Besaran Penghasilan Pemerintah Desa, Tunjangan Unsur Staf, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 110, BD.2017/NO.110
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa, Tunjangan Unsur Staf, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5)
dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintab Nomor 47
Tabun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan
tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur
dengan Peraturan Bupati
babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa,
tunjangan unsur Staf, Tunjangan BPD, Operasional RT dan
RW serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional
BPD Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa, tunjangan unsur Staf, Tunjangan BPD, Operasional RT dan RW serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018, dengan sitematika KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PENGANGGAR; PENGHASlLAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA; TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENDAPATAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA; KETENTUAN PEMBAYAR; INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA; OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN OPERASIONAL BPD; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2020-2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola (HOSPITAL BYLAWS) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Amanah Ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit dan amanah ketentuan pasal 36 huruf b peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa untuak memenuhi persyaratan administrasi penerapan BLUD telah ditetapkan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan;bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat serta untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 39 Tahun 2015 tentang Peraturan Internal (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah H. abdul Aziz Marabahan Sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian;bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
Undang-Undang nomer 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003
Peraturan Bupati ini Mengatur Tantang Tata Kelola (Hospital by Laws) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Dengan Sistematika;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika;
Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Wilayah Kecamatan Kuripan Dengan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap bats wilayah administrasi Kecamatan/Desa di Kabupaten Barito Kuala, Telah diselenggarakan penegasan bats kecamatan/Desa antara Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balakung Kecamatan Bakumpai;Bahwa Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil pelacakan Batas Kecamatan/Desa Antara Desa Hambu Baru Kecematan Kuripan dengan Desa Balakung Kecamatan Bakumpai pada Tanggal 12 September 2022;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang, Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksudkan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Peta Batas wilayah Kecamatan Kuuripan dengan Kecamtan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri dalm Negeri nomer 45 Tahun 2016;Peraturan menteri dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 58 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peta Batas wilayah Kecamatan Kuripan Dengan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ruang Lingkup;Batas Wilayah Kecamatan;Ketentun Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 113 Tahun 2020; Permendagri Nomor 20 Tabun 2018; Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 222jPMK.07/2020; Perda Kab. Nomor 6 Tahun 2016; Perda Kab. Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2017; Perda Kab. Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, yang memuat Ketentuan Umum; Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa; Tahapan dan Persyaratan Penyaluran; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Publikasi Dan Pelaporan Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
43 halaman; Lampiran 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2017
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2017/NO.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 38 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa, maka perlu dilakukan penataan dan
penyesuaian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala
tentang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016 ; dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2017.
Peraturan Bupati Ini Memuat Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; KEWENANGAN DESA; TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA; EVALUASIDANPELAPORAN; PEMBIIfAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; dan KETENTUANPENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 112 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk rnaksud melaksanakan ketentuan pacta Pasal
1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dianggap
perlu untuk membentuk Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah H. AbdulAziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor27 Tahun 1959; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 47 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 77 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri
Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 3 Tahun 2020; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Dewan Pengawas; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
14 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 112 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan Pangan Nasional dilakukan penambahan luas areal tanam baru, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;bahwa agar penerapan pemupukan berimbang oleh petani dapat berjalan optimal, diperlukan kebijakan subsidi pupuk;bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinngi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022;bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 12 Tahun 1992;Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomer 19 Tahun 2003;Undang-undang Nomer 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomer 16 Tahun 2006;Undang-undang Nomer 41 Tahun 2009;Undang-undang Nomer 18 Tahun 2012;Undang-undang Nomer 19 Tahun 2013;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomer 77 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomer 7 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomer 45 Tahun 2015;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 634/MPP/Kep/9/2002;Peraturan Menteri Pertaniaan Nomer 40/Permentan/OT.140/4/2007;Peraturan Menteri Keuangan Nomer 250/PMK.05/2010;Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 15/M-DAG/PER/4/2013;Peraturan Menteri Perindusrian NOmer 16/M-IND/PER/3/2013;Peraturan Menteri Pertanian Nomer 43/Permentan/OT.130/8/2015;Peraturan Menteri Keuangan Nomer 68/PMK.02/2016;Peraturan Menteri Perindustrian Nomer 69/M-IND?PER/8/2015;Peraturan Menteri Pertanian Nomer 67/Permentan/SM.050/12/2016;Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomer 188.44/KUM/2022
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Jenis Pupuk Bersubsidi;Peruntukan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi;Realokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran Pupuk Bersubsidi;Harga Eceran Tertinggi dan Kemasan Pupuk Bersubsidi;Pembinaan,Pengawasan dan Pelaporan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 113 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah
ABSTRAK:
Untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan
pelajar untuk mencapai lokasi sekolah dengan rute yang
aman dan selamat, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 79 Tahun 2013; Pergub Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS). RASS diwujudkan dengan adanya
fasilitas perlengkapan jalan, yang terdiri atas:
rambu lalu lintas;
marka jalan;
alat pemberi isyarat lalu lintas;
fasilitas pejalan kaki; dan
jalur khusus bersepeda. Serta dapat dilengkapi: halte;
fasilitas parkir untuk sepeda;
ruang henti pesepeda;
alat penerangan jalan; dan/atau
fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
8 halaman; Lampiran 3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
