Perbup Kab. Bekasi No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Tahun 2021 No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, sehingga dalam rangka mendukung pelaksanaan yang terkait dengan pemungutannya perlu disusun ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 116 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah,Tata cara pemungutan jenis-jenis pajak daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950,Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009,Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1374 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 83 Tahun 2020
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Objek,Subjek dan Wajib Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 30 Tahun 2021
pembangunan - zona - integritas - menuju - wilayah - bebas - korupsi - dan - wilayah - birokrasi - bersih - dan - melayani - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2021/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres RI No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2021; Perpres RI No. 81 Tahun 2010; Perpres RI No. 55 Tahun 2012; Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004; Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2020; Kepmendagri No. 131.32-1374 Tahun 2021; Perbup Bekasi No. 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 16 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Zona Integritas, Penetapan Perangkat Daerah Menuju WBK/WBBM, Pembinaan, Penilaian WBK/WBBM, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2021
pedoman - tindak - lanjut - hasil - pemeriksaan - badan - pemeriksa - keuangan - republik - indonesia - dan - aparat - pengawas - intern - pada - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2021/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) UU No. 15 Tahun 2004 dengan tujuan tertentu oleh BPK RI dan Aparat Pengawas Intern ditindaklanjuti sesuai ketentuan Dan agar dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dapat dilaksanakan secara Efektif, Efisien dan Akuntabel maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Intern Pada Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permen PAN No. 09 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmendagri No. 131.32-1374 Tahun 2021; Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2010; Perda Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 12 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pedoman, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2021
pedoman - pelaksanaan - sistem - penanganan - pengaduan - whistle - blowing - system - tindak - pidana - korupsi - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2021/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan SistemPenanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Nomor 134; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 12 Tahun 2020; Kepmendagri No. 131.32-1374 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Mekanisme Pengaduan, Tindak Lanjut, Hasil Audit Investigasi Atas Laporan/Pengaduan, Perlindungan Terhadap Whistle Blower, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2021
wajib - lapor - harta - kekayaan - penyelenggara - negara - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2021/26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 maka perlu menetapkan kembali Perbup tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pengertian, Penyampaian LHKPN, Pengelolaan LHKPN, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahun 2021
sub - domain - email - ecloud - perangkat - daerah - dan - desa - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2021/25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sub Domain, Email, ECloud Perangkat Daerah dan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa Sub Domain, Email, eCloud Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemkab Bekasi sangat diperlukan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan perlu disusun ketentuan terkait perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan Nama Sub Domain, Email dan eCloud Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 41 Tahun 2007; Permenkominfo No. 23 Tahun 2013; Permenkominfo No. 5 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 Sebagaimana Telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 41 Tahun 2019; Perbup Bekasi No. 42 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 90 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Klasifikasi Nama Domain, Pendaftaran Nama Sub Domain Email Dan Ecloud Perangkat Daerah, Server Nama Sub Domain, Pembinaan, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 24 Tahun 2021
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - pokok - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - daerah - perlindungan - perempuan - dan - anak - (PPA) - pada - dinas - pemberdayaan - perempuan - dan - perlindungan - anak - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2021/24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Rekomendasi Gubernur Jabar No. 2073/0T.03/0RG dan Perbup Bekasi No. 15 Tahun 2021 maka atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PPA No. 4 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 15 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2021
pedoman - penyusunan - indikator - kinerja - individu - pegawai - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2021/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Individu Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa manajemen kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumber daya aparatur sebagai rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai Dan untuk mewujudkan manajemen kinerja tersebut disusun indikator kinerja individu pegawai di Lingkungan Pemkab Bekasi yang terkait dengan sistem kompensasi, pengembangan kompetensi, serta pembinaan kepegawaian maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Individu Pegawai di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan Kinerja, Target Kinerja, Tindak Lanjut, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2021
penganggaran - pelaksanaan - dan - penatausahaan - pelaporan - dan - pertanggungjawaban - serta - monitoring - hibah - dan - bantuan - sosial
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2021/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 pedoman pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang semula telah ditetapkan melalui Perbup Bekasi No. 58 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 1 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
25 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
