APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara / DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kuningan No. 24 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEDOMAN - TEKNIS - PENGELOLAAN - HIBAH - DAN - BANTUAN - SOSIAL - YANG - BERSUMBER - DARI - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - KABUPATEN - KUNINGAN
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2018; Perda Kab. Kuningan No. 2 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2018 dicabut.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 244 Tahun 2022
PEDOMAN - PELAKSANAAN - BANTUAN - STIMULASI - RUMAH - TIDAK - LAYAK - HUNI - PADA - DINAS - PERUMAHAN - KAWASAN - PERMUKIMAN - DAN - PERTAHANAN - KABUPATEN - KUNINGAN
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran dana bantuan stimulan serta untuk menjamin hukum perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; Perpreps No. 27 Tahun 2020; Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 60 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kuningan No. 44 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Ruang Lingkup, Bentuk BSRTLH Daerah, Jenis Kegiatan BSRTLH Kabupaten Kuningan, Penerima BSRTLH Daerah, Penyelenggaraan BSRTLH Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2017 dicabut.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2022
TATA - KELOLA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - PADA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DINAS - PUSAT - KESEHATAN - MASYARAKAT - DI - LINGKUNGAN - DINAS - KESEHATAN - KABUPATEN - KUNINGAN
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup Kuningan No. 55 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Sumber Daya Manusia, Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah, Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas, Pengelolaan Belanja BLUD Puskesmas, Pengelolaan Barang, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah, Piutang dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah, Kerjasama BLUD Puskesmas, Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Aggaran Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Jasa Pelayanan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
44 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 40 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Kuningan
PENGELOLAAN - DAN - PEMANFAATAN - DANA - KAPITASI - JAMINAN - KESEHATAN - NASIONAL - PADA - FASILITAS - KESEHATAN - TINGKAT - PERTAMA - DI - KABUPATEN - KUNINGAN
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangkat meningkat mutu pelayanan kesehatan, maka maka Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Kuningan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2021; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 7 Tahun 2021; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018; Permenkes No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 2 Tahun 2022; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Umum, Pemanfaatan Dana Kapitasi, Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan, Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2021 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2022
Lingkungan HidupPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Kuningan No. 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatangan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Sanksi Adminisitratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyaluran Program Gerakan Membangun Sarana Infrastruktur Bersama
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Program Gerakan Membangun Sarana Infrastruktur Bersama Masyarakat.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimaan telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2019; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabh dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen PUPR No. 25/PRT/M/2014; Permen PUPR No. 05/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2021; Perbup Kuningan No. 59 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Program Gerakan Membangun Sarana Infrastruktur Bersama Masyarakat yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Mekanisme Pemberian Bantuan, Pembiayaan, Perencanaan, Pemberian dan Penyaluran Bantuan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan, dan Evaluasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2017 dicabut.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi harus mengedepankan pemulihan keadaan dan penyelesaian permasalahan yang sejalan dengan adat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 1995; UU No. 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 14 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Peraturan Kejakasaan No. 15 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Persyaratan Penghentian Penuntutan, Tempat, Waktu dan Tata Cara Perdamaian, Tim Pelaksana, Sosialisasi, Peran Serta Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2022.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Per BKN No. 14 Tahun 2018; Per BKN No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Per BKN No. 18 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 27 Tahun 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 183 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Pengumuman Lowongan, Pelamaran, Pendaftaran, Seleksi dan Pengangkatan CASN, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 33 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kuningan No. 19 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN - PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARI - RAYA - DAN - GAJI - KETIGA - BELAS - KEPADA - APARTUR - SIPIL - NEGARA - PENSIUNAN - DAN - PENERIMA - PENSIUN - TAHUN - 2022 - YANG - BERSUMBER - DARI - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN -ANGGARAN - 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2022; Peraturan Kab. Kuningan No. 8 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan dan Penerima Pensiun Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang meliputi Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Pengendalian Internal, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2022
KETENTUAN - TATA - NASKAH - DINAS - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2022/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan beberapa materi tata naskah dinas, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 perlu ditinjau kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Per ANRI No. 19 Tahun 2012; Per ANRI No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 68 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Penjabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan dan Pencabutan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 dicabut.
47 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
