PERDA Kab. Murung Raya No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya Pasal 32 dan Pasal 33 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang antara lain mempertegas kedudukan, tugas dan fungsi aparat
Pengawasan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI;
BAB III
TATA KERJA;
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pada Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003
Nomor 03 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Murung Raya, telah diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya. Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Republik Indonesia
melalui Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan yang digunakan
untuk insentif tenaga medis. Terdapat anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Cadangan
untuk Sanitasi dan Air Minum serta Pertanian yang diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Terdapat pergeseran anggaran pada subrincian anggaran
guna memperjelas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Pembuatan Bangunan
Konservasi Tanah dan Air yang bersumber dana dari Dana Bagi
Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dan Dinas Kesehatan untuk
Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan Peralatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan STBM yang bersumber Dana Alokasi
Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian Penyakit. Terdapat penggunaan SiLPA sisa anggaran tahun anggaran
2019 untuk Anggaran Dana Desa untuk Desa Lakutan dan Desa
Kalang Dohong yang akan digunakan untuk pembayaran kegiatan
tahun anggaran 2019 pada tahun anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
15/KM.7/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 semula Rp. 1.240.280.888.197,09 menjadi
Rp. 1.129.844.901.195,09
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Murung Raya (Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 12) diubah
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/11 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hal yang menyentuh langsung bagi
kehidupan warga masyarakat maka perlu peningkatan
pelayanan kesehatan di Kabupaten Murung Raya. Sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu penetapan
tarif jasa pelayanan yang merupakan pungutan Retribusi
Daerah
Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun
2003
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI;
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
BAB V
PRINSIP PENETAPAN,
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF;
BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG;
BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB IX
TATA CARA PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI;
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya Sebagai Daerah Otonom
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu
menetapkan Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah
Otonom dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEWENANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
SEBAGAI DAERAH OTONOM;
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2003.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2021
PERBUP Kab. Murung Raya No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya
Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2021/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan, Fungsi;
3. Jenis Perjalanan Dinas;
4. Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Penggolongan Biaya Penginapan;
6. Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
7. Kelebihan Jumlah Hari Perjalanan Dinas;
8. Pencarteran;
9. Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas;
10. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
11. Ketentuan lain-lain; dan
12. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2020
PERBUP Kab. Murung Raya No. 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya BAB III
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Mencabut :
PERBUP Kab. Murung Raya No. 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya BAB III
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Mencabut sebagian :
PERBUP Kab. Murung Raya No. 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya BAB III
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 10 Peraturan
daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Asisten
Perekonomian
dan Pembangunan;
d. Asisten Administrasi Umum;
e. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka BAB III
Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Murung
Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017.
Undang-Unc ang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Unc ang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Unc ang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Unc ang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun
2007
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas Pelayanan dan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipll di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kondisi/geografis wilayah Kabupaten Murung Raya yang
cukup sulit dan berpotensi restko tinggi terhadap keselamatan
kerja;, disamping itu, berpengaruh terhadap kemahalan harga
komoditi bahan pokok, maka untuk meningkatkan kinerja,
kualitas pelayanan, meningkatkan Kesejahteraan, serta
meningkatkan motisael PNS / CPNS perlu dilakukan perubahan
terhadap besaran TPPNS yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa
kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat
memberikan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang_-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peratusan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015
Nomor 199) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peratusan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015
Nomor 199) diubah
37 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2008-2028
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH;
BAB III
SISTEMATIKA RPJMD;
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI;
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2008.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun
2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004-
2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 3 Seri E)
dinyatakan tidak berlaku lagi
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses
pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya
Cerdas khususnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Swasta, maka diperlukan biaya Penunjang Penyelenggaraan
Pendidikan pada jenjang Pendidikan Swasta untuk Anak
Usia Dini memberi peluang pendidikan yang lebih
merata
pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh
wilayah Kabupaten Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan telah
mengalokasikan dana untuk belanja Biaya Penunjang
Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak
Usia
Dini Swasta Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun
2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22
Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 21 Tahun 2017) di ubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22
Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 21 Tahun 2017) di ubah
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
