PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Agama

Menemukan 565 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pendidikan
Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kebijakan Pemerintah
Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menag No. 73 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palagka Raya
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pendidikan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
Mengubah
  1. Peraturan Menag No. 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya
Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan Menag No. 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Mengubah
  1. Peraturan Menag No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
  2. Peraturan Menag No. 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Menag No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
  2. Peraturan Menag No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
  3. Peraturan Menag No. 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menag No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menag No. 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  2. Peraturan Menag No. 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara
  3. Peraturan Menag No. 34 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
  4. Peraturan Menag No. 33 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur
  5. Peraturan Menag No. 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
  6. Peraturan Menag No. 31 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
  7. Peraturan Menag No. 30 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat
  8. Peraturan Menag No. 29 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara
  9. Peraturan Menag No. 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara
  10. Peraturan Menag No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongndow Timur Provinsi Sulawesi Utara
  11. Peraturan Menag No. 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Selatan Provinsi Sulawesi Utara
  12. Peraturan Menag No. 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
  13. Peraturan Menag No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara
  14. Peraturan Menag No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
  15. Peraturan Menag No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tual Provinsi Maluku
  16. Peraturan Menag No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau
  17. Peraturan Menag No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
  18. Peraturan Menag No. 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
  19. Peraturan Menag No. 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
  20. Peraturan Menag No. 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
  21. Peraturan Menag No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pendidikan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan