Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.659 peraturan dalam 0,173 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2018

Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NO. 13 TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL.pdf

Abstrak

penanaman - modal

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2018/239

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah maka serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pelayanan, dan perlindungan penanaman modal, perlu membuat Perda kota Cimahi tentang Penanaman Modal.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 9 tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU no. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Taghun 2009; UU No. 23 Tayhun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP no. 45 Tahun 2008; Perda jabar No. 21 tahun 2011; Perda kota Cimahi No. 2 tahun 2009; Perda kota Cimahi No. 4 Tahun 2013.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Asas Dan sasaran, Ruang lingkup, Kewenangan, arah kebijakan, Perencanaan Dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Bidang Usaha Dan Bentuk badan usaha, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Insentif Dan kemudahan, Kerjasama, Sistem Informasi, Sosialisasi Pendidikan dan pelatihan, Koordinasi Penanaman Modal, Pembinaan Pengawasan dan pengendalian, Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Satuan Tugas (Task Force), Penyelesaian Sengketa, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2018.
20 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Semarang No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

Mencabut :

Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 23 ayat (1) huruf f, Pasal 43 ayat (1) huruf f, Pasal 47 ayat (1) huruf f, Pasal 51 ayat (1) huruf h, Pasal 55 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang; dan Pasal 2 huruf c angka 5, angka 6, angka 7, Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 27 sampai dengan Pasal 38, Pasal 55 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Semarang

Mengubah :

PERDA Kab. Semarang No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

Mengubah sebagian :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

Download :
Perda_13_2020.pdf

Abstrak

PERANGKAT DAERAH – PEMBENTUKAN – SUSUNAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2020/NO.13. TLD. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun1992; PP No 18 Tahun 2016; Perda No 21 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d angka 6, huurf e angka 3 dan huruf e angka 4 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 23 ayat (1) huruf f, Pasal 43 ayat (1) huruf f, Pasal 47 ayat (1) huruf f, Pasal 51 ayat (1) huruf h, Pasal 55 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang; dan Pasal 2 huruf c angka 5, angka 6, angka 7, Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 27 sampai dengan Pasal 38, Pasal 55 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Semarang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Cimahi No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Mengubah :

PERDA Kota Cimahi No. 3 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERDA Kota Cimahi No. 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download :
PERDA 13 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan banten, Tbk.

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Sumedang No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
PERDA Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
PERDA Kab. Sumedang No. 12 Tahun 2014 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Download :
Perda Smd 13 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kab. Sleman No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2004

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) Tahun 2000 – 2010

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RDTRK ) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota VIII ( Kecamatan Gunungpati) Tahun 1995 - 2005

Download :
Kota Semarang Perda 13 2004.pdf

Abstrak

rencana-detail-tata-ruang-kota-rdtrk

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2004/No.13 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) Tahun 2000 – 2010

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional. b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VIII (BWK VIII) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali. c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) Tahun 2000 – 2010.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004.
Peraturan ini mengatur rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Rencana Struktur Dan Pola Pemanfaatan Ruang BWK VIII (Kecamatan Gunungpati); 5. Pelaksanaan RDTRK BWK VIII (Kecamatan Gunungpati); 6. Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 7. Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat; 8. Jangka Waktu; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Lain-Lain; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2004.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota ( RDTRK ) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota VIII ( Kecamatan Gunungpati) Tahun 1995 - 2005
36 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015

Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Purbalingga No. 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung

Download :
Perbup No 13 Tahun 2015 resized ocr.pdf

Abstrak

bangunan - gedung

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2015/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

bahwa sebagai upaya pelayanan, penataan, pengawasan, dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka diperlukan pengaturan Bangunan Gedung sebagai arahan pelaksanaan bangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; bahwa . dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu disusun pengaturan Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang Bangunan Gedung yang meliputi ketentuan umum, azas, maksud, tujuan dan lingkup, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
119 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2002

