Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tolitoli
ABSTRAK:
dalam rangka menangani dampak dari perubahan iklim diperlukan upaya penanggulangan melalui mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, untuk memenuhi komitmen Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam menurunkan emisi gas rumah kaca perlu disusun pedoman perencanaan dalam pelaksanaannya berupa dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,bupatiharus menyusun rencana aksi daerah gas rumah kaca untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di masing-masing wilayah Kabupaten dengan Peraturan Bupati.
UU No.29 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.61 Tahun 2011, Perpres No.71 Tahun 2011.
Tujuan penyusunan RAD GRK Kabupatenadalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan dalam rangka implementasi mitigasi penurunan GRK pada bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri dan limbah. Sasaran penyusunan RAD GRK Kabupaten adalah memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan serta persalinan di fasilitas kesahatan pemerintah perlu menyediakan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2018 oleh Puskesmas dan Jaringannya, perlu menetapkan Petunjuk Teknis yang secara khusus membahas tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana jampersal, serta pembinaan dan pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
6 halaman; Lampiran 10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 27 Tahun 2019
KELUARGA BERENCANA - PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.264
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah, maka diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana yang terdiri dari 3 Bab meliputi Ketentuan Umum, Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian. dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
3 Halaman; Lampiran 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli No. 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2007 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi.
UU No.29 Tahun 1959, UU No.11 Tahun 1974, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 1982, Perda Tolitoli No.2 Tahun 2007.
Kelembagaan Pengelola Irigasi meliputi :
a. PD yang membidangi irigasi
b. Komisi irigasi; dan
c. Perkumpulan Petani Pemakai Air.
PD sebagaimana yang dimaksud huruf a, adalah :
a. PD yang mambidangi urusan;
b. PD yang membidangi Urusan Pertanian;
c. PD yang yang menangani urusan sumber daya air/irigasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 10 Tahun 2020
kelurahan - PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/NO.286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.072020; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020, yang meliputi Ketentuan Umum; DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
6 Halaman, Lampiran 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESAR NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dipandang perlu menetapan Besar Nilai Perolehan Pajak Air Tanah; bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menggali sumber-sumber potensial yang dapat diandalkan, salah satunya adalah Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang obyek dan besaran, tarif, dan perhitungan pengenaan pajak air tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
4 halaman; Lampiran 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan serta terciptanya sinegitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur jabatan, tugas dan fungsi pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli; bahwa perubahan nomenklatur jabatan, tugas dan fungsi pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli, berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, hal mewakili.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 43 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2019
40 halaman; Lampiran 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 15 Tahun 2019
agraria - PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2019/NO.252
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat di Kabupaten Tolitoli, yang belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang lengkap dan berdasarkan ketentuan Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk pembebanan biaya persiapan pendaftaraan tanah sistematis lengkap kepada masyarakat apabila biaya dimaksud tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 5903167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Jenis Kegiatan, Jenis Biaya dan Besaran Biaya; Mekanisme Pembayaran; dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: sasaran; sumber dana; organisasi pelaksanaan; kualitas beras; mekanisme penyaluran; dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
6 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
