tata kerja-perangkat daerah-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN-SIPIL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, 10/06/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang diatur di dalam Peraturan Bupati Mamuju
Nomor 32 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta beberapa substansi yang harus di sesuaikan dengan peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan memiliki peran Strategis mempercepat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan dapat menjangkau lapisan masyarakat.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu:
a. Jenis Pelayanan;
b. Indikator Kinerja dan Standar;
c. Target dan Waktu Pelayanan;
d. Evaluasi; dan
e. Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengahasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
a. bahwa Negara termasuk Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, komprehensif dan integratif dalam rangka
penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan kepastian hukum;
c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, belum mengakomodir kebutuhan hukum di Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :
a. tanggung jawab;
b. pencegahan;
c. penyelenggaraan perlindungan Anak;
d. penanganan;
e. peran serta; dan
f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa upaya pencegahan korupsi di daerah perlu lakukan, salah satunya dengan melalui penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila untuk mewujudkan
masyarakat yang bersih dan anti korupsi;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan, perlu menyusun kebijakan untuk diimplementasikan dalam mendukung efektifitas pembelajaran dengan nilai-nilai pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal serta ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait pencegahan korupsi di daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 No. 74, TLN No. 1822);UU No. 28 Tahun 1999 (LN 1999 No. 75, TLN No. 3851);UU No. 31 Tahun 1999 (LN 1999 No. 140, TLN No. 3874) telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 (LN 2001 No. 134, TLN No. 4150);UU No. 40 Tahun 2003 (LN 2003 No. 78, TLN No. 4301);UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 No. 105, TLN No. 4422);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 No. 244, TLN No. 5567) telah diubah UU No. 11 Tahun 2020 (LN 2020 No. 425, TLN No. 6573);PP No. 19 Tahun 2005 (LN 2005 No. 41, TLN No. 4496);PP No. 55 Tahun 2007 (LN 2007 No. 124, TLN No. 4769);PP No. 74 Tahun 2008 (LN 2008 No. 194, TLN No. 4941) telah diubah PP No. 19 Tahun 2017 (LN 2017, TLN No. 6058);PP No. 17 Tahun 2010 (LN 2010 No. 23, TLN No. 5105) telah diubah PP No. 66 TAhun 2010 (LN 2010 No. 112, TLN No. 5157);PP No. 18 Tahun 2016 (LN 2016 No. 114, TLN No. 5887) telah diubah PP No. 72 Tahun 2019 (LN 2019 No. 187, TLN No. 6402);Perpres No. 87 Tahun 2017 (LN 2017 No. 195);Permendagri No. 80 TAhun 2015 (BN 2015 No. 2036) telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018 (BN 2018 no. 157);Permendikbud No. 20 Tahun 2018 (BN 2018 No. 782);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
a. sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sesuai jenjang pendidikan untuk membentuk karakter Peserta didik;
b. melatih Peserta didik untuk membiasakan hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran disekolah;
c. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara komponen satuan pendidikan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;dan
d. pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (7), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
1. Usaha Tempat parkir
2. Tata Cara Pengisian, Penerbitan Dan Penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB Dan SKPDKBT
3. Tata Cara Pembayaran
4. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluarsa
5. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
6. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak
7. Kriteria Wajib Pajak, Penentuan Besaran Omzet dan Tata Cara Pembukuan Atau Pencatatan
8. Tata Cara Pemeriksaan Pajak
9. Insentif Pemungutan
10. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
11. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 109 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, yang belum diatur didalam peraturan
Bupati Mamuju Nomor 19 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamujuserta beberapa substansi yang harus disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan Bupati Mamuju Nomor 19 tahun 2016 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru.
