Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALAT BERAT YANG DI TEMPATKAN DI KECAMATAN
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu Program Prioritas Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021, yaitu peningkatan kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan meliputi percepatan Pembangunan Jalan guna membuka keterisoliran Wilayah; b. bahwa untuk mewujudkan Program Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dukungan Alat Berat yang ditempatkan di Kecamatan
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 ,Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016.
Peraturan Ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP, PENEMPATAN ALAT BERAT, SASARAN PEMAKAIAN ALAT BERAT, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB, RENCANA KEGIATAN/PEKERJAAN PEMAKAIAN ALAT BERAT, PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN/PEKERJAAN PEMAKAIAN ALAT BERAT, PENGANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGAWASAN, PELAPORAN, EVALUASI, LARANGAN, SANKSI, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.
11 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG KOTA GUNUNG SITOLI
ABSTRAK:
Bahwa untuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang Kota
Gunungsitoli yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Gunungsitoli, perlu diatur
tata cara penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun
2016 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG (Permohonan Izin, Penelitian Dokumen dan Survei Lapangan, Rapat Teknis dan Sidang Pleno, Masa Pemberlakuan Izin), TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT, PELAPORAN, PENDANAAN, LARANGAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
15 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2017
PENDELEGASIAN - KEWENANGAN - PENERBITAN - IZIN - LINGKUNGAN - KHUSUS - USAHA - DAN/ATAU - KEGIATAN - YANG - WAJIB - MEMILIKI - UPAYA - PENGELOLAAN - LINGKUNGAN - HIDUP - DAN - UPAYA - PEMANTAUAN - LINGKUNGAN - HIDUP - KEPADA - KEPALA - DINAS - LINGKUNGAN - HIDUP - KOTA - GUNUNG - SITOLI
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN KHUSUS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNG SITOLI
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Walikota dapat mendelegasikan Kewenangan Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL,
dan Penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, Pendelegasian Kewenangan sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2014 ten tang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan Khusus Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2007, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 ,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 ,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 ,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016,Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PEMERIKSAAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 ten tang Pendelegasian Kewenangan Penertiban Izin Lingkungan Khusus Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor
Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2017
TATA - CARA - PENGANGGARAN, - PELAKSANAAN - DAN - PENATAUSAHAAN, - PEERTANGGUNGJAWABAN - DAN - PELAPORAN - SERTA - MONITORING - DAN - EVALUASI - PEMBERIAN - HIBAH - DAN - BANTUAN - SOSIAL - YANG - BERSUMBER - DARI - APBD - KOTA - GUNUNGSITOLI - DARI - TAHUN - ANGGARAN - 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PEERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD KOTA GUNUNGSITOLI DARI TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 201 7, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata.usahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan barituan
sosial
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Talrun 2003 , Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomr 10 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 , Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomcr 54 Tahun 2010 sebagaimana, telah
diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 14 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 201 7, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, HIBAH (Umum, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung jawaban, Bantuan Sosial (Umum, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pelaporan dan Pertanggung jawaban), MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN,KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
40 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2017
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - WALIKOTA - GUNUNGSITOLI - NOMOR - 34 - TAHUN - 2016 - TENTANG - PETUNJUK - PELAKSANAAN - PERATURAN - DAERAH - KOTA - GUNUNG - SITOLI - NOMOR - 1 - TAHUN - 2015 - TENTANG - IZIN - USAHA - JASA - KONSTRUKSI
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITPLI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNG SITOLI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengakomodir perubahan nomenklatur perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 , Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000,Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitpli Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
3 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BONGKAR MUAT BARANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ,Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 ,Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, LINTASAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG, PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG, PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG, SANKSI, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA GUNUNGSITOLI
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 , Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016,Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, DEWANKETAHANAN PANGAN KOTA GUNUNGSITOLI (Tujuan, Pembiayaan), KETENTUANPENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - WALIKOTA - GUNUNGSITOLI - NOMOR - 21 - TAHUN - 2015 - TETANG - TATA - CARA - PENGADAAN - BARANG/JASA - DI - DESA
2017
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BD.2017/NO.8
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GNUNGSITOLI NOMOR 21 TAHUN 2015 TETANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih optimalnya pelayanan pengadaan barang/jasa di desa, rnaka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 , Undang-Undang Nornor 2J Talrun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 , Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transrnigrasi Nomor 2 Tahun 2015 , Peraturan Kepala. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 , Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gnungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 Tetang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
