Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/NO.4, LL KAB. KAYONG UTARA : 18 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur diperlukan pengaturan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang baik;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014,PP No.14 Tahun 2016, Permendagri No.9 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perumahan dan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Pelaporan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Peraturan ini memiliki 14 halaman, dan 4 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2020/NO.4, LL Kab. Kayong Utara : 32 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Uu No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda Kabupaten Kayong Utara No.1 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendelegasian wewenang; Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tent5ang APB Desa; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Penjelasan sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara No. 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Permendagri No. 82 Tahun 2015, Perda Kab Kayong Utara No. 10 Tahun 2015, dan Perda Kab Kayong Utara No. 11 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Kecamatan, Camat, Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara, Pemilih, Daftar Pemilihan Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap, Tempat Pemungutan Suara, dan Surat Suara; Tahapan Pemilihan Kepala Desa; Tahapan Persiapan; Tahapan Pencalonan; Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; Tahapan Penetapan Calon Terpilih; Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; Pengangkatan Kepala Desa; Bentuk dan Format Dokumen; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.
104
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 4 Tahun 2015
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa
UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 6 Tahun 2007, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2012, Permendagri No 39 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009
Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Desa, Kecamatan, Penetapan Desa, Batas Desa, dan Penegasan batas desa; Ketentuan tentang Penetapan Desa dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 4 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 8 Tahun 1981, UU No 17 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004, UU no.33 Tahun 2004, UU no.6 Tahun 2007, UU no.28 Tahun 2009, UU no.12 Tahun 2011, PP no. 58 Tahun 2005, PP no.79 tahun 2005, PP no.58 Tahun 2010, PP no.69 Tahun 2010, Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, dan subjek retribusi,Golongan retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsif dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, Struktur besaran tarif retribusi, Wilayah Pemungutan Retribusi, Saat retribusi terutang, Pemungutan dan pembayaran retribusi, Penagihan retribusi, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2012.
Peraturan Daerah ini memiliki 14 halaman termasuk 3 halaman Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KAYONG MANDIRI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan perundang-Undangan; bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah sebagai badan usaha yang bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan berbagai bidang ekonomi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kayong Mandiri
Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 6 Tahun 2010
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama dan Kedudukan; Tugas Pokok dan Tujuan; Pengurus; Direksi; Kepegawaian dan Tata Tertib Perusahaan; Badan Pengawas; Bidang Usaha; Modal dan Penggunaan Laba; Tanggung Jawab dan Ganti Rugi; Tahun Buku dan Anggaran Perusahaan; Laporan Perusahaan; Pembubaran, Penggabungan, dan Pelepasan Kepemilikan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu membentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab. Kayong Utara No.2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan ; Kedudukan,Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas; Organisasi; Eselonering; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2010.
Penjelasan sebanyak 141 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Gratis
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya
UUD 1945 Psl 18 (6), UU No. 20 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009
Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Dinas, Pendidikan, Peserta Didik, Biaya Pendidikan, Pendidikan Gratis, Lingkup Pelaksanaan Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Proses Belajar Mengajar, Jenjang Pendidikan, dan Satuan Pendidikan; Lingkup, Fungsi dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Komponen Pembiayaan; Larangan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 28 Tahun 2022 , UU no.32 Tahun 2004, UU no.33 Tahun 2004, UU no.26 Tahun 2007, UU no.12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah no.36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah no.38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah no.19 Tahun 2008, , Perda Kabupaten Kayong Utara No 1 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Kayong Utara No 2 Tahun 2009, Perda Kabupaten Kayong Utara no.6 Tahun 2011
Dalam Perda ini diatur tentang : peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan, Prinsip dan Manfaat pemberian IMB, Pemberian IMB, Pelaksanaan Pembangunan, Saksi, Penertiban IMB, Pembongkaran, Retribusi IMB, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Sosialisasi, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2012.
Peraturan Daerah ini memiliki 15 halaman termasuk 3 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana desa Setiap Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.107 Tahun 2017, Permendagri No.113 Tahun 2014, PMK No.50/PMK.07/2017, PMK No.199/PMK.07/2017, Perda No.10 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 2 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
