Perbup Kab. Majalengka No. 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
Perbup Kab. Majalengka No. 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENYELENGGARAAN - ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN - DI - KABUPATEN - MAJALENGKA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD 2021/No.55
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Majalengka.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 2 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perpres No. 88 Tahun 2004; Permenkum dan HAM No. M.01-HL.03.01; Permendagri No. 38 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2011; Permendagri No. 12 Tahun 2010; Peraturan Bersama Mendagri No.Menkes No. 15 Tahun 2010 dan No. 162/MENKES/PB/I/2010; Permendagri No. 76 Tahun 2013; Permendagri No. 119 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 96 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pelayanan, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Perlindungan Data Pribadi, Pelaporan, Tata Cara Pembayaran dan Penghapusan Denda Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
58 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 55 Tahun 2021
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENYELENGGARAAN - ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN - DI - KABUPATEN - MAJALENGKA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD 2021/ No.55
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019, maka ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 perlu disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Majalengka.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah degan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1965; PP No. 2 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Keppres No. 88 Tahun 2004; Permenkum dan HAM No. M.01-HL.03.01; Permendagri No. 38 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2011; Permendagri No. 12 Tahun 2010; Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No. 162/MENKES/PB/1/2010; Permendagri No. 76 Tahun 2015; Permendagri No. 119 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 96 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pelayanan, Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Perlindungan Data Pribadi, Pelaporan, Tata Cara Pembayaran dan Penghapusan Denda Administrastif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
58 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 54 Tahun 2021
ANALISIS - STANDAR - BELANJA - KABUPATEN - MAJALENGKA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD 2021/52
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa perlu adanya analisis standar belanja, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 950 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Majalengka.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengak No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Manfaat Analisis Standar Belanja, Ruang Lingkup, Muatan ASB, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 51 Tahun 2021
PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - PELAKSANAAN - PELAYANAN - DASAR - URUSAN - PEMERINTAHAN - WAJIB - PEMERINTAHAN - DAERAH - KABUPATEN - MAJALENGKA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD 2021/51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemeritah Daerah Kabupaten Majalengka.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permensos No. 9 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemeritah Daerah Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Penerapa Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Koordinasi Penerapa Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 49 Tahun 2021
KODE - ETIK - PENYELENGGARAAN - PENGADAAN - BARANG/JASA - PEMERINTAH - KABUPATEN - MAJALENGKA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD 2021/49
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efiesien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Majalengka.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Peraturan LKPB/JP No. 4 Tahun 2021; Peraturan LKPB No. 10 Tahun 2021; Peraturan LKPB/JP No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 43 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 111 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Nilai Dasar, Prinsip dan Etika, Majleis Pertimbangan Kode Etik, Penegakan Kode Etik Sanksi, Pelayanan Hukum, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas penyedia barang/jasa pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 201 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Peraturan LKPB No. 4 Tahun 2021; Peraturan LKPB No. 10 Tahun 2021; Peraturan LKPB No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 43 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 111 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penilaian Kinerja Penyedia, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 47 Tahun 2021
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan untuk memberikan pedoman serta kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2019; PP No. 20 Tahun 2005; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 3 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 17 Tahun 2016; Permendagri No. 104 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Inovasi Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip, Ruang Lingkup, Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Pengahargaan Inovasi Daerah, Penyebaran dan Penerapan Inovasi Daerah, Pendanaan, Kerja Sama, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 serta untuk memberikan landasan arah, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 22 Tahun 2021; Perpres No. 72 Tahun 2012; Permenkes No. 2269/Menkes/Per/XI/2011; PP No. 40 Tahun 1991; Permenkes No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Strategi dan Tahapan STBM, Pelaksana Program STBM, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Penghargaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
