perubahan kedua atas peraturan bupati seluma nomor 34 tahun 2017 tentang pemberian tambahan perbaikan penghasilan bagi aparatur sipil negara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)
1. UU Nomor 09 Tahun 1967
2. UU Nomor 28 Tahun 1999
3. UU Nomor 3 Tahun 2003
4. UU Nomor 17 Tahun 2003
5. UU Nomor 12 Tahun 2011
6. UU Nomor 5 Tahun 2014
7. UU Nomor 23 Tahun 2014
8. PP Nomor 58 Tahun 2005
9. PP Nomor 53 Tahun 2010
10. PP Nomor 18 Tahun 2018
11. PP Nomor 19 Tahun 2018
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
14. PMK Nomor 52/PMK.05/2018
15. Perda Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009
16. Perbup Seluma Nomor 42 Tahun 2018
Beberapa Ketentuan dalam Perbup Seluma Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Seluma Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Seluma Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2001.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
MENGATUR MENGENAI PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DIATUR JUGA TERKAIT KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlakum Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penyusunan APB Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini
114
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2019
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA 2019 - 2023
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Seluma 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Seluma tentang Road Map Reformasi Birokrasi
1. UU No. 28 Tahun 1999
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2007
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 5 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 18 Tahun 2016
9. PP No. 12 Tahun 2017
10. Perpres No. 81 Tahun 2010
11. Perpres No. 29 Tahun 2014
12. Permenpan No. 11 Tahun 2015
13. Permendagri No. 80 Tahun 2015
14. Permendagri No. 86 Tahun 2017
15. Perda Kab. Seluma No. 6 Tahun 2016
16. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
Dalam BAB I mengenai KETENTUAN UMUM yang berisi pengertian Daerah yang di maksud, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Reformasi Birokrasi, Grand Design Reformasi Birokrasi, Road Map Reformasi Birokrasi, dan Program Quick Wins. Kemudian pada BAB II mengenai maksud dan tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, diantaranya adalah menjadi pedoman dalam pelaksanaan, menjadi instrumen, serta dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan kesamaan pemahaman dan memudahkan efektifitas dan koordinasi dalam pelaksanaan. Selanjutnya pada BAB III mengenai Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemda meliputi konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi. Kemudian BAB IV mengenai Road Map Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman dalam melaksanakan 9 Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan BAB V mengenai KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghitungan Nilai Harga Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. dalam upaya peningkatan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi diperlukan pemberian tunjangan kinerja;
b. pemberian tunjangan kinerja kepada PNS harus adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya serta tingkat pengupahan minimal daerah dimana pegawai tersebut bekerja.
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No.5 Tahun 2011
4. UU No.23 Tahun
5. PP No.53 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
8. Permenpan RB No.34 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.63 Tahun 2011
10. Permenpan RB No.80 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No.80 Tahun 2016
Pedoman Perhitungan Nilai Harga Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang digunakan Sebagai Salah Satu Panduan Dalam Menetapkan Besaran Tunjangan Kinerja Di Lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
71
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a.Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,bahwa Bupati/Walikota Menetapkan rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa
b.Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019
1. UU No.3 Tahun 2003
2. UU No.6 Tahun 2014
3. UU No.33 Tahun 2004
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No.43 Tahun 2014
6. PP No.60 Tahun 2014
7. Peraturan Presiden No.129 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK/2017
9. Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK/2017
10.Permendagri No.20 Tahun 2018
11.Peraturan Menteri Desa,PDT Dan Transmigrasi No.20 Tahun 2018
12.Perda No.8 Tahun 2018
13.Perbub No.39 Tahun 2018
Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a.Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Bupati Menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa
b.Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.23 Tahun 2014
3.uu No.33 Tahun 2004
4.UU No.28 Tahun 2009
5.UU No.6 Tahun 2014
6 PP No.43 Tahun 2014
7.Permendagri No. 43 Tahun 2014
8.Perda No.3 Tahun 2013
9.Perda No.8 Tahun 2018
10.Perbub No.10 Tahun 2018
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.23 Tahun 2014
3.uu No.33 Tahun 2004
4.UU No.28 Tahun 2009
5.UU No.6 Tahun 2014
6 PP No.43 Tahun 2014
