PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANIASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2021/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
101 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 101 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Hubungan Kerja Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas, kepegawaian, tata hubungan kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 101 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 dicabut.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 49 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pekalongan No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
Mengubah :
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
blud - TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna peningkatan pelayanan kesehatan rumah
sakit, maka perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan
kesehatan dan pelayanan lainnya pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan
Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 12, dan Lampiran I huruf C angka 1 (Tindakan Spesialis
Penyakit Dalam, huruf G angka 1 (Pelayanan
Laboratorium), huruf G angka 3 (Laboratorium Patologi
Anatomi), huruf G angka 5 (Pelayanan Radiodiagnostik)
dan huruf G angka 10 (Pemulasaran Jenazah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 diubah.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali
dan diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2, penyisipan Pasal 2A, dan perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
255 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pekalongan No. 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pekalongan No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
PERBUP Kab. Pekalongan No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun2 017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna menyesuaikan tarif Pemeriksaan Rapid
Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) dan Pemeriksaan
Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RTPCR) dan adanya penambahan fasilitas alat kesehatan
di Puskesmas, maka Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017
Tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Pekalongan sudah tidak sesuai dan perlu diubah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif
Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU - PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2021/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pekalongan Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran proses penyaluran bantuan
langsung tunai Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
agar berjalan secara efektif, tepat guna dan tepat
sasaran, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang
Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai
yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pekalongan Tahun
2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran penerima, besaran bantuan, mekanisme verifikasi dan validasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 53 Tahun 2021
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pekalongan No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2021/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, telah
dilaksanakan Penggabungan, Perubahan
Nomor, Status, Nama, dan Relokasi Serta
Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pekalongan, maka Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah
untuk ketiga kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95
Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 diubah.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung terwujudnya profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dan untuk menyelenggarakan
Sistem Merit dalam mananejmen Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang
berbasis pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja
dan kebutuhan satuan oragnisasi Perangkat Daerah
serta pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Aparatur Sipil Negara maka perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pekalongan tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kompetensi teknis, standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 dicabut.
143 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 55 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pekalongan No. 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan harga
yang berlaku guna tertib adminitrasi dalam
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
46 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 perlu
dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2021 yaitu tentang Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi HargaPengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 diubah sebagian
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2013 ten tang Pengendalian dan Pengawasan Menara
. Telekomunikasi, guna pelaksanaan Pasal 13 ayat (1)
dan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Namer
S-209/ PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Perihal
Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, maka Peraturan Bupati Nomor
34 Tahun 2012 ten tang petunjuk pelaksanaan Retribusi
dan pengendalian menara telekomunikasi perlu dicabut
dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bu pati ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi, Pengendalian dan Pengawasan
Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2013
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata cara perhitungan, penetapan, pembayaran dan penyetoran retribusi, tata cara permohonan keberatan dan penundaan retribusi, tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi, tata cara pemeriksaan retribusi, bentuk formulir retribusi, pengendalian dan pengawasan, menara kamuflase dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; maka sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana penanggulangan kemiskinan daerah, pemantauan dan evaluasi, pendanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
370 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
