Pencarian Peraturan

pengadaan barang dan jasa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri yang efisien dan transparan diperlukan pedoman yang mengatur proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa; b. ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ot7 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Nota Dinas dari Direksi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri Nomor 800/546 / 418.96 /2023 tanggal 27 September 2A23 perihal Usulan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 500/6t55/4t8.O612423 tanggal 28 Desember 2O23 tentang Rapat Koordinasi Membahas Penyusunan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengadaare Barang dan Jasa di Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provisi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1730); 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5253); 6. Undang-Undang Nomor 7 TaJlun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturar Perpajakan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 7. Undang-Undang Nomor 1 Ta}:,un 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 166, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 202 I Nomor 63); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 20 Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115); 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2027 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor l25l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O16 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 148)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
14

tunjangan - asn

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 28

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 202I TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PPEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kineq'a Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama di bidang penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara atas capaian perolehan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kriteria perestasi kerja b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 Mei 2023 Nomor OT.03. l.l_2O / 418.09 /V /2023 perihal Laporan Rencana Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2A2l tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor Ail /1787 /418.09 /2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2O2l tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2O2l tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati tI Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Fropinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraarl Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun ZA14 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 5. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit Dalam Jabatan Struktural (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a19a\ 8. Peraturan P. emerintah Nomor 4l Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO4; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59a3); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2A2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a771; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63a0); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2A2,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67181; 17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor l25l; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2oll tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2422 Nomor 315); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}run 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 23. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2O2l tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2l Nomor 8)
merubah beberapa pasal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kedi

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
12

kesehatan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengaturarl mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PoIa Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan berdasarkan Pasal 4, Pasal 22,Pasal 24, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 73, Pasal 77, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Badan I"ayanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari plt. Direktur RSUD Kabupaten Kediri tanggal 9 November 2A22 Nomor 445/308 42 I 4t8.67 / 2022 tentang permohonan Penetapan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kabupaten Kediri dan Nota Dinas dari plt. Direktur UOBK RSUD SLG tanggal 9 Januari 2023 Nomor 445 / 5O2 I 418.25.5 / 2023 perihal permohonan Penggabungan Peraturan Bupati Kediri terkait Peraturan BLUD serta Berita Acara tanggal lT Mei 2022 nomor 9OA/ rc37 1418.67 12023 Perihat Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan l.ayanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petur{uk Pelaksanaan Badan l.ayanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sgfagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten datam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 143, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68Ol); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l23l; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ot4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 142, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ssfagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO4; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201,9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Talrrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322t; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T9 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L78Ll; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah l(abupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Kabupaten Kediri Nomor ATI; 13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah IGbupaten Kediri Tahun 2O2l Nomor 6); 14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 27); 15. Peratura.n Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersi{at Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 49);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB V PROSEDUR KER.IA BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB VIII REMUNERASI BAB IX TATA KELOLA BAB X STRUKTUR ANGGARAN BAB XI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAB XII PELAKSANAAN ANGGARAN BAB XIII PENGELOLAAN BELANJA BAB XIV PENGELOLAAN BARANG BAB XV TARIF LAYANAN BAB XVI PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BAB XVII KERJA SAMA BAB XVIII INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BAB XIX PENYELESAIAN KERUGIAN BAB XX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XXI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA BAB XXII PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH BAB XXIII BUDAYA ORGANISASI, BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2oLg rata cara Pengadaan Barang/Jasa di Unit pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul
88

TUNJANGAN

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 20/22 NOMOR 12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 20.22

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II surabaya dengan mengubah undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olr Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2olg tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or9 Nomor 1g3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65791; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322[ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67871; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T7 Tahun 2o2o tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor ITgl); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2o2l tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2O2L Nomor 11); 11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6T Tahun 2o2r tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri rahun 2o2l Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2o2l tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2l Nomor 7) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
10

DANA DESA

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR : 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (71, dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang Peraturan Pelaksanaan Unda.ng Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaiakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Nomor 412.6 / 865/418.24/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2A22 dan Berita Acara Nomor 412.6/1074/41,8.2412022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2O22 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 ;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tenta.ng Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a533); 5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2OA4 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang* Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a19 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573) ; 1O. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2414 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<trir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 (I-embaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63211; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan l-embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 60a1); 13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (l,embaran Negara Repuhlik Indonesia Tahr-rn 2013 Nomor 253); 14. Peraturan Fresiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presicien Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangarr (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 186); 15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2Ol8 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 130); 16. Peratr-r-ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OtB Nomor 157 l; 17. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 56e); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2A19 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1802); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2O2O tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor V96l; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1781); 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagr Tenaga Ke{a melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakedaan di Provinsi Jawa Timur ( Berita Daerah Jawa Timur Tahun 2O2l Nomor 36 Seri E); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2O2l tentang Badan Permusyawaratan Desa (L,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2L Nomor 1); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nornor 11 Tahun 242! tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2l Nomor 1L) ; 25. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2Ol7 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 3O 'tahun '2Ol'7 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2O Nomor 7); 26. Peraturan Bupati Kediri Nomor 67 Tahun 2A2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2o2l Nomor 67);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN BAB IV PENYALURAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PEMBINAAN / FASILITASI DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
38