Abstrak

organisasi - tata kerja - dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan perangkat daerah perlu diadakan penataan kembali sehingga dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten yang meliputi Pembentukan, Kedudukan Dan Tugas Pokok, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Eselonering, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2002 dicabut.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Palopo Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Daerah Kata Palopo telah menetapkan Pera tu ran Dae rah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih belurn mengakomodir beberapa jenis usaha yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha serta tarif Retribusi Jasa Usaha yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ekonomi saat ini, sehingga Peraturan Daerah Kota Palo po Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan dalarn huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kata Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAWPO dan WALIKOTA PAWPO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENT.ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENT.ANG RETRIBUSI JASAUSAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daera.h Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 03 Seri C Nomor 103) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah; b. dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan; c. dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal; d. dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir; e. dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak; f. dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan; g. dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga; h. dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha pemerintah daerah; 2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu (1) bagian yakni bagian ketujuh A dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketujuh A Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 16 A (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 16 B (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/membeli basil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati/membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Struktur dan besamya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan lkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 Struktur dan besamya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal26 Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan l (satu) bagian yakni bagian ketujuh A dan ditambahkan l (satu) Pasal yakni Pasal 26 A sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Ketujuh A Retribusi Hasil Penjua1an Produksi Usaha Daerah Pasal 26 A Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan K,-ata Palop-o. - Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tc '< .� ...RIKSA Pf-. :.F i 1_:i.• ,;1,..1,.., 1. Sekrclsris Kola , 2. Asis!cn ........ ./.. ........ j 3. K2:rg ..... f/.t!.r.!!.M. I·'{.., M �- l'.i>il!blG •.•.. f.l:fP...... I Diundan kan di Palop,u pada tari/!,gal 28 Desemb er 2017 Pit. SE ARIS DAERAH KOTA PALOPO, JAM LUDDIN Ditetapkan di Palopo pada tanggal 28 De s ember 20 1 7 . JUDAS AMIR LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 13 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVJNSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.13.231.17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13 TABUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 03 TAHON 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAIIA I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggaran urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyaraka.t. Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan., membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom. Yang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya. Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapk.an dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBABAN LEMBA.RAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha A. