Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya harmonisasi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah ada perlu disesuaikan
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Retribusi Jasa Usaha
Bab III Wilayah Pemungutan
Bab IV Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi
Bab V Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan
Bab VI Pemeriksaan
Bab VII Insentif Pemungutan
Bab VIII Sanksi Administrasi
Bab IX Keberatan
Bab X Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XII Kedaluwarsa Penagihan
Bab XIII Penyidikan
Bab XIV Ketentuan Pidana
Bab XV Ketentuan Peralihan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2012.
Mencabut:
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 25 Tahun 1998
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 16 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 17 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2009
34
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati
ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan
perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD bagi Perangkat Daerah, sehingga yang disusun memiliki relevansi antara alokasi anggaran
suatu kegiatan/program yang direncanakan serta diperoleh pembiayaan
kegiatan secara wajar, kepatutan dan efisien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
117 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 20 Tahun 2024
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Standar / Pedoman
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 112 ayat (2), Pasal 160 ayat (3), pasal 195 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten
Sijunjung Nomor Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor Tahun 2022, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3
Tahun 2023
Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati
ini meliputi:
a. sistem dan prosedur pengelola keuangan Daerah;
b. sistem dan prosedur pengelolaan penyertaan modal Daerah;
c. sistem dan prosedur penyusunan Rancangan APBD;
d. sistem dan prosedur penetapan APBD;
e. sistem dan prosedur pelaksanaan dan
penatausahaan;
f. sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan
belanja yang melampaui tahun anggaran; dan
g. Sistem dan Prosedur Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
83 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Nagari
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan nagari merupakan
satuan biaya berupa tarif yang digunakan dalam menyusun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan,
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
penganggaran di nagari yang memperhatikan prinsip
selektif, ketersediaan anggaran, hemat, efisien, efektif, akuntabilitas, dan transparan sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari,
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan anggaran di nagari, perlu disusun
standar harga satuan nagari sebagai pedoman dalam
penyusunan anggaran,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Nagari,
Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018
Standar harga satuan nagari digunakan sebagai harga satuan umum
untuk penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari serta pembiayaan
kegiatan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024. Standar harga satuan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan
dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari. Standar harga satuan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Operasional Nagari, dan
b. perjalanan dinas. Standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
tercantum dalam Lampiran dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Ketentuan Standar harga satuan nagari ini berlaku secara mutatis mutandis terhad
31 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Desa Dana Desa
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan
Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan
Tunjangan Bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari Dan
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018
Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap
setiap bulannya.
Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur dan Kepala Jorong sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.
Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan berupa
tunjangan jabatan setiap bulannya.
Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus sebagai PNS menerima
tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.
BPN berhak menerima tunjangan kedudukan setiap bulannya.
Besaran Tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari dan BPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 Nomor 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kamang Baru
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kamang Baru
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2019
Peraturan Bupati
ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Kamang Baru dan aparatur pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di RSUD
Kamang Baru
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
55 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
