Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha
Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan
Kecil kepada Camat di Kabupaten Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2014;
Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Banjar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pendelegasian Kewenangan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Banjar tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang berisi Pasal 1-5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 38 Tahun 2015
PERBUP Kab. Banjar No. 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan dan
sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di Daerah,
maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun
Anggaran 2015;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015, yang berisi Pasal I, Pasal 2, dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) perlu adanya pengaturan tentang
pelaksana penyusun RPJMD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Tentang Pelaksana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Standar Honorarium;
4. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi
Kabupaten Banjar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten
Banjar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu
menetapkan Uraian Tugas UPT Instalasi Farmasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 35 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
Daerah Kabupaten Banjar maka guna mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Kesehatan Daerah agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT
Laboratorium Kesehatan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1267/ MENKES/ SK/
XII/ 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 411/ MENKES/ PER/
III/ 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 34 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 85
Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
(JDSN), dan dalam upaya menyelenggarakan
perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur
di daerah yang efektif dan efisien diperlukan adanya
jaringan data spasial;
bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan informasi
antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan
pengembangan data dan informasi dalam bentuk data
spasial dengan didukung oleh infrastuktur yang dapat
menghubungkan antar sektor, antar pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
4. Penetapan Lembaga dan Standar Teknis Jdsd;
5. Pelaksanaan;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Penguatan Modal Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir Kredit Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka
diperlukan peran serta Pemerintah untuk menyediakan
dana pinjaman/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMK,
melalui Program Penguatan Modal Usaha Koperasi, Usaha
Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir Kredit Usaha Koperasi,
Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar;
bahwa dalam rangka untuk ketertiban dan kelancaran
pelaksanaan Program Penguatanan Modal Usaha Koperasi,
Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir Kredit Usaha
Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar,
pengelolaan pinjaman dana kepada Koperasi, Usaha Mikro
dan Kecil di Kabupaten Banjar, maka perlu diatur melalui
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Program Penguatan Modal Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir Kredit Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Sumber dan Status Dana;
3. Pokja;
4. Bank Pelaksana;
5. Persyaratan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Calon Penerima dan Mekanisme Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Kredit Usaha;
6. Besarnya Pemberian Pinjaman dan Jasa/Bunga Dana Bergulir
7. Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Kredit Usaha;
8. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pinjaman Dana Bergulir Kredit Usaha;
9. Sanksi Administrasi;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 32 Tahun 2015
PERBUP Kab. Banjar No. 45 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Agrominapolitan Kabupaten Banjar Tahun 2015 - 2034
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Agrominapolitan Kabupaten Banjar Tahun 2015 - 2034
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banjar, maka perlu disusun perencanaan
pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan
berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kawasan
strategis Agrominapolitan yang lebih bersifat operasional.
bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan
pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan
kualitas pemanfaatan ruangs erta ketidak seimbangan
struktur dan fungsi ruang,maka perlu dilakukan pengendalian
pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah,
sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan
efektif;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar;
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45
Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 11/ PRT / M Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 20/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor . 20/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014;
Peraturanbupati Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategisagro-Minapolitan Kabupaten Banjar Tahun 2015-2034, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Peran, Fungsi dan Lingkup Pengaturan;
3. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang;
4. Kedudukan dan Jangka Waktu;
5. Wewenang dan Tanggung Jawab;
6. Pola Pengembangan Kawasan;
7. Rtr Kawasan Strategisagrominapolitan;
8. Peraturan Zonasi;
9. Perizinan;
10. Insentif dan Disinsentif;
11. Data dan Informasi;
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
13. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
69 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang/jasa yang
lebih bermutu, lebih murah, serta proses pengadaan yang lebih
sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan sesuai
dengan prinsip efisien, efektif, dan transparan, perlu mengatur
jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Puskesmas
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD,
perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa
pada Puskesmas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Peraturan Bupati Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Jenjang Nilai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
3. Swakelola;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
