Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang yang profesional, disiplin, berkinerja, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu melakukan penilaian kinerja;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, perlu melakukan penilaian kinerja berbasis elektronik;
c. bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Mamuju belum memiliki regulasi terkait Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. aplikasi E-Kinerja;
b. sarana dan prasarana;
c. perencanaan E-Kinerja;
d. pelaksanaan perencanaan E-Kinerja;
e. penilaian E-Kinerja; dan
f. tindak lanjut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, diperlukan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah
Mamuju menjadi kelas C, perlu mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
UUD 1959 Pasal 18 ayat (6);UU No. 29 TAhun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahhun 2011 sebagaimana telah diubah UU No. 13 Tahun 2022;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020;UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020;PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah PP No. 72 Tahun 2019;Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebgaimana telah diubah Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini Diatur tentang:
a. kedudukan;
b. tugas dan fungsi RSUD Mamuju;
c. susunan organisasi; dan
d. tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
33 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Permenpan RB No.35 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perbup Mamuju No.29 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; SOP Pengawasan; Mekanisme Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Dan Perizinan Di Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa standar operasional prosedur perizinan berusaha di Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang berperan memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat sebagai pemohon untuk mendapatkan perizinan berdasarkan kewenangannya perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah selain pelayanan informasi dalam sistem OSS Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasinya paling sedikit memuat standar pelayanan berusaha di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022;UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021;PP No. 6 Tahun 2021;PP No. 16 Tahun 2021;PP No. 21 Tahun 2021;PP No. 22 Tahun 2021;Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini Diatur Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 34 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Mamuju No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 604)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; . Perda Mamuju No.6 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2018
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat perlu pedoman untuk membentuk Rukun Tetangga dan perangkatnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan:
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.18 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam pembentukan RT, pengangkatan, dan pemberhentian ketua RT yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu pedoman pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat dibentuk sesuai perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan Lingkungan yang merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.pembentukan Lingkungan;
b.Kepala Lingkungan;
c. persyaratan calon Kepala Lingkungan;
d.makanisme pengangkatan calon Kepala Lingkungan;
e.kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala Lingkungan;
f. pemberhentian Kepala Lingkungan;
g.masa bakti Kepala Lingkungan;
h.pendanaan; dan
i. insentif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Keluarahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822);UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5234) sebagaimana telah diubah UU No. 13 Tahun 2022 (LN 2022 (143), TLN (6801);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5234) sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020 (LN 2020 (245), TLN (6573);PP No. 17 Tahun 2018 (LN 2018 (73), TLN (6206) sebagaimana telah diubah PP No. 12 Tahun 2022 (LN 2022 (54), TLN (6770);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 (157);Permendagri No. 18 Tahun 2018 (BN 2018 (569);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan 2022 sudah tidak sesuai dengan harga
yang berlaku dan adanya perubahan Nomenklatur barang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga perlu dicabut
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.77 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 tahun 2021
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 26 Tahun 2022
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatan pelayanan pada Perusaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju, perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, penetapan tarif air minum cukup melalui Keputusan Bupati atau Keputusan Direksi Perusaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju;
c bahwa sebelum menetapkan Keputusan Bupati atau Keputusan Direksi Perusaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju tentang penetapan tarif air minum yang baru, harus didahului dengan pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.771Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2010 Nomor 27)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2010
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
