Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Retribusi Jasa Usaha Bab III Wilayah Pemungutan Bab IV Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi Bab V Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Bab VI Pemeriksaan Bab VII Insentif Pemungutan Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Keberatan Bab X Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XII Kedaluwarsa Penagihan Bab XIII Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sijunjung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Muaro Sijunjung

Tanggal Penetapan

15 Februari 2012

Tanggal Pengundangan

21 Februari 2012

Tanggal Berlaku

21 Februari 2012

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Bidang

Halaman ini telah diakses 388 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda_2_Tahun_2012_ttg_Retribusi_Jasa_Usaha.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sijunjung No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Perubahan Ketiga

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Retribusi jasa usaha

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya harmonisasi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah ada perlu disesuaikan
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Retribusi Jasa Usaha Bab III Wilayah Pemungutan Bab IV Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi Bab V Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Bab VI Pemeriksaan Bab VII Insentif Pemungutan Bab VIII Sanksi Administrasi Bab IX Keberatan Bab X Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XII Kedaluwarsa Penagihan Bab XIII Penyidikan Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Peralihan Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2012.
Mencabut: Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 25 Tahun 1998 Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 16 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 17 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2009
34

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521