Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, Lembaran Daerah Kab. Seluma Tahun 2005 No. 34 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemanfaatan secara lestari satwa liar yang tidak dilindungi UU jenis burung walet dan bagian-bagiannya dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999
1. UU No. 5 Tahun 1990
2. UU No. 5 Tahun 1994
3. UU No. 18 Tahun 1997
4. UU No. 3 Tahun 2003
5. UU. No. 10 Tahun 2004
6. UU. No. 32 Tahun 2004
7. UU. No. 33 Tahun 2004
8. PP No. 25 Tahun 2000
9. Kepmendagri No. 71 Tahun 1999
Lokasi sarang burung walet yang berada di habitat alami dan di luar alami.
Yang berada di habitat alami meliputi di Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konservasi.
Sarang burung walet di luar habitat alami meliputi Bangunan, Rumah dan Gedung.
Penemu Goa Sarang Burung Walet membuat surat keterangan untuk disahkan.
Pemohon izin dapat mengajukan permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung. Masa berlaku izin adalah selama 15 tahun.
Diatur ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam Perda ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2005.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a.Bidang Kesehatan Merupakan Urusan Wajib Daerah Sehingga Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Sepenuhnya Dalam Penyelenggraan Pembangunan Kesehatan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan di Daerah
b.Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma Sebagai Salah Satu Sarana Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyrakat dan Memiliki Peran Strategis dalam Mempercepat Derajat Kesehatan Masyrakat Sehingga dituntut Untuk Dapat Memberikan pelayanan Bermutu dan Dapat Menjangkau Seluruh Lapisan Masyrakat
c.Menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum Daerah,Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Perli Menetapkan Pola Tata Kelola
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.17 Tahun 2003
3.UU No.1 Tahun 2004
4.UU No.36 Tahun 2009
5.UU No.44 Tahun 2009
6 UU No.43 Tahun 2014
7.PP No. 58 Tahun 2005
8.PP No.23 Tahun 2005
9.PERMENDAGRI No.61 Tahun 2007
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2002
11.Peraturan Menteri Kesehatan No.755/MENKES/PER/VI/2011
12. Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/MENKES/PER/VII/2011
13. Peraturan Menteri Kesehatan No.49 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2016
16. Keputusan Menteri Kesehatan No.772/MENKES/SK/VI/2002
17. Keputusan Menteri Kesehatan No.631/MENKES/SK/IV/2005
18. Keputusan Menteri Kesehatan No.270/MENKES/SK/III/2007
19.PERDA No.8 TAHUN 2016
Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma adalah Rumah Sakit Kelas D Yang Beralamat di JL.Raya Bengkulu-Manna Km.54,Tais Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 34 Tahun 2019
pengelolaan barang milik daerah berbasis teknologi informasi terintegrasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Perlunya pengaturan pelaksanaan sistem pengendalian internal tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi melalui Perbup.
1. UU Nomor 23 Tahun 2003
2. UU Nomor 1 Tahun 2004
3. UU Nomor 12 Tahun 2011
4. UU Nomor 11 Tahun 2008
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. PP Nomor 58 Tahun 2005
7. PP Nomor 71 Tahun 2010
8. PP Nomor 27 Tahun 2014
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
10. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
11. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
12. Perda Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2009
Teknologi Informasi Terintegrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Otoritas, pengaturan dan instalasi aplikasi SIMDA BMD diatur sesuai kebutuhan pengoptimalan penggunaan aplikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 35 Tahun 2019
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Peningkatan kualitas hidup masyarakat pada tingkat kelurahan dapat dilakukan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan mengekuarkan Pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya.
1. UU Nomor 9 Tahun 1967
2. UU Nomor 3 Tahun 2003
3. UU Nomor 17 Tahun 2003
4. UU Nomor 1 Tahun 2004
5. UU Nomor 15 Tahun 2004
6. UU Nomor 25 Tahun 2004
7. UU Nomor 33 Tahun 2004
8. UU Nomor 23 Tahun 2014
9. PP Nomor 58 Tahun 2005
10. PP Nomor 8 Tahun 2006
11. PP Nomor 39 Tahun 2007
12. PP Nomor 71 Tahun 2010
13. PP Nomor 27 Tahun 2014
14. PP Nomor 12 Tahun 2017
15. PP Nomor 17 Tahun 2018
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
17. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
19. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018
20. PP Nomor 18 Tahun 2016
21. Perda Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
22. Perbup Seluma Nomor 33 Tahun 2016
23. Perbup Seluma Nomor 30 Tahun 2017
24. Perbup Seluma Nomor 35 Tahun 2017
Ruang lingkup Perbup ini mengatur kegiatan;
a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
b. Pemberdayaan masyarakat
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ;
a. lingkungan pemukiman
b. transportasi
c. kesehatan
d. pendidikan dan kebudayaan
Pemda mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari DAU Tambahan dan APBD. Pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan telah diatur dalam Perbup ini. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan oleh Bupati yang dilimpahkan ke pada Camat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 35 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TIPE B KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Tipe B Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup Seluma No. 33 Tahun 2016
Pasal 3 :
Kecamatan mempunyai tugas peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 45 Tahun 2010
2. Perbup No. 46 Tahun 2010
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
a. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional;
b. Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban kepemilikan dokumen identitas bagi setiap penduduk, termasuk penduduk yang berusia kurang dari 17 Tahun, dipandang perlu untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA);
