Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2020/NO.12, LL Kab. Kayong Utara : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA INSPEKTORAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Inspektorat Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.107 Tahun 2017, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
13 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 63 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/NO.13, LL Kab. Kayong Utara : 21 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali tugas dan fungsi jabatan perangkat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
21 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 69 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2020/NO.14, LL Kab. Kayong Utara : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dilakukan penyesuaian kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.9 Tahun 2016, PermenSos RI No.14 Tahun 2016, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 74 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15, LL Kab. Kayong Utara : 16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara perlu diganti; bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.77 Tahun 2015, Permendagri No.12 Tahun 2017, PermenKes No.3 Tahun 2020, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Organisasi, Instalasi, Jabatan, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/NO.16, LL Kab. Kayong Utara : 57 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 33 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi jabatan pada Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 33 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi jabatan pada Sekretariat Daerah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.77 Tahun 2015, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Fungsi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
57 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020, serta adanya perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kayong Utara yang Menyebabkan pergeseran antar obyek belanja dalam objek belanja bernekaan dan antar proyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pcmerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Presiden Repbulik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; eraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2019 pada ketentuan pasal 1; Ketentuan Pasal 5; Ketentuan Pasal 2; Ketentuan pasal 3;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2019
7 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/NO.21, LL Kab. Kayong Utara : 55 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, motivasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016, Perbup Kayong Utara No.11 Tahun 2018, Perbup Kayong Utara No.8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Prinsip Pemberian TPP; Perhitungan Penetapan, Pemberian, Pengurangan dan Penilaian Besaran TPP; Pembayaran TPP; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Penjelasan sebanyak 40 (empat puluh) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/NO.25, LL Kab. Kayong Utara : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI DKABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.24 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Layanan Publik Tertentu Yang Dilakukan KSWP; Tata Cara Pelaksanaan KSWP; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Penjelasan sebanyak 5 (lima) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/NO.27, LL Kab. Kayong Utara : 27 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGANAN PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyimpangan tugas dan fungsi, benturan kepentingan, dan penerimaan gratifikasi oleh Aparatur Sipil Negara perlu melakukan penanganan dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.38 Tahun 2016, Perpres No.76 Tahun 2013, Per BPK RI No.3 Tahun 2007, Per KPK No.2 Tahun 2014, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.8 Tahun 2015, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyampaian dan Penanganan Pengaduan; Tindak Lanjut Pengaduan; Perlindungan Pelaporan; Monitoring dan Pelaporan Pengaduan; Unit Penanganan Pengaduan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 12 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2020/NO.28, LL Kab. Kayong Utara : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah; bahwa keluhan masyarakat yang disampaikan dalam bentuk pengaduan masyarakat perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, perlu mengatur tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.13 Tahun 2006, UU No.6 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.68 Tahun 1999, PP No.53 Tahun 2010, PP No.43 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2017, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.PAN/4/2009, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip; Ruang Lingkup dan Pengelompokan Pengaduan Masyarakat, Tata Cara Penyampaian Pengaduan Masyarakat; Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Pemantauan dan Satatus Penanganan Pengaduan Masyarakat; Perlindungan Terhadap Pelaporan dan Terlapor; Tim Kordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
Penjelasan sebanyak 1 (satu) halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
