Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengendalian kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya yang dapat terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan, sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan sejak dini;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN;
PENDANAAN;
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Evaluasi Jabatan Dan Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan menentukan nilai dan kelas jabatan serta identitas, kompetensi dan persyaratan jabatan yang sistimatis bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu menetapkan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : EVALUASI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
Dengan SIstematika :
KETENTUAN UMUM;
PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN;
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN;
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN;
PEMBIAYAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Akusisi Arsip Statis Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin keselamatan Arsip sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah bagi kehidupan bermasyarakat, perlu dilakukan penambahan khasanah Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah melalui kegiatan akuisisi Arsip Statis;
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Arsip Statis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang salah satunya melalui akuisisi arsip, diperlukan pengaturan mengenai akuisisi Arsip Statis;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menyusun akuisisi Arsip Statis dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akuisisi Arsip Statis Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang : AKUISISI ARSIP STATIS PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
PRINSIP DAN STRATEGI AKUISISI ARSIP STATIS;
PENELUSURAN, PENILAIAN DAN VERIFIKASI ARSIP STATIS;
DAFTAR PENCARIAN ARSIP;
PENGHARGAAN;
SEJARAH TERIMA ARSIP STATIS;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas- Tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip lalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas clan pertanggungjawaban kinerja organisasi dan aparatur Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu mengatur kode klasifikasi arsip Pemerintah Kabupaten Banjar;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, klasifikasi arsip diatur dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang : KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
KLASIFIKASI ARSIP;
KODE KLASIFIKASI ARSIP;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Angkutan Pedesaan/Perkotaan Dalam Wilayah Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada penumpang dan jaminan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum angkutan perdesaan/perkotaan;
Bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan/Perkotaan Dalam Wilayah Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan/Perkotaan dalam Wilayah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri ENergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERDESAAN/PERKOTAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM;
PENGAWASAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 3 huruf b angka 16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolan Penyertaan Modal Daerah.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
PENYERTAAN MODAL;
PERENCANAAN PELAKSANAAN INVESTASI;
PENGANGGARAN;
PELAKSANAAN ANGGARAN;
PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH;
DIVESTASI;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 77 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD/2022/NO.77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor13 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor18 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat tentang : RENCANA PENANGGUKANGAN BENCANA.
Dengan SIstematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kajian Risiko Bencana.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2014.
Peraturan ini memuat tentang : KAJIAN RISIKO BENCANA.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
KAJIAN RISIKO BENCACANA;
PENDANAAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 74 Tahun 2022
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD/2022/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PEMBENTUKAN, ORGANISASI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN KEDUDUKAN UPTD PERANGKAT DAERAH;
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS;
TATA KERJA;
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN;
PENDANAAN;
KETENTUAN PERLAIHAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
68 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Bayi.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kesehatan sebagai pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu, neonatal dan bayi di Kabupaten Banjar, perlu upaya yang optimal dalam percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi;
Bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi di Kabupaten Banjar, diperlukan adanya kegiatan yang terpadu secara lintas program dan lintas sektor;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatus, dan Kematian Bayi.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, ANGKA KEMATIAN NEONATAL DAN ANGKA KEMATIAN BAYI.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP HIDUP;
KEBIJAKAN;
UPAYA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF;
PELAPORAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN NEONATAL DAN KEMATIAN BAYI;
PERAN SERTA MASYARAKAT;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
PENDANAAN;
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