DESA

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, 22/02/2022

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor I Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratn Desa;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tirnur (LernbaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2TQ; 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun T999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomar 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndon esia Tahun 2014 Nomor 199); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I l l Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 1 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tafuin 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) 1 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0 Tahun 20 I 6 tentang Badan Permusyarvaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1946); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor I57; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD BAB IV PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTAR WAKTU BAB V FORUM KOMUNIKASI ANTAR KELEMBAGAAN DESA BAB VI KOMPONEN KEBUTUHAN OPERASIONAL BPD BAB VII TUNJANGAN BPD BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan PermusyawaratanDesa
16

ketertiban

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NoMoR, 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4L Tahun 2OL2 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa Bupati wajib' melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dan disisi lain peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana prasarana umum, maka diperlukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri; c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kediri saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Kediri Nomor 511.1/2064/418.06/2A21 tanggal 8 Juni 2O2L perihal Penyampaian Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 5OO/ 23A4/418.0612021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Rapat Koordinasi membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kediri,perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kediri; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kediri ;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251 ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 565a); 6. Undang-Undang Nomor L 1 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan {Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 159, Tambahan Lemabaran Negaran Republik Indonesia Nomor a588); 8. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66r71; 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 202L tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OZl Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2Ol2 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 2et); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4l Tahun 2OL2 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ?OLS tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun zAfi tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 154) ssfoegaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 a\;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENATAAN PKL BAB IV PEMBERDAYAAN PKL BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kediri
18

DANA DESA

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR : 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peratur:an Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigr:asi Nomor 7 Tahun 2O2l Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun 2022 ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun 2022 ;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201.1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tenta.ng Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573 ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<trir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2079 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63211; 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2AL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 186); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 l; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2Al8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 961); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2A2O tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O, Nomor A96); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (L,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor A7l; 13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2A Nomor 23);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN BAB V PEMBINAAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
23

ASN, BIROKRASI

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2l NOMOR 66

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 29 Desember 2O2O tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 893.31230/418.50 /2A21 tangal 22 Maret 2A21. perihal Usulan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Ncrmor 893.3/387/418.5O/2021 tanggal 1 April 2O2l tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu mengatur Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27341; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-urdangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2079 tentaflg Pezubahan Atas Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I",embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639E); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9afi 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanrtbahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimafla telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2AD tefitaflg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor lE Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640211' 10. Peraturan Feffierintah Nornor 11 Tahun 2017 tentang Man4jemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengar Perafurari Pemeriritah Nomor 17 Tahun 2O2A tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aa7l; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Pe{anjian Keg'a (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1E Nomor 224 Tastbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 626a\ t2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol9 tentang Penilaiar Kinerja Pegawai Negeri Sipil {Irmbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63a0); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2L tentang Disiplin Pegaxrai Negeri Sipil (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor 2O2, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67181; 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Bel4iar (Lembaran Negara Republik Indonesia Taleun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22781; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentarig Pembentukan Produk Hukum Daefd.h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2A Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1571; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2Ol7 tentang Standar Kompetersi Jabatani 17. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor tr27l; 18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3a3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor A7l; 20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta ta:ta Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAB IV PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAB V PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAB VI EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tugas Belqjar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungarl Pemerintah Kabupaten Kediri
44

DATA

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BERITA DAERAH KAEIUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2L NOMOR 49

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SATU DATA KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaa.n, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2Ol9 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kediri; c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 050/37601418.54/2021 tanggal 9 Maret 2O2t perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Kediri dab Berita Acara Nomor 9oo /779 / 418.54 / 2o2t tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Satu data Kabupaten Kediri d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Kediri;
1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah Kotapra-ja surabaya dan Daerah ringkat II surabaya dengan mengubah undang - undang Nomor 12 Tahun 19s0 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; 2. undang-undang Nomor 16 Tahun rgg7 tentang statistik (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun lggr Nomor 39, Tambahan l.embaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 36g3); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2ar6 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olo Nomor 2sl, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 4. undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Fublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ; 5. undang-undang Nomor 4 Tahun 2orr tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 49, Tambahan I-embaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan undangUndang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Keq'a; 6- undang-undang Nomor 12 Tahun 2arr tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLl Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s234]l sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2olg tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oL9 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2alg Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63e8); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a9); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a8); l,1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2Al4 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20ll tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 186); 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2alg tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor lg2); 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2org tentang Satu Data Indonesia (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2alD Nomor 11,21; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahu n 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1S7); 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6g rahun 201g tentang satu Data provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 6g Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2ot6 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2016 Nomor 5, Tambahan L,embaran daerah kabupaten Kediri Nomor la7\ 18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2olg tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah kabupaten Kediri Tahun 2Al9 Nomor 33);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PRINSIP SATU DATA BAB V KEBIJAKAN BAB VI PENGELOLA DATA BAB VII TATA KERJA PENGELOLAAN DATA BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
16

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT