Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Menemukan 457 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman Cipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat danaAtau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution
Download file:
Nomor 13 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Download file:
Nomor 12 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Cipta Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Download file:
Nomor 11 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
Download file:
Nomor 10 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Download file:
Nomor 9 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Download file:
Nomor 8 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Cipta Kerja
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Download file:
Nomor 7 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Penyiaran
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Cipta Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital
  2. Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
  3. Permenkominfo No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
  4. Permenkominfo No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
  5. Permenkominfo No. 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran
  6. Permenkominfo No. 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
  7. Permenkominfo No. 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Mencabut sebagian
  1. Permenkominfo No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
    Mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5)
  2. Permenkominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
    Mencabut Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (5)
  3. Permenkominfo No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
    Mencabut Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 45
  4. Permenkominfo No. 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial
    Mencabut Pasal 5 ayat (2)
  5. Permenkominfo No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
    Mencabut Pasal 14 dan Pasal 15
Download file:
Nomor 6 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Telekomunikasi
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Cipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
  2. Permenkominfo No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
  3. Permenkominfo No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation
  4. Permenkominfo No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation
  5. Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
  6. Permenkominfo No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap Penyelenggara Telekomunikasi
  7. Permenkominfo No. 9/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular
  10. Permenkominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/9/2005 Tahun 2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap
Mencabut sebagian
  1. Permenkominfo No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
    Mencabut Pasal 26 ayat (2)
  2. Permenkominfo No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
    Mencabut Pasal 26 ayat (2)
  3. Permenkominfo No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
    Mencabut Pasal 82 ayat (1)
  4. Permenkominfo No. 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
    Mencabut Pasal 82 ayat (1)
  5. Permenkominfo No. 1/PER/M.KOMINFO/1/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
    Mencabut Pasal 82 ayat (1)
Download file:
Nomor 5 Tahun 2021_compressed.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pos
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Cipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal
  2. Permenkominfo No. 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Pos Universal
  3. Permenkominfo No. 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal
Mencabut sebagian
  1. Permenkominfo No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos
    Mencabut Pasal 5, Pasal 6 ayat (5), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 36
Download file:
Nomor 4 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan