Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.370 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 87 Tahun 2016

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perpres Nomor 87 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2021

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Download :
Perpres Nomor 80 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kementerian - Perencanaan - Pembangunan Nasional

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 80, LN.2021/No.204, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) tata kerja; dan 4) pendanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Sekretariat Kementerian, dan beberapa staf ahli.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 65 Tahun 2015.
Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan kepada APBN.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2007

Tunjangan Panitera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

Mencabut :

PERPRES No. 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

Download :
PERPRES NO 24 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

Download :
PERPRES NO 67 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 102 Tahun 2022

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Download :
Perpres Nomor 102 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Komite Nasional - Keselamatan Transportasi - knkt

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 102, LN.2022/No.154, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, perlu mengatur kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, perlu mengubah Perpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2007; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2009; dan PP Nomor 62 Tahun 2013.
Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). KNKT merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Ketua dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. KNKT mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi. Dalam hal terjadi kecelakaan transportasi, Anggota KNKT yang tugas dan fungsi sesuai dengan kualifikasinya, bertindak memimpin dan sebagai koordinator investigator dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 2 Tahun 2012.
Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KNKT dan pelaksanaan tugas Sekretariat KNKT dibebankan pada APBN melalui anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 1961

Kedudukan Hukum, Nama Jabatan, Gelar, Penghasilan dan Keuntungan-Keuntungan Lainnya Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 2 Tahun 1960 tentang Nama Jabatan Dan Gelar, Kedudukan, Penghasilan Dan Larangan Keanggotaan Partai Politik Wakil Kepala Daerah Tingkat I
PERPRES No. 5 Tahun 1959 tentang Nama Jabatan, Gelar, Kedudukan Dan Penghasilan Kepala Daerah Serta Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Download :
Perpres No.17 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 47 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan - Fungsional - Penata Kanselerai

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 47, LN.2022/No. 81, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang sesuai dengan beban keria dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Penata Kanselerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2020

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Download :
Perpres Nomor 20 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1960

Pakaian Dinas dan Tanda Pangkat Kepala-Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perpres No.10 Tahun 1960.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.