Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik.
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu dan
berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
c. bahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu
adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 14 Tahun 2008
3. UU No. 37 Tahun 2008
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 5 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. UU No. 30 Tahun 2014
8. PP No. 65 Tahun 2005
9. PP No. 96 Tahun 2012
10. PP No. 18 Tahun 2016
11. Perpres No. 76 Tahun 2013
12. Permenpan No. 15 Tahun 2014
13. Perda No. 8 Tahun 2016
Maksud dan tujuan pengaturan ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
penyelenggara dalam pelayanan publik. Pelayanan publik bertujuan untuk terwujudnya batasan dan sistem penyelenggaraan pelayanan publik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, ditetapkan pembina, penanggungjawab dan penyelenggara. Penyelenggara juga memiliki hak dan kewajiban yang telah di atur dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2001.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2019
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pernerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor BJ 1226/M.SM.04.00/2018 Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selurna, dapat
ditetapkan peraturan tentang kelas jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Kelas Jabatan di Lingkungan lnstansi Pemerintah Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, DISERTAI LAMPIRAN TABEL DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
79
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2019
perubahan ketiga atas perbup seluma nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Perangkat Daerah, Dinas Daerah kabupaten / kota yang menyelenggarakan Urusan Pmerintahan bidang pkerjaan umum dan penataan ruang, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas lain.
1. UU Nomor 3 Tahun 2003
2. UU Nomor 12 Tahun 2011
3. UU Nomor 5 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 23 Tahun 2014
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016
6. Perda Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Perbup Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma diubah sebagai berikut :
1. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH Bagian Kesatu
2. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH Bagian Kedua
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 08 Tahun 2019
perubahan kedua atas peraturan bupati seluma nomor 29 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dprd
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk UKPBJ yang ditetapkan dengan Perbup.
1. UU Nomor 3 Tahun 2003
2. UU Nomor 12 Tahun 2011
3. UU Nomor 5 Tahun 2014
4. UU RI Nomor 23 Tahun 2014
5. PP Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
6. Permendagri Nomor 112 Tahun 2018
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016
8. Perda Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Perbup Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten seluma diubah sebagai berikut;
1. BAB III SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SELUMA, Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b dan huruf c, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 hruf a, huruf b, dan huruf c diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 06 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
Sebagai akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan perlu dilakukannya penetapan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
1. UU Nomor 09 Tahun 1967
2. UU Nomor 3 Tahun 2003
3. UU Nomor 1 Tahun 2004
4. UU Nomor 23 Tahun 2014
5. PP Nomor 58 Tahun 2005
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
7. Perda Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2009
Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila;
a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kebijakan Pemerintah;
c. kebijakan Pemerintah Provinsi;
d. perubahan dan dinamika yang berkembang; dan/atau
e. kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2019
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
b. bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota;
c. bahwa sebagai Pejabat Daerah maka biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten/Kota disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas PNS dengan Eseleon tertinggi di Kabupaten/Kota yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
MENGATUR MENGENAI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, DISERTAI DIATUR TERKAIT PRINSIP PERJALANAN DINAS, BIAYA PERJALANAN DINAS, TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS, PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PENGENDALIAN INTERNAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Seluma Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perjalanan Bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma (Berita. Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2019
perubahan kedua atas peraturan bupati seluma nomor 34 tahun 2017 tentang pemberian tambahan perbaikan penghasilan bagi aparatur sipil negara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)
1. UU Nomor 09 Tahun 1967
2. UU Nomor 28 Tahun 1999
3. UU Nomor 3 Tahun 2003
4. UU Nomor 17 Tahun 2003
5. UU Nomor 12 Tahun 2011
6. UU Nomor 5 Tahun 2014
7. UU Nomor 23 Tahun 2014
8. PP Nomor 58 Tahun 2005
9. PP Nomor 53 Tahun 2010
10. PP Nomor 18 Tahun 2018
11. PP Nomor 19 Tahun 2018
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
14. PMK Nomor 52/PMK.05/2018
15. Perda Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009
16. Perbup Seluma Nomor 42 Tahun 2018
Beberapa Ketentuan dalam Perbup Seluma Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Seluma Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Seluma Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2001.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
MENGATUR MENGENAI PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DIATUR JUGA TERKAIT KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlakum Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penyusunan APB Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini
114
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2019
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA 2019 - 2023
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Seluma 2019-2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Seluma tentang Road Map Reformasi Birokrasi
1. UU No. 28 Tahun 1999
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 17 Tahun 2007
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 5 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 18 Tahun 2016
9. PP No. 12 Tahun 2017
10. Perpres No. 81 Tahun 2010
11. Perpres No. 29 Tahun 2014
12. Permenpan No. 11 Tahun 2015
13. Permendagri No. 80 Tahun 2015
14. Permendagri No. 86 Tahun 2017
15. Perda Kab. Seluma No. 6 Tahun 2016
16. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
Dalam BAB I mengenai KETENTUAN UMUM yang berisi pengertian Daerah yang di maksud, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Reformasi Birokrasi, Grand Design Reformasi Birokrasi, Road Map Reformasi Birokrasi, dan Program Quick Wins. Kemudian pada BAB II mengenai maksud dan tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, diantaranya adalah menjadi pedoman dalam pelaksanaan, menjadi instrumen, serta dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan kesamaan pemahaman dan memudahkan efektifitas dan koordinasi dalam pelaksanaan. Selanjutnya pada BAB III mengenai Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemda meliputi konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi. Kemudian BAB IV mengenai Road Map Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman dalam melaksanakan 9 Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan BAB V mengenai KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghitungan Nilai Harga Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. dalam upaya peningkatan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi diperlukan pemberian tunjangan kinerja;
b. pemberian tunjangan kinerja kepada PNS harus adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya serta tingkat pengupahan minimal daerah dimana pegawai tersebut bekerja.
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No.5 Tahun 2011
4. UU No.23 Tahun
5. PP No.53 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
8. Permenpan RB No.34 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.63 Tahun 2011
10. Permenpan RB No.80 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No.80 Tahun 2016
Pedoman Perhitungan Nilai Harga Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang digunakan Sebagai Salah Satu Panduan Dalam Menetapkan Besaran Tunjangan Kinerja Di Lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Seluma
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
71
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