7.Permendagri No. 43 Tahun 2014
8.Perda No.3 Tahun 2013
9.Perda No.8 Tahun 2018
10.Perbub No.10 Tahun 2018
Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati.Alokasi Dana Desa diPergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Pembangunan,Pembinaan dan Pemberdayaan Masyrakat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a.Bidang Kesehatan Merupakan Urusan Wajib Daerah Sehingga Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Sepenuhnya Dalam Penyelenggraan Pembangunan Kesehatan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan di Daerah
b.Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma Sebagai Salah Satu Sarana Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyrakat dan Memiliki Peran Strategis dalam Mempercepat Derajat Kesehatan Masyrakat Sehingga dituntut Untuk Dapat Memberikan pelayanan Bermutu dan Dapat Menjangkau Seluruh Lapisan Masyrakat
c.Menerapkan Pola Pengelolaan Keuanagn Badan Layanan Umum Daerah,Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Perli Menetapkan Pola Tata Kelola
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.17 Tahun 2003
3.UU No.1 Tahun 2004
4.UU No.36 Tahun 2009
5.UU No.44 Tahun 2009
6 UU No.43 Tahun 2014
7.PP No. 58 Tahun 2005
8.PP No.23 Tahun 2005
9.PERMENDAGRI No.61 Tahun 2007
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2002
11.Peraturan Menteri Kesehatan No.755/MENKES/PER/VI/2011
12. Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/MENKES/PER/VII/2011
13. Peraturan Menteri Kesehatan No.49 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2016
16. Keputusan Menteri Kesehatan No.772/MENKES/SK/VI/2002
17. Keputusan Menteri Kesehatan No.631/MENKES/SK/IV/2005
18. Keputusan Menteri Kesehatan No.270/MENKES/SK/III/2007
19.PERDA No.8 TAHUN 2016
Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma adalah Rumah Sakit Kelas D Yang Beralamat di JL.Raya Bengkulu-Manna Km.54,Tais Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tent6ang Perangkat Desa Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Seluma Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.6 Tahun 2014
3.UU No.23 Tahun 2014
4.PP No.43 Tahun 2014
5.PERMENDAGRI No.12 Tahun 2014
6.PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014
7.PERMENDAGRI No.83 Tahun 2015
8.PERMENDAGRI No.84 Tahun 2005
9.PERDA No.7 Tahun 2016
Calon yang Berhak Untuk di Angkat Sebagai Kepala Desa Sekurang-Kurangnya 2 Orang Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi.Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa dilakukanDengan Sistem Perjanjian Kerja Dengan Batas Waktu Maksimal 1(satu) Tahun dan Dapat diperpanjang Kembali denfgan Mempertimbangkan Kinerja.Selama Perangkat Desa diberhentikan Sementara Sebagaimana yang dimaksud Dalam Pasal 33,Maka Pekerjaan Sehari-hari dilakukan Oleh Perangkat Desa Lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa Sampai Dengan Adanya Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan HukumTetap dan diberitahukan Kepada BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 31 Tahun 2018
PENGELOLAAN PINJAMAN,INVESTASI DAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUMDAERAH (BLUD)
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman , Investasi Dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
A.Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana Telah diubah DEngan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012,SKPD/Unit Kerja yang Telah Menerapkan Pola Pengelolaan BLUD Menyusun Pengelolaan Pinjaman,Investasi dan Kerjasama Berdasarkan Peraturan Bupati.
b.Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan Bahwa SKPD/Unit Kerja yang Telah ditetapkan BLUD-SKPD Menyusun Pengelolaan Pinjaman,Investasi dan Kerjasama Berdasarkan Peraturan Bupati.
c.Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Pada RSUD Tais Kabupaten Seluma Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rumah Sakit UmumDaerah Tais
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.17 Tahun 2003
3.UU No.1 Tahun 2004
4.PP No.15 Tahun 2004
5.UU No.23 Tahun 2014
6 PPI No.23 Tahun 2005
7.PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006
8.PERMENDAGRI No.61 Tahun 2007
9.PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015
Investasi Jangkat Panjang Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 15 Ayat (2) Merupakan Investasi Dalam Perluasan Usaha (Expansion Investment) untuk Menambah Kapasitas Produksi atau Operasi Menjadi Lebih Besar Dari Sebelumnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akutansi Badan Laynan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dawerah Tais Kabupaten Seluma
1.UU No. 3 Tahun 2003
2.UU No. 17 Tahun 2003
3.UU NO. 1 Tahun 2004
4.UU No. 15 Tahun 2004
5.PP No. 23 Tahun 2014
6.UU No.36 Tahun 2009
7.UU No.14 Tahun 2009
8.PP No. 23 Tahun 2005
9.PP No. 58 Tahun 2005
10.PP No.8 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.28 Tahun 2004
12. PEMDAGRI No.113T ahun 2006
13. PEMDAGRI No.61 Tahun 2007
14. PP No.16 Tahun 2007
15.PERBUB NO.41 Tahun 2010
16.Keputusan Bupati No.900-163 Tahun 2017
Mengatur Penyajian Laporan Keuanagn BLUD RSUD Tais Kabupaen Seluma.Untuk Mendapatkan Manajemen Yang Tertib dan Sehat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
