penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2020/No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Untuk mengendalikan dan memutus penyebaran Corona Virus Disease 2019, adaptasi perilaku dan kebiasaan baru perlu dilakukan dengan didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Carona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Monitoring dan Evaluasi; Sanksi; Sosialisasi dan Partisipasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 45 Tahun 2020
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2019.
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 44 Tahun 2020
perubahan atas peraturan bupati nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman teknis kegiatan yang dibiayai dari dana desa tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1;
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7;
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 7A;
4. Lampiran I diubah;
5. Lampiran III diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020
51
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 41 Tahun 2020
teknis pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karo tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2o2o tentang pemberian Gaji, pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2o2o kepada Pegawai Negeri sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019.
Mengatur Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2020
perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 45 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2020/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2A2A telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Paraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1;
2. Lampiran I,
3. Lampiran II,
4. Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Nilai Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima; Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Lain-Lain; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 37 Tahun 2020
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Karo No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah
perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan barang milik daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2020/No. 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016 telah ditetapkan Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Und.ang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 diubah
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 36 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karo No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019.
penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam keadaan kahar akibat pandemi corona virus disease 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2020/No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam raagka meningkatkan penerimaan pajak Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corana Virus Disease 2019.
Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/OMK.03/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2012; Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2013.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Pelaksanaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karo No. 20 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020
perubahan atas peraturan bupati nomor 20 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian, penggunaan, penyaluran, dan penetapan rincian alokasi dana desa, bagi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/ No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa tata cara pengalokasian, penggunaan, penyaluran dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 diubah
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 34 Tahun 2020
Perubahan atas perubahan bupati nomor 19 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten karo tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2020/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Tata Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Karo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor
19) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu
angka 34,
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah,
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah,
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, dan diantara
ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a),
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan
Pasal 11B,
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah,
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan
Pasal 12B,
8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A),
9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A,
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah,
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah,
12. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 21 diubah, ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) Pasal 21 dihapus,
13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A,
15. Ketentuan Pasal 28 diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020
30
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
