PENJABARAN - TUGAS POKOK DAN FUNGSI - KECAMATAN KARANG DAPO - KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017 /No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi
Kecamatan Karang Dapo
Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3, huruf c Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu adanya penjabaran
tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Musi PRawas
Utara
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 43 Tahun 1999;UU No 9 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 6 Tahun 2014 ;UU no 23 Tahun 2014 Sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 16 Tahun 1994;PP No 58 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;P No 73 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 19 Tahun 2008';PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 4 Tahun 80 Tahun 2015;Perda No 3 Tahun 2016;Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 67 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diautr mengenai PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UT ARA ,KETENTUAN UMUM ,SUSUNAN ORGANJSASI ,PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ,KELOMPOK JABATAN FUNG SIONAL,TATA KER.JA,KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 48 Tahun 2017
PENJABARAN - TUGAS POKOK DAN FUNGSi - KECAMATAN RAWAS ILIR - KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017 /No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsl
Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3, hurut d Persturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kora
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu adanya
penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Musi
Rawas Utara
Dasar hukum dalam peraturan ini :UU No 43 Tahun 1999;UU No 33 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;UU No 30 Tahun 2014;PP No 16 Tahun 1994;PP No 9 Tahun 200;PP No 58 tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP No 73 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 19 Tahun 2008;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 4 Tahun 2010;Permendagri No 80 Tahun 2015;Perda No 3 Tahun 2016;Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 67 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur mengenai PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA ,KETENTUAN UMUM ,SUSUNAN ORGANISAS ,PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI,KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL,TATA KER.JA ,KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 48 Tahun 2019
PAKAIAN DINAS HARIAN-PEGAWAI NEGERI SIPIL-DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2019/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman dan ketertiban penggunaan Pakaian Dinas Harian guna membantu identitas pegawai, untuk itu perlu menetapkan PERBUP ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Keppres No. 82 Tahun 1971; Keppres No. 33 Tahun 2009; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2016; Permendagri No. 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 19 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 156 Tahun 2016; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.69/UM.606/phb-85 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.37 Tahun 1994; Pergub No. 7 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur ketentuan mengenai ketentuan umum, penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 49 Tahun 2019
DAFTAR-KEWENANGAN DESA-BERDASARKAN-HAK ASAL USUL-DAN-KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA-DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2019/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk itu perlu menetapkan PERBUP ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan dan fasilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 52 Tahun 2019
TATA CARA-PEMBAGIAN DAN PENETAPAN-RINCIAN-DANA DESA-SETIAP DESA-DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2019/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi prinsip berkeadilan, pemerataan dan proporsional perhitungan dan pembagian Alokasi Dana Desa perlu diadakan perubahan dengan menetapkan PERBUP ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; PMK No. 193/PMK.07/2018; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan mengenai ketentuan lampiran II pada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No. 43 Tahun 2019 yang berisikan prioritas penggunaan desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 53 Tahun 2019
PEDOMAN-PENYERTAAN MODAL-DESA-KEPADA-BADAN USAHA MILIK-DESA-DAN-BADAN USAHA MILIK-DESA-BERSAMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2019/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
ABSTRAK:
Dalam rangka pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama diperlukan modal awal dan modal pengembangan usaha yang bersumber dari APB Desa, yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Desa. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terutama untuk kelancaran pelaksanaan penyertaan modal di Desa. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati (PERBUP) ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Perda No. 3 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai ketentuan umum, permodalan, mekanisme, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa, serta pembinaan, pengawasan dan audit BUM Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara No. 53 Tahun 2015
Alokasi - Harga Eceran tertinggi - pupuk bersubsidi - pertanian - ta 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2015/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk. Pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu diatur alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Musi Rawas Utara.
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 18 Tahun 2010; Perpres No. 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian No. 82/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009; Permenkeu No. 250/PMK.05/2010; Permenkeu No. 209/PMK.02/2013; Peraturan Menteri Perindustrian No. 69/M-IND/PER/8/2015; Keputusan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013; Perbup Musi Rawas Utara No. 45 Tahun 2014.
Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diprediksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. Pupuk An-Organik terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK. Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan dari Kelompok Tani dan/atau UPTBP yang berbasis RDKK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 54 Tahun 2019
PEMBAGIAN - JASA PELAYANAN - PADA BADAN LAYANAN UMUM - DAERAH RUMAH SAKIT UMUm DAERAH RUPIT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2019/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian jasa pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umu Daerah Rupit
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Layan Umum Daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan ,Jaminan Intergrasi,Jampersal dan Umum perlu ditetapkan pembagaian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
UU No 1 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebebrapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 23 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 74 Tahun 2012;PP No 25 Tahun 2000; Permenkeu No 10/PMK.02/2006;Permendagri No 61 Tahun 2007;Permenkes No 12 Tahun 2013;Perda No 3 Tahun 2016 Perbup No 67 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan perbup No 83 Tahun 2018;Perbup No 23 Tahun 2015
Tujuan Hak dan Kewajiban , Hak dan Kewajiban , Distribusi Jasa Pelayanan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara No. 55 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 29 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2005; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip NKRI sebagaimana UUD RI Tahun 1945. Diatur tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok dan fungsi, bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2016.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 55 Tahun 2017
PENJABARAN - TUGAS - POKOK - DAN - FUNGSI - DINAS - TENAGA KERJA - DAN - TRANSMIGRAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara maka penjabaran tugas pokok dan fungsi
dinas tenaga kerja dan transmigrasi perlu diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah:UU No 12 Tahun 2011;UU No 16 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 16 Tahun 1994;PP No 29 Tahun 1997 sebagian
telah diubah dengan PP No 47 Tahun
2005 ;PP No 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No 63 Tahun 2009 ;PP No 38 Tahun 2007;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 57 Tahun 2007;Permendagri No 80 Tahun 2015;Perda No 8 Tahun 2015
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :Ketentuan Umum,Susunan Organisasi,Penjabaran tugas pokok dan fungsi,Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan,Bidang Transmigrasi,Bidang Program,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2016.
17 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
