Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan
ABSTRAK:
bahwa kasus kecurangan maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora di perlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pengendalian kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi, perlu mengatur pedoman pengendalian kecurangan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan ini memuat prinsip;ruang lingkup; strategi pengendalian kecurangan; lingkungan pengendalian kecurangan; pelaku anti kecurangan; satuan tugas pengendalian kecurangan;pembinaan dan pengawasan terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2015/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan hibah daerah di Kabupaten Blora secara berdayaguna dan berhasilguna, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2012 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1, perubahan ketentuan Pasal 7, perubahan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dihapus, perubahan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dihapus, perubahan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2015.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2018/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Blora"
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora” (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6), maka untuk kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan untuk menjamin hak dan kewajiban pegawai serta untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, dipandang perlu mengatur pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Blora”;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hak, Kewajiban dan Larangan Pegawai
Bab III Formasi Pegawai
Bab IV Pengadaan Pegawai
Bab V Kepangkatan
Bab VI Penghasilan Pegawai
Bab VII Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Dalam dan Dari Jabatan Struktural
Bab VIII Cuti Pegawai
Bab IX Disiplin Pegawai
Bab X Pemberhentian Pegawai
Bab XI Pensiun Pegawai
Bab XII Bantuan dan Penghargaan Pegawai
Bab XIII Tunjangan Ganti Rugi
Bab XIV Ketentuan Lain-lain
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2008.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Fasilitasi Asuransi Pertanian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Fasilitasi Asuransi Pertanian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Asuransi Pertanian, Kemudahan Pendaftaran Peserta Asuransi Pertanian, Kemudahan Akses terhadap Perusahaan Asuransi Pertanian, Sosialisasi Program Asuransi Pertanian, Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2016
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2016/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan tata cara Pembagian
dan Penetapan besaran Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Di Kabupaten Blora dapat berjalan
efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Blora
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Blora Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten
Blora, perlu diubah dan disesuaikan; berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3, penambahan Pasal 3A dan Pasal 3B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2017/No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kumunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
Bab III Penganggaran
Bab IV Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
Bab V Tata Cara Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
ABSTRAK:
bahwa untuk membangun komitmen bersama dalam
menerapkan sistem kepatuhan internal dan
manajemen risiko di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat
digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa untuk memberikan arah landasan dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan penilaian risiko
sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur
pedoman pengelolaan risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pengelolaan Risiko
Bab III Pelaporan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041, maka regulasi perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang perlu dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan
Pajak Air Tanah, perlu menetapkan besaran nilai
perolehan air tanah sebagai dasar perhitungan
pengenaan Pajak Air Tanah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran nilai
perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan
bupati/walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6)
Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah
yang ditetapkan oleh Gubernur; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nilai perolehan air tanah, tata cara perhitungan pajak air tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2012
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2012 No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 17, diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, perubahan Pasal 31, diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 diubah.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
