Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak
lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan
terhadap anak. Agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak
dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya
tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu
meningkatkan peran serta masyarakat secara luas. Untuk mewujudkan pemberian perlindungan
terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten
Banjar, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu
diatur dalam Peraturan Bupati Banjar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perlindungan Anak, meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Pekerja Anak; Peran Serta masyarakat dan sektor swasta; Forum Partisipasi Anak; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
diantaranya menyebutkan “Apabila Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019
diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD tahun anggaran 2019 dengan pemberitahuan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran
2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019;
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjar, Perangkat Daerah dapat
melakukan pergeseran Anggaran dengan terlebih dahulu
mendapatkan verifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjar Nomor 8 Tahun 2019 ;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, yang bersii Pasal I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2019.
Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 72 Tahun 2019
PERBUP Kab. Banjar No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar
PERBUP Kab. Banjar No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Banjar ini mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar. Standar Biaya Pemerintah Daerah berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Standar Biaya Pemerintah Daerah dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Adan penggunaannya dijelaskan dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan output yang dihasilkan.
Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan Perubahan StandarBiaya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan pertimbangan satuan biaya dan standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA SKPD tidak tercantum dalam Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar
38 hlm; Lampiran 33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 39 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di LingkunganPemerintah Kabupaten Banjar ditetapkan sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkanPeraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
3 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar Tahun 2019 - 2039
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2015; PP Nomor 107 Tahun 2015; PP Nomor 2 Tahun 2017; PP Nomor 45 Tahun 2017; PP Nomor 28 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018; Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjar Tahun 2019 - 2039, dengan ruang lingkup: Industri Unggulan Daerah; Jangka waktu RPIK Tahun 2019-2039; Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Lampiran. Sasaran dan program dari masing-masing Industri Unggulan tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RPIK Tahun 2019-2039 memuat : Visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah; Sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri Dearah; Pembangunan sumber daya Industri Daerah; Pembangunan sarana dan prasarana Industri Daerah; Pemberdayaan Industri Daerah; dan Kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah. Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK. Semua pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengembangan Industri Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 diatur dalam Peraturan Bupati
36 halaman; Lampiran: 28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan
melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak, maka perlu mengintregasikan program kesejahteraan
dan Perlindungan Anak ke dalam Program Pembangunan
Kabupaten Banjar yang responsif terhadap Anak melalui
Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati mengatur tentang Kabupaten Layak Anak, meliputi Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Sarana KLA; Kelembagaan; Penilaian dan Pelaporan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 71 Tahun 2019
PERBUP Kab. Banjar No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kabupaten Banjar terkait luas kapling, letak jalan utama, drainase dan sumur resapan, serta tempat penampungan sampah sementara, sehingga perlu untuk melakukan Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2017; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 34 Tahun 2009; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 64 Tahun 2016; PP Nomor 14 Tahun 2016; Permen Perumahan Nomor:34/PERMEN/2006; Permen Perumahan Nomor/11/PERMEN/2008; Permendagri Nomor 9 Tahun 2009; Permendagri Nomor 12 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 55 Tahun 2017; Kep MenPU Nomor 20/KPTS/1986; Perda Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 57 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 68 Tahun 2017; Perbup Banjar Nomor 57 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 57Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar diubah yaitu ketentuan Luas tanah efektif yang dapat dimanfaatkan untuk kapling; menambah ketentuan tentang Luas kapling untuk perumahan MBR pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan; batas permukaan jalan minimal untuk perumahan di daerah rawa; penambahan ketentuan akses jalan masuk/jalan umum; sumur peresapan, resapan air hujan, tempat penampungan sampah sementara; serta Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 57Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Banjar.
17 halaman; Lampiran 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 10) dan untuk melaksanakan perubahan kebijakan
dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
maka perlu menetapkan kembali Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Banjar Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2019;
3. Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
6. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
110 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun ANggaran
ABSTRAK:
Berkenaan dengan kondisi, sampai dengan akhir Tahun Anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan; Berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; Bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; .Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Pelaksanaan, 3. Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan, 4. Pembayaran Penyelesaian Sisa Pekerjaan, 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