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda yang tidak bergerak No. Jenis Retribusi Tarif 1. Tanah: a. Retrlbusi Tanah/ pelataran untuk penumpukan, peletakan dan penyimpanan barang sebesar : Rp500,00/m2/hari b. Retribusi tanah/ pelataran : 1) Yang dipergunakan untuk berjualan dan usaha lainnya Rp500,00/m2/hari 2) Yang dipergunakan untuk tiang MICRO CELL POLE Rp2.000,00/m2 /hri 3) Yang dipergunakan untuk tempat penjemuran basil perikanan pada ruang terbuka RpS0,00 /m2/hari 4) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka beratap di areal Tempat Pelelangan ikan Rp500,00I m2/hari 5) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka tidak beratap di areal Tempat Pelelangan Ikan Rp250,00/m2/hari 6) Sewa Tambak Rp7.500.000,00/ha/ thn 2. Pemakaian Gedung/Bangunan : a. Tarif Gedung SCC : 1) Pemakaian gedung lantai Bawah ruangan GB dipungut uang sewa siang/malam sebagai berikut : a) untuk Retribusi pamakaian Gedung Rpl.000.000,00 b) untuk pemakaian sound system RpS00.000,00 c) untuk pemakaian kursi/unit Rp2.000,00 d) untuk charge dekorasi RpS00.000,00 e) untuk pemakaian air RpS00.000,00 2) Pemakaian gedung lantai Atas ruangan GB dipungut uang sewa siang/ malam sebagai berikut : a) untuk Retribusi pamakaian Gedung Rpl.000.000,00 b) untuk pemakain sound system RpS00.000,00 c} untuk pemakaian kursi/unit Rp2.000,00 d) untuk charge dekorasi RpS00.000,00 e) untuk pemakaian air RpS00.000,00 3) Pemakaian gedung ruangan A,B,C,D,E dan F dipungut uang sewa siang/ malam sebagai berikut : a) untuk Retribusi pamakaian Gedung RpS00.000,00 b) untuk pemakaian sound system Rp300.000,00 c) untuk pemakaian lrursi/unit Rp2.000,00 4) Bagi Pengguna Gedung sec Iantai bawah Ruangan GB untuk acara perkawinan yang ingin menggunakan lantai atas Ruangan GA untuk acara akad nikah dikenakan biaya tambahan RpS00.000,00 5) Bagi penggunaan kegiatan pameran dan sejenisnya yang dilaksanakan didalam Gedung dikenakan biaya per stand RpS00.000,00 6) Bagi penggunaan khusus pelataran Gedung SCC dikenakan biaya per stand RplS0.000,00 b. Gedung Olah Raga 1) Bulutangkis 2) Futsal 3) Volly 4) Bela diri 5) Basket 6) Olahraga Lainnya 7) Untuk Kegiatan Olahraga & Non Olahraga (Eksebisi/ Perlombaan/ Pertanclingan) RplS.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap RplS.000,00/jam/lap RpS0.000,00/jam/lap Rpl5.000,00/jam/lap RpS00.000,00/hari c. Stadion Rp. 800.000/hari d. Lapangan Olah Raga Rp 10.000,00Ijam Rp I 00.000,00 Ijam Rpl0.000,00/jam RplS.000,00/jam a) Lapangan Tennis Terbuka b) La.pangan Sepakbola Stadion c) Lapangan Bola Volly d) La.pangan Basket e. Penggunaanlndoor: RplS.000,00/jam/lap RplS.000,00/jam/lap a} Indoor Bulutangkis b) Indoor Tennis f. Gedung Kesenian Rpl.000.000,00/hr a) Untuk kegiatan Non Komersil b) Unruk Kegiatan Komersial Rpl .500.000,00/hr c) Lods/Kios Gedung Kesenian Rp200.000,00/bln/lods d) Pelataran Gedung Kesenian Rp300,00/m2/hari g. Gudang Rumput Laut 1) Kecil (luas < 200 m2) Rp17.500.000,00/thn 2) Sedang (luas 200-500 m2) Rp20.000.000,00 /thn 3) Besar (luas >500 m2) Rp35.000.000,00/thn h. Sewa Pabrik Es 1) Kapasitas Produksi 4-5 ton 2) Kapasitas Produksi 10 ton Rp6.ooo.ooo,ooIthn Rp35.ooo.ooo,ooIthn i. Kios Penjualan BBM di areal TPI Rp220.000,00/bin j. Gedung Pengolahan Hasil Perikanan Rp 1.250.000,00/bin k. Bengkel Nelayan (workshop) Rp200.000,00/bln 1. Bangunan Permanen Tempat menjual makanan/ minuman dan perlengkapan nelayan lainnya Rp7.500,00/m2 /bln m. Bangunan semi permanen tempat menjual makanan/minuman dan perlengkapan nelayan lainnya Rp6.000,00m2/bln B. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda tidak bergerak : Wadah Reklame Rpl.500,00/M/hari C. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Benda Bergerak & Peralatan La.innya No. Jenis Retribusi Tarif 1. Dump Truk 6 Roda Rp250.000,00/hari 2. Bull Dozer a. Jenis 03 Rp250.000,00/jam b. Jenis 06 Rp350.000,00/jam 3. Mesin Gilas 1 �- 2 ton a. Pekerjaan jalan,pengerasan dan pengkerikilan Rpl.500,00/m2 b. Pekerjaan Jalan Aspal Rp3.000,00/m2 4. Backhoe Loader Rp350.000,00/jam. 5. Cutting Drill Rp200.000,00/hari 6. OTader Rp350.000,00/jam 7. Eskavator a. Jenis PC 200 Rp300.000,00/jam b. Jenis PC 100 Rp250.000,00/jam 8. Jack Hammer Rp300.000,00/hari 9. Mobil Tronton a. Okm- lSkm b. Okm-30km c. 0 km-40 km d. 0 km-60 km e. Okm-75km Rp300.000,00/ lx akt Rp800.000,00/ lx akt Rpl.200.000,00/ lx akt Rpl.250.000,00/lx akt Rpl.500.000,00/ lx akt 10 Compression Machine RpS0.000,00/penggunaan 11. Hydrulic Concrete Beam Testing Rp 100.000,00/penggunaan 12. Bean Mold Rp30.000,00 /penggunaan 13. Cylinder Mold Rp30.000,00/penggunaan 