Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020

Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji Dan Bandar Udara Debarkasi Haji

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur tentang: a. ketentuan umum yang berisi tentang penjelasan b. persyaratan c. tata cara d. evaluasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji Dan Bandar Udara Debarkasi Haji

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Agama

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Agama

Bentuk Singkat

Peraturan Menag

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2012

Tanggal Berlaku

28 Desember 2012

Sumber

BN. 2020/No. 1624, https://jdih.kemenag.go.id/; 10 hlm

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Agama

Bidang

Halaman ini telah diakses 1502 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PMA_No._36_tahun_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menag No. 04 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN BANDAR UDARA EMBARKASI HAJI DAN BANDAR UDARA DEBARKASI HAJI
2020
Peraturan Menteri Agama NO. 36, BN. 2020/No. 1624, https://jdih.kemenag.go.id/; 10 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji Dan Bandar Udara Debarkasi Haji
ABSTRAK:	: a. bahwa untuk efektifitas pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia, perlu menetapkan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji; b. bahwa untuk menetapkan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji, perlu pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji; c. bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012 Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338); 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); mengatur tentang: a. ketentuan umum yang berisi tentang penjelasan b. persyaratan c. tata cara d. evaluasi
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. mencabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 550), 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521