1. UU No. 23 Tahun 2002
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2006
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Peraturan RI No. 38 Tahun 2007
7. Perpres No. 25 Tahun 2008
8. Permendagri No. 9 Tahun 2011
9. Permendagri No. 2 Tahun 2016
10. Permendagri No. 9 Tahun 2016
11. Keputusan menteri dalam negeri No. 471.13-112 Tahun 2017
12. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
Pasal 2 pemerintah Kabupaten Seluma menerbitkan Kartu Identitas Anak dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2017.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 36 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, Lembaran Daerah Kab. Seluma Tahun 2005 No. 36 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PT Seluma Tri Buana
ABSTRAK:
a. Bahwa Kab. Seluma memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang perlu diberdayakan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. bahwa untuk mendukung recana tersebut, perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat dan daerah
c. bahwa perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang menanganinya yang bernama PT Seluma Tri Buana
1. UU No. 5 Tahun 1962
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 12 Tahun 1970
4. UU No. 1 Tahun 1995
5. UU No. 3 Tahun 2003
6. UU. No. 10 Tahun 2004
7. UU. No. 32 Tahun 2004
8. UU. No. 33 Tahun 2004
9. PP No. 25 Tahun 2000
10. Permendagri No. 536 Tahun 1981
11. Permendagri No. 1 Tahun 1984
12. Kepmendagri dan Otoda No. 21 Tahun 2001
13. Kepmendagri dan Otoda No. 22 Tahun 2001
14. Kepmendagri dan Otoda No. 23 Tahun 2001
Dibentuk PT Seluma Tri Buana yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Seluma. PT Seluma Tri Buana dapat membentuk anak perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis lapangan usaha, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Modal dasar PT Seluma Tri Buana adalah Rp1,5 M yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan badan yang terdiri dari saham-saham.
Penyertaan modal Pemda pada tahap awal adalah sebesar Rp10 M
Pengurus PT Seluma Tri Buana terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2005.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 36 Tahun 2019
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal
b. bahwa untuk mengoptimalkan dukungan terhadap manfaat Data Kependudukan, diperlukan hak akses bagi pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkan data kependudukan.
1. UU No. 9 tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2006
4. UU No. 11 Tahun 2008
5. UU No. 14 Tahun 2008
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 20 Tahun 1968
8. PP No. 37 Tahun 2007
9. PP No. 18 Tahun 2016
10. Perpres No. 25 Tahun 2008
11. Perpres No. 26 Tahun 2009
12. Permendagri No. 61 Tahun 2015
13. Perda No. 8 Tahun 2016
14. Perbup No. 31 Tahun 2016
15. Perbup No. 7 Tahun 2017
Pengaturan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik bagi para pihak yang terdiri dari;
a. mewujudkan Data Kependudukan sebagai data dasar dalam pelayanan publik;
b. alokasi anggaran;
c. perencanaan pembangunan;
d. pembangunan demokrasi;
e. penegakan hukum; dan
e. pencegahan kriminal.
Ruang lingkup, cakupan pelayanan, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna data, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan, dan sanksi diatur dalam Perbup no 36 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 37 Tahun 2016
pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) di lingkungan pemerintah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a.dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggara pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang baik, perlu memperhatiakn kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
b. dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatiakn kondisi geografis daerah, perlu mengpotimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberiakn pelayanan publik;
c. berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat lambatnya 5 Tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No.25 Tahun 2009
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No.65 Tahun 2005
6. PP No.38 Tahun 2007
7. PP No. 18 Tahun 2016
8. PP No.78 Tahun 2007
9. PERMENDAGRI No.24 Tahun 2016
10.PERMENDAGRI No.20 Tahun 2008
11.PERMENDAGRI No.4 Tahun 2010
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 37 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 37, Lembaran Daerah Kab. Seluma Tahun 2005 No. 37 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumber-Sumber Pembiayaan Lain Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Seluma memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang perlu diberdayakan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk mendukung rencana tersebut diatas, perlu adanya langkah-langkah konkrit untuk menggali dan
mengembangkan potensi daerah sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat dan daerah;
c. bahwa sebagai upaya konkrit dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam Kabupaten Seluma, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya yang bernama PT. Seluma Tri Buana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana;
1. UU No 5 Tahun 1962
2. UU No 9 Tahun 2000
3. UU No 9 Tahun 1967
4. UU No 1 Tahun 1995
5. UU No 3 Tahun 2003
6. UU No 10 Tahun 2004
7. UU No 32 Tahun 2004
8. UU No 33 Tahun 2004
9. UU No 25 Tahun 2000
10. UU No 536 Tahun 1981
11. UU No 1 Tahun 1984
12. UU No 21 Tahun 2001
13. UU No 22 Tahun 2001
14. UU no 23 Tahun 2001
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PT. SELUMA TRI BUANA.
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 6
Tujuan Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya pembangunan di bidang perekonomian.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tujuannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 peraturan ini, Perusahaan Daerah PT. Seluma Tri Buana berpedoman kepada dasar-dasar Ekonomi Perusahaan dan dapat mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2005.
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
