Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.893 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2006

Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Download :
PP_no_1_th_2006.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

Download :
PP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN.2022/No.1, TLN No.6756 , jdih.setneg.go.id : 89 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27,Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67 ayat (3), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76 ayat (6), Pasal 77 ayat (6), Pasal 81 ayat (2), Pasal 84, Pasal 93 ayat (2), Pasal 94, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 99 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan PP tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2010.
PP ini mengatur mengenai Pelindungan terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang diberlakukan sama sebagai Cagar Budaya. Selain itu dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya diperlukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap Cagar Budaya. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi 1) register nasional; 2) pelestarian cagar budaya; 3) pengelolaan kawasan cagar budaya; 4) insentif dan kompensasi; 5) pengawasan; dan 6) pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya bersumber dari: APBN untuk penyelenggaraan Register Nasional pada lingkup pemerintah pusat dan APBD untuk penyelenggaraan Register Nasional pada lingkup pemerintah daerah.
Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
PP ini mencabut PP Nomor 10 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2016

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Download :
PP Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2004

Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
PP No.1 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1977

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia

Download :
PP NO 1 TH 1977.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1990

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 1 TH 1990.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Investasi Pemerintah

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

Diubah dengan :

PP No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

Mencabut :

PP No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah

Download :
PP NO 1 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2003

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PP No.1 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Perpajakan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
PP No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Download :
PP Nomor 1 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Harmonisasi - Kebijakan Fiskal Nasional

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN 2024 (2), TLN (6909): 79 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163, Pasal 166, Pasal 168, dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022.
PP ini mengatur mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyelenggaraan: a) sinergi kebijakan fiskal nasional; b) Pembiayaan Utang Daerah; c) Dana Abadi Daerah; dan d) Sinergi Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
PP ini mencabut PP Nomor 56 Tahun 2005 dan PP Nomor 56 Tahun 2018.
Lampiran file: 117 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1960

Penentuan Perusahaan-Perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 50 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 4) Tentang Penentuan Perusahaan-Perusahaan Farmasi Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Download :
pp no 001 tahun 1960.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 1977.