Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 7 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

Download :
Perpres Nomor 21 Tahun 2021.pdf
Perpres Nomor 21 Tahun 2021 - Lampiran.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Analis Ketahanan Pangan

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 21, LN.2021/No.90, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republilk Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 116 Tahun 2014.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan analisis ketahanan pangan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN dan PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 1 Lamp.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2020

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram

Download :
Perpres Nomor 21 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2005

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Mencabut :

KEPPRES No. 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

Download :
PERPRES NO 21 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 1963

Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Penjabat-Penjabat Negeri Lainnya di Daerah Kepulauan Riau yang Meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Pulau Tujuh

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres No.21 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh antara Republik Indonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership And Cooperation Between The Republic Of Indonesia, Of The One Part, And The European Community And Its Member States, Of The Other Part)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2007

Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Bosnia And Herzegovina

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES NO 21 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 1961

Penetapan Prioritas Dan Prosedur Kredit Luar Negeri Dalam Hubungan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perpres No.21 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 21 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Analis Intelijen

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 21, LN.2022/No.32, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Analis Intelijen bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2018

Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download :
Perpres Nomor 21 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2016

Bebas Visa Kunjungan

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
PERPRES No. 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Download :
Perpres Nomor 21 Tahun 2016-.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1963.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.