Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dapat diubah apabila berdasarklan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU NO. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2006;; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Puncak Jaya No. 2 Tahun 2018; Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020.
Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 - 2022, yaitu:
1. Ketentuan Pasal 5 pada Lampiran RPJMD;
2. Pasal 6 ditambahan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 7A.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
8 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2021 (2): 66 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah maka barang daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, dan akuntabel agar dapat dimanfaat secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka sesuai ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor kan 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 40 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa hal yang diatur antara lain mengenai ruang lingkup peraturan, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan, penyediaan anggaran, dan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, sistem informasi barang milik daerah, pemberian insentif dan tunjangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta ganti rugi dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
39 hlm. (Penjelasan: 26 hlm.)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2019
perubahan atas peraturan daerah kabupaten puncak jaya nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten puncak jaya
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2019 (2): 4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perngkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dipandang kurang mendukung daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemerintahan yang maksimal sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018.
Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2016 Nomor 6) pada pasal Pasal 7 huruf m dan r.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 tahun 2016
-
4 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016
pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten puncak jaya
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2016 (6): 39 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008.
1. untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah; dan
2. agar terwujudnya Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas pembagian habis tugas, rentang kendali tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas pemerintahan dan potensi daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.
-
-
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9.A Tahun 2021
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9.A, -
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Dae rah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan peraturan Menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupalen Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur ten tang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Mekanisme dan Prosedur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 23 Tahun 2021
Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022 - SSH
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, -
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 Ayat (3) "Belanja Daerah Untuk Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan" dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 Ayat 2, "Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
bahwa standar satuan harga sebagairnana dirnaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang / jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan hutuf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Satuan Harga
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 21 Tahun 2021
Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Puncak Jaya
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, -
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Puncak Jaya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 (1) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Puncak Jaya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak Jaya;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menetapkan kewenangannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 18 Tahun 2021
Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Puncak Jaya
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, -
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Puncak Jaya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi;
bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian /lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nornor 45 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomr 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Preeideri Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian
Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7 /2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, Permendesa Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 11 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang dasar pelaksanaan konvergensi program percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi untuk menurunkan prevalensi stunting di Daerah dan panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 13 Tahun 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022 - RKPD
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, -
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat proses pcmberdayaan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Puncak J aya, perlu meningkatkan daya guna dan basil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya;
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan ,Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017-2022 dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah clan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun yang bersangkutan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Puncak Jaya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Norrror 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Dacrah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 12 Tahun 2021
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, -
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan kerugian daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
bahwa upaya penyelesaian tutuntan ganti rugi kerugian daerah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian daerah yang terjadi;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak Jaya tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
24
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