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822));UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105));UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5233));UU No. 5 Tahun 2014 (LN 2014 (6), TLN (5494));UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5587));UU No. 9 Tahun 2015 (LN 2015 (58), TLN (5679));PP No. 18 Tahun 2016 (LN 2016 (114));Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 (2036));Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (LD 2016 (71), TLD (49));
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah sekretariat daerah Kabupaten Mamuju
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
81 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat, pengelolaan keuangan di daerah
dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan
Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membentuk
Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju. Pengelolaan keuangan daerah meliputi:
a. pengelola Keuangan Daerah;
b. APBD;
c. penyusunan rancangan APBD;
d. penetapan APBD;
e. pelaksanaan dan penatausahaan;
f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
g. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i. kekayaan daerah dan Utang Daerah;
j. BLUD;
k. penyelesaian kerugian Keuangan Daerah;
l. informasi Keuangan Daerah; dan
m. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
190
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 105 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Perizinan Dan Non Perizinan Pada dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, perlu disusun Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822));UU No. 41 Tahun 1999 (LN 1999 (167), TLN (3888));UU No. 28 Tahun 1999 (LN 1999 (75), TLN (3851);UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422));UU No. 25 Tahun 2007 (LN 2007 (67), TLN (4724));UU No. 81 Tahun 2008 (LN 2008 (69), TLN (4851));UU No. 22 Tahun 2009 (LN 2009 (96), TLN (5025));UU No. 25 Tahun 2009 (LN 2009 (112), TLN (5038));UU No. 28 Tahun 2009 (LN 2009 (130), TLN (5049));UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5234));UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5587)) sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 (LN 2015 (58), TLN (5679));PP No. 13 tahun 1987 (LN 1987 (21), TLN (3352));PP No. 41 Tahun 1993 (LN 1993 (59), TLN (5108));PP No. 97 Tahun 2012 (LN 2012 (216), TLN (5358));PP No. 86 Tahun 2013 (LN 2013 (238), TLN (5481));PP No. 107 Tahun 2015 (LN 2015 (329), TLN (5797));PP No. 14 Tahun 2016 (LN 2016 (101), TLN (5883));PP No. 7 Tahun 2017 (LN 2017 (30), TLN (6023));Permenkes No. 357 Tahun 2006;PP Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 2007 Tentang Tata Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
(BN (PER.17/MEN/VII/2007));Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 357 Tahun 2006;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 10 2007 (BN (PER.17/MEN/VII/2007));Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 (BN 2014 (1619));Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 (BN 2008 (13));Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2009;Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2010 (BN 2010 (738));Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95 Tahun 2010 (BN 2010 (747)); Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97 Tahun 2010 (BN 2010 (749); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1464 Tahun 2010 (BN 2010 (501));Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 (BN 2011 (195);Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (BN 2011 (36));Permendag No. 07 Tahun 2017 (BN 2017 (321));Permenkes No. 889 Tahun 2011 ( BN 2011 (322));Permenkes No. 2052 Tahun 2011 (BN 2011 (671));Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 (BN 2013 (1256));Permenpar No. 53 Tahun 2013 (BN 2013 (1186));Permenkes No. 80 Tahun 2013 (BN 2013 (1536));Permentan No. 98 Tahun 2013 (BN 2013 No. 1180));Permenkes No. 9 Tahun 2014 (BN 2014 (232));Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 (BN 2014 (1619));Permenkes No. 56 Tahun 2014 (BN 2014 (1221));Permentan No. 26 Tahun 2015 (BN 2015 (680));Permenkes No. 42 Tahun 2015 (BN 2015 (867));Permenhub No. 51 Tahun 2015 (BN 2015 (311));Permenhub No. 75 Tahun 2015 (BN 2015 (570));Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (BN 2016 (712));Permenkes No. 31 Tahun 2016 (BN 2016 (1137));Permendagri No. 112 Tahun 2016 (BN 2016 (126));Permendagri No. 138 Tahun 2017 (BN 2017 (1956)); Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 (LN 2018 (1070));. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Cara Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 (BN 2018 (1022));Kepmentan No. 29 Tahun 2018 (BN 2018 (873));Kepmentan No. 404 Tahun 2002;Perda Mamuju No. 11 Tahun 2000 (LD 2000 (25));Perda Mamuju No. 27 Tahun 2001 (LD 2001 (31));Perda Mamuju No. 15 Tahun 2011 (LD 2011 (41), TLD (35));Perda No. 2 Tahun 2016 (LD 2016 No. 67);Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (LD 2016 (71), TLD (49));Perbub Mamuju No. 38 Tahun 2016;Perbub Mamuju No. 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang persyaratan perizinan dan non perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
64 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa keberadaan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Mamuju yang didalamnya ada beberapa hal yang tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada berdasarkan Peraturan
pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah, maka perlu dilakukan perobahan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Mamuju;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LN.
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor
4844);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2848 ) ;
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 (Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut;
1. Pada ketentuan Bab II bagian ketiga pasal 6 ayat 2 huruf a Nomor 2 diubah dan berbunyi sebagai
berikut;
Bagian Pemerintahan membawahi :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan.
b. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Perangkat Daerah;
c. Sub Bagian Pertanahan ;
2. Ketentuan pada BAB II Bagian keempat pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25,
pasal 26, pasal 27 diubah; 3. Ketentuan pada BAB II bagian keempat pasal 50, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56,
dan pasal 57 diubah; 4. Ketentuan pada BAB II bagian ketiga huruf c nomor 1 ayat (2) diubah; 5. Ketentuan pada BAB II bagian ke empat pasal 74 dan pasal 75 diubah; 6. Ketentuan pada BAB III bagian ketiga huruf c nomor 2 dan nomor 3 digabung dan diubah; 7. Ketentuan pada BAB II bagian keempat pada pasal 68 ayat (1) huruf b dan huruf c digabung dan
diubah; 8. Ketentuan pada BAB II bagian keempat pasal 78 , pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal
83, pasal 84, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal
92, pasal 93, pasal 94, dan pasal 95dihapus dan digabung serta diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
