keterpaduan; dan
i.	keberlanjutan.

Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik, partisipasi masyarakat, pendanaan dalam pemeliharaan fasilitas publik, larangan dan penghargaan, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaraan pemanfaatan fasilitas publik.
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6
(1)	Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan fasilitas publik.
(2)	Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
a.	merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemeliharaan fasilitas publik; dan
b.	melaksanakanperawatan, pengawasan, pembinaan, penertiban dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan fasilitas publik.

Pasal 7
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berwenang:
a.	mengatur, melaksanakan, menegakkan, dan melakukan evaluasi pemeliharaan fasilitas publik;
b.	melakukan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam pemeliharaan fasilitas publik;
c.	melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemeliharaan fasilitas publik;
d.	melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemeliharaan fasilitas publik; dan
e.	mencegah terjadinya perusakan dan penggunaan fasilitas publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK

Pasal 8
(1)	Dalam rangka penyelenggaraan fasilitas publik sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan BKPFP.
(2)	BKPFP terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, sertadapat melibatkan unsur masyarakat.
(3)	Tugas, wewenang dan tanggung jawab BKPFP adalah:
a.	merumuskan dan melakukan koordinasi pemeliharaan fasilitas publik;
b.	 memaduserasikan pelaksanaan pengawasan, penertiban dan evaluasi pemeliharaan fasilitas publik;
c.	memaduserasikan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik;
d.	memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikota.
(4)	Pembentukantugas, wewenang serta tanggung jawab BKPFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9
(1)	Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
(2)	Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 10
(1)	Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik.
(2)	Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
a.	menyampaikan informasi tentang  pemeliharaan fasilitas publik;
b.	mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik;
c.	mengembangkan kemitraan dalam pemeliharaan fasilitas publik yang memungkinkan lembaga kemasyarakatan terlibat secara efektif.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pertisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas publik sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 11
(1)	Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas publik.
(2)	Masyarakat dapat berpartisipasisecara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.
(3)	Partisipasi masyarakat secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perawatan, pengawasan, pelaporan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 12
Setiap Orang dilarang:
a.	mengotori dan/atau merusak fasilitas publik;
b.	memanfaatkan fasilitas publik tidak sesuai dengan peruntukannya;
c.	mengambil, memindahkan, membuang serta membuat tidak berfungsinya fasilitas publik.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13
(1)	Pendanaan pemeliharaan fasilitas publik bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)	Alokasi pendanaan untuk pemeliharaan fasilitas publik ditetapkan dalam APBD.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 14
(1)	Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berpartisipasi secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15
(1)	Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.
(2)	Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	memberikan pedoman pemeliharaan fasilitas publik;
b.	menetapkan pembiayaan  dana  dalam pemeliharaan fasilitas publik;
c.	menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam pemeliharaan fasilitas publik; 
d.	memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan setiap orang dalam pemeliharaan fasilitas publik; dan
e.	menfasilitasi pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16
(1)	Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 12dikenakan sanksi administratif.
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
a.	teguran lisan;
b.	teguran tertulis;
c.	penghentian sementara kegiatan;
d.	penghentian tetap kegiatan;
e.	pencabutan sementara izin;
f.	pencabutan tetap izin;

g.	denda administratif; dan/atau
h.	sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3)	Tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang terdapat unsur pidana dikenakan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.
								
Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 27 September 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018     NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:(10/2018)

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 21 TAHUN 2018          

TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PUBLIK

I.	UMUM
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sehubungan itu Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas publik sebagai sarana penunjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Penyediaan fasilitas publik merupakan tanggung jawab sosial Negara yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Meskipun penyediaan fasilitas publik adalah sangat penting, namun perlu disadari bahwa penyediaan fasilitas publik bukantujuan akhir. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan fasilitas publik, dengan tujuan agar fasilitas publik yang telah disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan biaya yang mahal dapat terjaga kualitasnya untukmemberikan manfaat bagiwarga masyarakat.Kebijakan pemeliharaan fasilitas publik juga dilatar belakangi adanya  fasilitas publik yang tidak terawat dengan baik, terbengkelai, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dirusak bahkan ada yang dicuri.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pemeliharaan fasilitas publik harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karenaPemerintah Daerah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. Namun mengingat keterbatasan tenaga personal, waktu, dan biaya maka Pemerintah Daerah perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. Sehubungan ituPemerintah Daerah harus melakukan pemberdayaan masyarakat agar bersedia ambil bagian secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.
Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pemeliharaan fasilitas publik. Warga masyarakat  merupakan sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir demikian upaya pemberdayaan masyarakat diarahkan pada tiga hal, yaituPertama, agar masyarakat mengerti, memahami dan menyadari arti pentingnya fasilitas publik dalam kehidupan. Dengan demikian mampu mengenal potensi yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang dihadapi, sekaligus mendorong agar memiliki agenda-agenda penting untuk melaksanakan pemeliharaan fasilitas publik. Kedua, memperkuat daya yang dimiliki serta mampu mengakses berbagai macam informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik. Penguatan inimeliputi kemampuan warga masyarakat, daya kepekaan, rasa memilikimaupun modal sosial. Ketiga, mendorong terwujudnya budaya memeliharadan merawat fasilitas publik bagi warga masyarakat demi kemajuan dimasa yang akan datang.
Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik, mengatur mengenai pemeliharaan fasilitas publik, pengembangan kemitraan, tugas dan wewenang, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, penghargaan, ketentuan sanksi dengan demikian memberikankejelasan masing-masing pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keadilan dan kemanfaatan” adalah bahwa setiap orang tanpa kecuali diperbolehkanuntuk  memanfaatkan dan melakukan pemeliharaan fasilitas publik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat fasilitas publik serta terwujudnya fasilitas publik yang berkualitas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “transparasi” adalah bahwa pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas publik.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kegiatan pemeliharaan fasilitas publik dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaan maupun hasilnya.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pemeliharaan fasilitas publik lebih ditekankan untuk pendayagunaan potensi dan sumber daya masyarakat sebagai milik bersama.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah memeransertakan masyarakat secara aktif dalam pemeliharaan fasilitas publik.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah kegiatan pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam  pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan pemangku kepentingan.
Huruf i	
Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa pemeliharaan fasilitas publik diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan keberadaan fasilitas publik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan fasilitas publik” meliputi pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas. 
Yang dimaksud dengan “Sarana” meliputi sarana perniagaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir. 
Yang dimaksud dengan “Prasarana” meliputi jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air hujan/drainase dan tempat pembuangan sampah.  
Yang dimaksud dengan “Utilitas”meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik. telepon, transportasi, pemadam kebakaran, sarana penerangan jasa umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “mencegah terjadinya perusakan dan penggunaan fasilitas publik yang tidak sesuai denganperuntukannya” adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara melakukan sosialisasimelalui berbagai media elektronik maupun cetakserta pertemuan dengan warga masyarakat.   
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 20