Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Perikanan dan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari
ABSTRAK:
Dalam rangka pemanfaatan sumber daya kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut lestari agar menjadi suatu sistem terpadu dan serasi serta dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, maka perlu mengatur Kawasan Perikanan dan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari dengan menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 2004; PP Nomor 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Kawasan Perikanan dan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari, dengan memuat : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kriteria Kawasan Perikanan; Persyaratan Kawasan Perikanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa pengalokasian dan penetapan rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dari/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Pereknomian Nasional, perlu melakukan perubahan rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20S/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 17; 2. Ketentuan pasal 3 diubah; 3. Ketentuan pasal 7 diubah; 4. Ketentuan pasal 8 ayat (3) diubah; 5. Ketentuan pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada ayat (7) dirubah; 6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A; 7. Ketentuan pasal 11 ayat (1) diubah; 8. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (I) dan ayat
(2)disisipkan 1 (satu) ayat (1A); 9. Diantara pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14; 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah; 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah; 12. Diantara pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25; 13. Ketentuan Pasal 28 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
11 hlm; Lampiran 20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Domisili Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Domisili Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017 .
Peraturan ini memuat tentang SOP Izin Domisili Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika: Ketentuan Umum; SOP Izin Domisili; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri-, Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Lay~ano"oUmuni Daerah.vperlu menetapkan PeraturanBupati tentang' Perigadaan Barang dan/atau Jasa opada Unit, Pelaksana Teknis . Pusai Kesehatan Masyarakat yang: Menerapkan .Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undarig Nomor 2~,ooorahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat o'Ncimor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah 0 Tirigkat 11'.ClioKalimantan (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun '1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang 0 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 00Nomor _72,0 > Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mejadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129jPMK.05j2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Uroum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
. Peraturan Menteri Kesehatan Noroor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noroor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tabun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2022 Nomor 5).
KETENTUAN UMUM, MAKSUD,TUJUAN,DAN RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DANjATAU JASA BLUD PUSKESMAS, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito
Kuala Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang
danJatau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala 2016 Nomor 48), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022n
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka adanya keperluan belanja yang mendesak dan menjadi prioritas daerah, adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Braito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 24 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan
penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BDK) Tahun Anggaran 2021. Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Dinas kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya perlu diselenggarakan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Agar Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud di atas, dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran baik dari administrasi, operasional maupun dari pertanggung jawaban, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 1996; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 36 tahun 2009; UU Nomor 40 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perpres Nomor 129 Tahun 2018; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Permenkes 12 Tahun 2021; Perda Kab. Batola Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kab. Batola Nomor 9 Tahun 2020; Perbup Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2020; Perbup Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020; Perbup Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Perubahan Daftar Gaji Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan; Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pemerintah Daerah; Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2021.
20 hlm; lampiran 9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identifikasi, serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu
pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; Perda Nomor 15 Tahun 2016; Perda Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Barito Kuala ini mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas PNS; Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) "IJE JELA" untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang
mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan
dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh
dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak
dasar warga negara secara layak.
dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap
masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan
dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk Sistem
Layanan Terpadu.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembentukan Sistem Layanan
Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan
Penaggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Perturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2018; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
195/HUK/2016; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2018; Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor :
488/ DYS 3/KPTS/7/2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang Sistem Layanan
Rujukan Terpadu (SLRT) "IJE JELA" untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Barito Kuala, yang berisi: Ketentuan Umum; Sistem Layanan Rujukan Terpadu; Proses Penanganan Keluhan; Pembiayaan; Monitoring dan Evaluasi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019.
10 halaman; lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan Kabupaten Barito
Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika: Ketentuan Umum; SOP TDP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
