Honorarium -Gaji -Penghasilan -Uang Kehormatan -Tunjangan -Penghargaan -Hak Lainnya
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga fungsional perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini tentang Pemberian Tunjangan tambahan penghasilan bagi jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan pembahasan Ketentuan Umum dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan
akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjar, perlu menetapkan Sistem Administrasi Pengadaan
Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun
2016.
Peraturan ini memuat tentang Sistem Administrasi Pengadaan
Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjar, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prosedur Bagi Pengguna Aplikasi; Hak dan Tanggung Jawab PPK, Pejabat Pengadaan, POKJA, Petugas Layanan dan Administrator; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 113 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Banjar No. 69 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banjar ketentuan Pasal 2 huruf j,Pasal 3 huruf j, Bagian Kesembilan, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, yang substansinya terkait dengan pembentukan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjar No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD.2017/No.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Banjar . berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar .
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor55 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkuangan Pemerintah Kabupaten Banjar, Meliputi : Ketentuan Umum ; Pembentukan, Klasifikasi Dan Kedudukan UPTD Perangkat Daerah ; Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas ; Tata Kerja ; Jabatan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian ; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
62 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipanagar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka perlu menetapkan Uraian TugasDinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Meliputi : Ketentuan Umum; Uraian Tugas; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Staf Ahli
ABSTRAK:
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Staf Ahli sebagai pedoman pelaksanaan tugas . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 80 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Staf Ahli, Meliputi : Ketentuan Umum; Uraian Tugas; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan mineral dan batubara Pemerintah Daerah
diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaan sendiri
pertambangan mineral dan batubara yang memiliki wilayah
potensi pertambangan;
bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan
penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata
kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah
secara berkelanjutan sehingga perlu diatur agar dapat
bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Kabupaten Banjar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007
; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup dan Kewenangan;
3. Wilayah Pertambangan;
4. Usaha Pertambangan;
5. Izin Usaha Pertambangan;
6. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
7. Data Pertambangan;
8. Hak dan Kewajiban;
9. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan;
10. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan;
11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan;
12. Usaha Jasa Pertambangan;
13. Pendapatan Negara Dan Daerah;
14. Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat;
15. Penyidikan;
16. Sanksi Administratif;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Pertambangan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2002 Nomor 27 Seri E Nomor Seri 07 );
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Lingkungan Terhadap Pasir, Kerikil, Batu dan Tanah
dilingkungan Sungai dan Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2006 Nomor 09 Seri E Nomor Seri 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Teknis
Pertambangan;
43 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 24 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada
masyarakat maka pelimpahan sebagian kewenangan
penandatangan tanda daftar usaha pariwisata kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Banjar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Tenteng Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar, yang berisi Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2015.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang di biayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang tertib, transparan dan akuntabel maka dipandang perlu untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 ; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 ; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 ; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola;
4. Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa;
5. Proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi
kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan
Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui pembentukan
Kelompok Informasi Masyarakat; bahwa agar mewujudkan Kelompok Informasi Masyarakat
yang mandiri di lingkungan Kabupaten Banjar, perlu untuk
mengatur Kelompok Informasi Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
08/PER/M.Kominfo/06/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Kelompok Informasi Masyarakat Di Kabupaten Banjar, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi; 4. Pembentukan Dan Penyelenggaraan; 5. Pengembangan Dan Pemberdayaan Kim; 6. Pembinaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 57 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Banjar Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun
Anggaran 2014 harus dilaksanakan secara berdaya guna dan
berhasil guna agar dapat lebih meningkatkan keserasian serta
keterpaduan pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah
dan berkesinambungan di Kabupaten Banjar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Negara Indonesia No 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan.Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. 05/2007
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/
PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49);
Pasal 1 Definisi
Pasal 2
Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD merupakan pedoman bagi SKPD
dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014.
Pasal 3
(1) APBD terdiri dari:
a. Pendapatan;
b. Belanja; dan
c. Pembiayaan.
(2) APBD berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember
2014.
Pasal 4
Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui
rekening Kas Daerah.
Pasal 5
Setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah harus berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD secara rinci diatur dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Pasal 7
Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional
sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan PerundangUndangan.
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
-
-
34
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
