Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018; bahwa masih ada beberapa ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomro 65 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 tahun 1986; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP No 7 Tahun 2008; Pp No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 65 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Ketentuan pada Huruf C Kelengkapan Berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada halaman 19 Nomor 3 Pengadaan Barang dan Jasa, Ketentuan pada halaman 32 Batas Waktu Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D, Ketentuan pada huruf C Penatausahaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah halaman 36 huruf c Kelengkapan Dokumen untuk Penerbitan SP2D-GU, Ketentuan pada huruf C Penatausahaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah halaman 37 huruf e Kelengkapan Dokumen untuk penerbitan SP2D-LS, Ketentuan pada Romawi VII Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
106 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019
desa - bantuan keuangan - program penyediaan air minum - sanitasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal dapat berjalan terarah dan tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masayarakat Kabupaten Tegal;
UU No 13 tahun 1950; UU No 7 Tahun 2004; UU No 7 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 tahun 2014; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014; PermenPUPR No 18/PRT/M/2007; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini pengalokasian dan pengelolaan, objek, pertanggungjawaban, tim koordinasi, pelaksana teknis kegiatan desa, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100% mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100% pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM); bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dapat berdayaguna dan berhasil guna, tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 12 Tahun 2007; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 8 Tahun 2018; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2018; Perbup tegal No 65 Tahun 2016; Perbup Tegal No 72 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, sasaran dan prinsip, pengorganisasian, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, tata cara pengadaan barang/jasa, sanksi dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2019
perdagangan - kewirausahaan - fasiltasi penumbuhan dan pengembangan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan daya saing ekonomi lokal untuk kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Tcgal dirasa perlu untuk menumbuhkan
dan mengembangkan kewirausahaan; bahwa Pemerintah Daerah pperlu untuk memfasilitasi
penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten
Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tegal tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan
Kewirausahaan di Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan, tata cara pelaksanaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pendanaan, organisasi pelaksana, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019
dana desa - TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2019/No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara
Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi
dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip, pengorganisasian, perhitungan dan penetapan besaran, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, tata cara pengadaan barang dan jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2019
dana desa - TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan Dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu
mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan
penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di
wilayah Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun
Anggaran 2019, Kabupaten Tegal mendapat besaran Dana
Desa sejumlah Rp. 340.958.369.000 (Tiga ratus empat
puluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga
ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan
Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten
Tegal Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK. 07/ 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, pengalokasian dan besaran, penyaluran dan pencaran, pengorganisasian, prioritas penggunaan dana desa, mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, publikasi dan partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan telah ditetapkan pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan berdasarkan Perbup Tegal No 96 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Perizinan di Kab Tegal; bahwa dengan ditetapkannya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS) maka dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU N 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Pp No 107 Tahun 2015; PP No 24 tahun 2018; Perpres No 97 Tahun 2014; Perpres No 91 Tahun 2017; PermenPUPR No 20 tahun 2010; Permenaker No 4 Tahun 2015; Permenaker No 17 Tahun 2016; Permendagri No 138 tahun 2017; Permenpar No 10 Tahun 2018; Permenkominfo No 11 Tahun 2018; Permenkop UMKM No 11 tahun 2018; Permen ATR No 14 Tahun 2018; PermenHAM No 17 Tahun 2018; Permen PUPR No 19/PRT/M/2018; PermenPUPR No 27 Tahun 2018; PermenLHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018; PermenLHK No 25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; Permendikbud No 25 Tahun 2018; PermenLHK No 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; Permenkes No 26 Tahun 2018; Permenkeu No 71/PMK.04/2018; PermenKP No 67 Tahun 2018; Permendag No 76 Tahun 2018; Permendag No 77 Tahun 2018; Permenhub No 88 Tahun 2018; Permenkop UMKM No 2 Tahun 2019; Permentan No 5/PERMENTAN/2019; Permen \Perindustrian No 15 Tahun 2019; PerBKPM No 7 Tahun 2018; Per BPOM No 26 Tahun 2018; Per BPOM No 27 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup yang terdiri dari ketentuan penyelenggaraan dan persyaratan tiap jenis perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan perizinan berusaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 96 Tahun 2017
80 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Permendagri |No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendes PDTT No 4 Tahun 2015; Permendagri |no 20 Tahun 2018; Perka LKPP No 13 Tahun Tahun 2013; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2016; Perbup tegal No 68 Tahun 2014; Perbup tegal No 75 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015
104 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 80 Tahun 2018
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL - desa - DAFTAR KEWENANGAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, LD.2018/No. 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, pelaporan dan evaluasi, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kinerja BLUD RSUD Suradadi Kab Tegal maka dibutuhkan pegawai yang berasal dari pegawai profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalisme, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaa Pegawai Non PNS pada RSUD Suradadi Kab Tegal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada RSUD Suradadi Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No2 8 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang status kepegawaian pegawai non ASN, pengadaan pegawai kontrak, hak dan kewajiban, pembinaan dan penilaian kinerja, waktu kerja, istirahat dan cuti, batas usia pensiun, larangan, sanksi, pemberhentian, masa kerja, penyelesiaan perselisihan, anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2015 dicabut.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
