Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Agama

Menemukan 565 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

PMA_No._40_tahun_2020.pdf

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 40, BN. 2020/No. 1628, https://jdih.kemenag.go.id/; 15 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, jejaring, dan peran Kementerian Agama, perlu dilakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan lembaga nonpemerintah dalam dan luar negeri; b. bahwa untuk menyelenggarakan kerja sama secara terencana, tertib, terkoordinasi, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai kerja sama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
mengatur tentang a. ketentuan umum yang berisi penjelasan b. jenis dan bentuk kerja sama terdiri atas Kerja Sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri c. bentuk kerja sama terdiri dari kerja sama utama dan kerja sama teknis d. kerja sama dalam negeridapat dilakukan antara Kementerian dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan e. kerja Sama diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan, penyusunan, penandatangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan f. kerja Sama luar negeri dapat dilaksanakan dengan pemerintah negara asing, organisasi internasional, organisasi internasional nonpemerintah dan lembaga pendidikan negara asing g. Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati dalam Naskah Kerja Sama.

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
15 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah TInggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Download file:

PMA_No._39_tahun_2020.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 39, BN. 2020/No. 1627, https://jdih.kemenag.go.id/; 61 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1359);
mengatur tentang a. ketentuan umum yang berisi penjelasan b. Visi dan misi institut c. indentitas institut d. penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi e. sistem pengelolaan f. Sistem penjaminan mutu internal g. tata kelola h. Kode etik i. bentuk dan tata cara penetapan keputusan j. perencanaan k. pendanaan, pendapatan dan pengadaan barang/jasa dan kekayaan l. sarana dan prasarana m. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2015tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1304)
60 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 19 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

Download file:

PMA_No._38_tahun_2020.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 38, BN. 2020/No. 1626, https://jdih.kemenag.go.id/; 67 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Toraja

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Kristen Negeri Toraja, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Toraja;
1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Toraja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Toraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1359);
mengatur tentang: a. ketentuan umum b. identitas c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara penetapan keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa, dan kekayaan k. sarana dan prasarana l. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 367),
68 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Download file:

PMA_No._37_tahun_2020.pdf

STATUTA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 37, BN. 2020/No. 1625, https://jdih.kemenag.go.id/; 60 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Institut Agama Kristen Negeri Kupang, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
1. Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
mengatur tentang: a. ketentuan umum b. identitas c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara penetapan keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa, dan kekayaan k. sarana dan prasarana l. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368)
58 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji Dan Bandar Udara Debarkasi Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 04 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

Download file:

PMA_No._36_tahun_2020.pdf

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN BANDAR UDARA EMBARKASI HAJI DAN BANDAR UDARA DEBARKASI HAJI

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 36, BN. 2020/No. 1624, https://jdih.kemenag.go.id/; 10 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji Dan Bandar Udara Debarkasi Haji

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk efektifitas pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia, perlu menetapkan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji; b. bahwa untuk menetapkan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji, perlu pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji; c. bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012 Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338); 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
mengatur tentang: a. ketentuan umum yang berisi tentang penjelasan b. persyaratan c. tata cara d. evaluasi

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
mencabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 550),
10 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menag No. 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Download file:

PMA_No._35_tahun_2020.pdf

ERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 35, BN. 2020/No. 1470, https://jdih.kemenag.go.id/; 18 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 418); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1228); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1319);
Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 ayat (2),Pasal 30, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 73, Pasal 88 ayat (2) dan (3), Pasal 97 Menyisipkan Paragraph 1A, Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C Mengubah judul Bab VIII

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1319),
17 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Statuta Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 19 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Download file:

PMA_No._34_tahun_2020.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Abstrak

Pendidikan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Download file:

PMA_No._33_tahun_2020.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Ma’had Aly

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly

Download file:

PMA_No._32_tahun_2020.pdf

MA’HAD ALY

2020

Peraturan Menteri Agama NO. 32, BN. 2020/No. 1433, https://jdih.kemenag.go.id/; 22 hlm

Peraturan Menteri Agama tentang Ma’had Aly

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengembangkan rumpun ilmu agama Islam dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning dan merawat tradisi akademik pesantren, serta mempersiapkan kader ulama, perlu peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Ma’had Aly; b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Ma’had Aly, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu pengaturan mengenai Ma’had Aly; c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ma’had Aly
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
Berisi tentang: a. ketentuan umum yang berisi penjelasan pasal-pasal b. pendirian c. penyelenggaraan Ma'had Aly d. Pengelolaan Ma'had Aly e

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761)
22 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pendidikan Pesantren

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren
Peraturan Menag No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Download file:

PMA_No._31_tahun_2020.pdf

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Agama

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.