Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mempedomani Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diatur Ketentuan Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Penananaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bener Meriah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 41 Tahun 2003; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010; Qanun Kab. Bener Meriah No.2 Tahun 2016; Qanun Kab. Bener Meriah No.4 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan umum; Penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Sumber dan Besaran Insentif Pemungutan; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran, penerbitan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah agar terlaksana dengan optimal, perlu menetapkan Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1893 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pendaftaran NPWPD dan NPWRD, Tata Cara Penerbitan NPWPD dan NPWRD, Tata Cara Pemberian NPWPD dan NPWRD, Tata Cara Penghapusan NPWPD dan NPWRD, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 106 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekenomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan, BAB III Penyertaan Modal, BAB IV Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah, BAB V Ketentuan Lain, BAB VI Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bener Meriah No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Nomor 12/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk mendukung Penanganan Corona Virus Desease 2019 yang petunjuk teknisnya diatur dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditingkat desa, terdapat penambahan program dan kegiatan prioritas yang wajib dianggarkan oleh kampung untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap program prioritas dan petunjuk teknis pada lampiran Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2018; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 113 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 219/PMK.07/2020; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021; Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor Per-1/PK/2021; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa dan Program Prioritas Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.
5 Halaman, Lampiran 21 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Bener Meriah wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah untuk memperoleh persetujuan bersama.
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2004; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 104 Tahun 2021; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 050-3708 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 170/PK/2021; KepGub Nomor 903/1842/2021.
Dalam Qanun ini mengatur 12 Pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
286
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.No. 25/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 31 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum didalam satu wilayah administrasi Kabupaten/ Kota perlu disusun Rencanan Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020- 2026.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 122 Tahun 2015; PermenKes No. 907 Tahun 2002; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006; Permen Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2009; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Permen Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2010; Permen Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2016; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabpuaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Penyelenggaraan, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2019
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD No. 27/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola suatu daerah, perlu diterapkannya e- government atau pemerintahan berbasis elektronik dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah;
Bahwa sebagai salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan e-government di Kabupaten Bener Meriah, perlu diterapkannya suatu sistem aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan RAPBK dengan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (e-SIPPeT);
bahwa sistem aplikasie-SIPPeT bertujuan untuk memudahkan dan mengawal proses perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) sampai dengan rincian rekening belanja, sebagai dasar penyusunan Dokumen kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK), untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU RI No. 19 Tahun 2016; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 98 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan TAPD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dab Retribusi Daerah Kabupaten Bener Meriah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor41 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011; Qanun Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah Pasal I, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2019
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Inventaris Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka terlaksanannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggungjawab, perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang inventaris kantor di lingkungan Sekretariat Daerah kab. Bener Meriah, agar tercpai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisien, akuntabilitas dan kepastian niali; bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib barang barang inventaris kantor di lingkungan Sekretariat Daerah kab. Bener Meriah, diperlukan suatu kemanan persepsi dan langkah-langkah secara integral dan menyeluruh dan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang inventaris kantor di lingkungan ekretariat Daerah kab. Bener Meriah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 41 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pejabat Pengelola BMD; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penerimaan dan Penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengemanan dan Pemeliharaan; Penghapusan dan Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Pembiayaan; TGR; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2016.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
