bahwa pembangunan di Daerah harus dilakukan
secara terencana, terpadu, terintegrasi dan
terkoordinasi melalui pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu
penguatan sistem inovasi daerah; bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya
dukung, kapasitas dan daya saing daerah,
sehingga perlu menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi ke dalam semua aspek pembangunan di
daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka
peningkatan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan inovasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Inovasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Prinsip
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab V Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi
Bab VI Pengusulan
Bab VII Penetapan
Bab VIII Perencanaan
Bab IX Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah
Bab X Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Bab XI Pengembangan Inovasi Daerah
Bab XII Penilaian dan Penghargaan
Bab XIII Penyebaran Inovasi Daerah
Bab XIV Pendanaan
Bab XV Kerja Sama
Bab XVI Informasi Kerja Sama
Bab XVII Sanksi Administratif
Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XIX Ketentuan Lain-Lain
Bab XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas khususnya dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), maka perlu menetapkan tarif pelayanan pemeriksaan Rapid Test (RT) bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan untuk kepentingan pribadi;
b. bahwa dalam rangka penetapan tarif layanan Rapid Test (RT) sebagai salah satu jenis pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas serta untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, besaran tarif layanan pada badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pengenaan tarif dan jenis pelayanan, prinsip dalam penetapan pola dan besaran tarif, besaran tarif, saat tarif terutang, tata cara penetapan besaran tarif terutang, tata cara pembayaran, perawatan pasien yang berstatus sebagai tahanan negara atau narapidana, instalasi farmasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
21 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD Tahun 2018 No 17/TLD No 17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : (1) Barang Milik Daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b. barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah.
(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
77 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 17 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor penanaman modal dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 97 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2010.
Dalam Perda ini antara lain mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, bentuk badan udaha dan bidang usaha penanaman modal sampai dengan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
26 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2022
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BLORA KEPADA DESA-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2022/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR); Penghitungan Besaran BHPR; Penetapan dan Penyaluran BHPR; Pertarnggungjawaban; Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2017
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yaitu terkait pengertian tambahan penghasilan, dan penghitungannya.2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 23 Tahun 2018;
Peraturan bupati ini mengatur tentang petunjuk teknis tentang pemberian gaji ketiga belas, pemberian tunjangan hari raya, serta pengendalian internal yang dilakukan oleh Bupati Blora.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, sehingga
Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2017
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama di Kabupaten Blora perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ayat (2) Pasal 8, penyisipan Pasal 9A dan Pasal 9B, Pasal 10A, Paragraf 3A Bagian Ketiga BAB III, perubahan Pasal 13 ayat (1) dan penambahan ayat (3), perubahan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), penyisipan ayat (2a) dan penambahan ayat (6), ayat (1) huruf b Pasal 25.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 27 Tahun 2017 diubah.
54 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian kualitas udara dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kab Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
UU No 13 Tahun 1950; UU No 38 Tahun 2004; UU No 3 Tahun 2005; UU No 26 tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 1993; PP No 41 Tahun 1999; PP No 34 Tahun 2006; PP No 74 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Blora No 18 Tahun 2011; Perda Kab Blora No 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, hari bebas kendaraan bermotor (car free day), pengisian acara kegiatan, pemasangan spanduk, pengamanan akses jalan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2017/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penatausahaan Perrtanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah di Kabupaten Blora, maka perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip Pemberian Hibah
Bab IV Sasaran dan Kriteria Pemberian Hibah
Bab V Tata Cara Penganggaran
Bab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VIII Monitoring dan Evaluasi
Bab IX Ketentuan Lain-lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017.
22 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
