Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perubahan status UPPM Handil Bakti (Unit RSUD) menjadi UPT Dinas Kesehatan, dalam rangka memenuhi belanja gaji dan tunjangan, serta adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nornor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Lampiran 1 dan Lampiran 2 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
6 halaman; Lampiran 25 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 27 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali organisasi dan Tata Kerja dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2008.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan kejelasan pelayanan permintaan bahan bakar minyak dan pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Standar Opersional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Al Qur'an
ABSTRAK:
Pendidikan Al-Qur’an merupakan bagian dari upaya
untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka
dipandang perlu melaksanakan kegiatan pendidikan AlQur’an
di
Kabupaten
Barito
Kuala. pendidikan Al-Qur’an merupakan salah satu
kewajiban bagi umat muslim sehingga pelaksanaan
pendidikan Alqur’an bagi siswa PAUD, SD dan SMP
merupakan upaya strategis dalam rangka membangun dan
membentuk generasi muda yang berakhlak dan berwawasan
Qur’ani. PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Barito Kuala dapat
melaksanakan kegiatan pendidikan Al-Qur’an sebagai upaya
meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan
kehidupan beragama sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tentang
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendidikan Al-Qur’an.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23
Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Nomor
7 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat tentang Pendidikan Al Qur'an, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an; Pendidik dan Pengajar; Sarana dan Prasarana Pendidikan; Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Al Qur'an; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk mengakomodir Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Metrologi Nomor: 531.10/PKTN.4.1/SD/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Unit Metrologi Legal, unit Metrologi Legal perlu penguatan secara Kelembagaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Barito Kuala Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan Dan Kedudukan
3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas
4. Tata Kerja
5. Pengangkatan Dan Pemberhentian
6. Pembiayaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk teknis penggunaan dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif guna mendukung tercapainya target program kesehatan; bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5
Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Kebijakan Operasional; Ruang Lingkup Kegiatan dan Pemanfaatan JAMPERSAL; Prosedur Pelayanan Rujukan; Komposisi Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 28 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan sesuai dengan perkembangannya dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susuna
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN JADWAL ONLINE KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA PADA SUB BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknis penyelenggaraan tugas pelayanan kepada pimpinan, SKPD/ Instansi dan masyarakat secara umum yang menyangkut dengan hubungan masyarakat dan keprotokalan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur yang ada di Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN JADWAL ONLINE KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA PADA SUB BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Standar Operasional Prosedur Penggunaan Jadwal Online Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (JALIN KULA); 3. Tata Kerja; 4. Sarana dan Prasarana; 5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 21 Tahun 2021 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Kuala; bahwa Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berimplikasi pada Perekonomian dan kehidupan Sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilitas sosial ekonomi khususnya berupa pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai NegeriSipil dengan memperhatikan rasa kemanusian, empati kepada sesama dan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tabun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Barito Kuala.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Kuala.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kab. Batola Nomor 15 Tahun 2016; Perbup Batola Nomor 46 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala diubah, yaitu Seksi pada Bidang Penanaman Modal diubah, menjadi :
Seksi Promosi Penanaman Modal, dan seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
Seksi pada Bidang Perizinan Umum diubah menjadi Seksi Perizinan Umum, dan Seksi Perizinan Penanaman Modal, serta mengubah tugas dan uraian tugas pada Seksi Promosi Penanaman Modal, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Seksi Perizinan Umum, dan Seksi Perizinan Penanaman Modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