14. Digital Balance Rp20.000,00/penggunaan 15. Slump Test RpS0.000,00Ipenggunaan 16. Sand Cone Test Set Rp30.000,00/ penggunaan 17. Conrete Hand Cutter Rp200.000,00/perhari 18. Stamper Kodok Rp 150.000,00/hari 19. AMP Mini Rp300.000,00/hari 20. Baby Roler Rp200.000,00/hari LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL: 28 Desember 2017 TENTANG: Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha A. Pangkalan pendaratan Bean dan atau tempat Pelelangan : No Jenis Retribusi Tarif 1. Jasa tempat pelelangan Ikan Rp 1.000,00/alat tanekao 2. Jasa Fasilitas Rp 1.000,00/unit/hari a. Sewa Cold Box Volume 100 ltr b. Sewa Gerobak Rp 1.000,00/buah c. Sewa Cool Room : 1) Udang RpS0,00/ Kg/hari 2) Ikan Ro25.00/Ke:/hari d. Cool storage Rp 1.250.000/bulan LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PAWPO NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG: Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Jasa Pela- Jenis Ternak Tarif(RD.} 1. Pemerlksaan Kesehatan a) Sapi Jantan, Kerbau Jantan b) Sapi Betina, Kerbau Betina Rp35.000,00/ekor Hewan ( antemortem dan postmortem) Rp45.000,00/ekor 2. Jasa pen.ggwuum fasllitas Rumah Potong Unggas RpS0.000,00/Pem akaIan NOMOR 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut : No. Jenis Jenis Kendaraan Tarif Baru Pelayanan Ukuran Fasilitas 1. Tambat a. GT. 1 : 1 S.d 3 Rpl.000,00 Kapal b. GT. 1: 4 s.a 6 Rp2.000,00 2. Tiket Masuk a. Kendaraan Roda 2 Rpl.000,00 I kendaraan b. Kendaraan Roda 4 Rp2.000,00 / kendaraan c. Kendaraan roda 6 atau lebih Rp3.000,00 / kendaraan NOMOR : 13 TAHUN 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Struktur dan besamya tarif Retribusi tempat-tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah sebagai berikut : No. Jenis Retribusi TarifBaru 1. 1'arif tempat rekreasi / pariwisata : a. Tarif Masuk 1) Dewasa 2) Anak-anak Rp2.000,00/ orang Rpl.000,00/orang b. Rombongan dengan jumlah lebih dari 30 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen} dengan syarat memoerlihatkan bukti sebazai rombonzan. c. Penggunaan sarana dan prasarana : l)Kamar Mandi/ WC Rp 1.000,00/orang 2. Tarif tempat olahraga/taman : a. Kolam Renang 1) Tarif Masuk a) Dewasa b) Anak - anak Rp6.000,00/sekali masuk Rp4.000,00/sekali masuk 2) Rombongan anak sekolah dengan jumlah 25 s/d 100 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan 3) Rombongan anak sekolah dengan jumlah lebih dari 100 orang mendapat potongan retribusi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 13 TAHON 2017 TANGGAL : 28 Desember 2017 TENTANG : Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Besamya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut : a. Daftar Harga penjualan Benih Hean Tawar No. Jenis Ukuran Harga (Rp) Keterangan 1. Benih Hean Mas Benih Ikan Mas Benih Ikan Mas Benih Ikan Lele 2-3 cm Rp300,00 Per ekor 2. 3-Scm RpS00,00 Per ekor 3. 5-7cm Rpl.000,00 Perekor 4. 5-7 cm Rpl.000,00 Perekor b. Tarif Retribusi Penjualan Hasil tambak/ kebun bibit Rumput Laut (Polikultur) antara Dinas terkait dengan Pihak Pengelolah sebesar 60 % : 40% (60% untuk PAD dan 40% untuk Pihak Pengelola) dari Hasil Penjualan Bersih. e, Besaran Tarlf PenjaaJan Telur Ayam Normal dan ayam lokal (KUB, ARAB, MERAW.ANG) No. Objek Retribusi Spesiflkasi Satuan Tarif (Rp) 1. TelurAyam Normal Per Butir Rpl.000,00 2. DOC (Day Old Chicken) 1 hari PerEkor RpS.000,00 3. AnakAyam 7-14 hari Per Ekor Rp7.500,00 4. AnakAyam 15-21 hari Per Ekor Rpl0.000,00 5. AyamMuda 21-30 hari PerEkor Rpl2.500,00 6. AyamMuda 30-45 hari Per Ekor RplS.000,00 7. AyamMuda 45-60 hari Per Ekor Rp20.000,00 8. AyamMuda 60-90 hari Per Ekor Rp25.000,00 9. Ayam Betina Muda 60-120 hari PerEkor Rp30.000,00 10. Ayam Jantan Muda 60-120 hari Per Ekor Rp35.000,00 11. Ayam Betina > 120 hari Per Ekor Rp40.000,00 12. AyamJantan > 120 hari Per Ekor Rp45.000,00 13. Ayam Betina Afkir > 120 hari Per Ekor Rp30.000,00 14. Ayam Jantan Afkir > 120 hari Per Ekor Rp30.000,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Purbalingga No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
PERDA Kab. Purbalingga No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Download :
Perda_Nomor_13_Tahun_2020.pdf

Abstrak

pembentukan-susunan-perangkat-daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan untuk mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.