Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013

Penyelenggaraan Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Fungsi dan Tujuan; 3. Sumber Daya Pariwisata; 4. Pembangunan Kepariwisataan; 5. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; 6. Kawasan Strategis; 7. Usaha Pariwisata; 8. Hak, Kewajiban dan Larangan; 9. Kewenangan Pemerintah Daerah; 10. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB); 11. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja; 12. Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan; 13. Pendanaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

08 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

08 Januari 2013

Tanggal Berlaku

08 Januari 2013

Sumber

LD.2013/NO.1

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 714 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda no 1 th 2013, penyeleng kepariwisataan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Banjar No. 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Banjar sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh normanorma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu dilestarikan, ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab; bahwa pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Banjar lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya Islami, agama, dan karakteristik daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sehingga perlu disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 88/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 89/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 90/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 91/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 92/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 93/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 94/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 95/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 96/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 97/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009; . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Fungsi dan Tujuan; 3. Sumber Daya Pariwisata; 4. Pembangunan Kepariwisataan; 5. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; 6. Kawasan Strategis; 7. Usaha Pariwisata; 8. Hak, Kewajiban dan Larangan; 9. Kewenangan Pemerintah Daerah; 10. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banjar (BP2KB); 11. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja; 12. Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan; 13. Pendanaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2013

Penyelenggaraan Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT