Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Instansi Pemerintah serta dalam rangka
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
kineIja aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses pemerintahan (E-Government)
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance), maka perlu disusun pedoman tata
naskah dinas elektronik;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pedoman Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2016, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021
Terdiri dari 8 pasal dan 1 Bab
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
mengatur mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2021
PERBUP Kab. Majalengka No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Dan Tata Laksana Audit Infrastruktur Dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai
instrument dalam pengelolaan arsip untuk memfasilitasi
penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan
arsip;
B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf. a dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal32 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2012 tentang Pe1aksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 ,Peraturan Kepala Arsip Nasional RepubIik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016
Terdiri dari 18 Pasal, 3 Bab yaitu Ketentuan Umum, Klasiflkasi Arsip,Kode Klasifikasi Arsip Dan Penggunaan Kode Klasiflkasi Arsip, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
mengatur mengenai Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu disusun Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepaia Arsip Nasional Repulik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Kepaia Arsip Nasional Repulik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2011
Terdiri dari 18 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan Dan Ruang Lingkup, Klasiflkasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis, Pengamanan Arsip Dinamis, Klasiflkasi Dan Pengaturan Akses Arsip, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
mengatur mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2022 yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya
tatakelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka perlu
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022, merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka dalam menyusun program pembangunan yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan hurufb, serta sesuai dengan ketentuan
Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun
2010Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2019
Terdiri dari 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (Lpg)Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Agen Dan Pangkalan Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, ke1ancaran
distribusi dan stabilitas harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)
3 Kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha
mikro di Kabupaten Majalengka, perlu adanya pengaturan
Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat Penyalur / Agen dan
Sub Penyalur / Pangkalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor
5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di
Daerah dan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum
Gas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga
Eceran Tertinggi (HET)Liquefied Petroleum Gas (LPG)Tabung
3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten
Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
39 Tahun 2014, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
28 Tahun 2008, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
26 Tahun 2009 , Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011
dan Nomor 5 Tahun 2011 , Peraturan Daerah Kabupaten M~alengka Nomor 14 Tahun
2016
Terdiri dari 11 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Harga Eceran Tertinggi LPG Kilogram, Kewajiban Agen Dan Pangkalan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
mengatur mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (Lpg)Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Agen Dan Pangkalan Di Kabupaten Majalengka
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
