Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2018
PERBUP Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
PERBUP Kab. Grobogan No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 222/ PMK.07/20l7 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau perlu mengatur kembali pemanfaatan alokasi
anggaran dimaksud; bahwa daJam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam
Negeri Nomor: 471.13/8039/Dukcapil tanggal 3 Mei 2018
perihal Percepatan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP El) dan Pencetakan Kartu Identitas Anak
(KIA), terdapat kekurangan anggaran untuk pelaksanaannya,
oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk menjamin efektivitas dan kepastian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta mendasarkan ketentuan Pasal 162 Permendagri No 21 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 beserta perubahannya, maka Perbup Grobogan No 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab grobogan TA 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Grobogan No 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Grobogan No 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab grobogan TA 2018 perlu disesuaikan kembali;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Keempat atas Perbup grobogan No 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2013; Perda Prov Jateng No 12 Tahun 2017; Perda Kab Grobogan No 12 Tahun 2017; Perbup Grobogan No 51 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Peraturan Bupati grobogan Nomor 51 Tahun 2017 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan, perlu adanya pengadaan Aparatur Sipil Negara;
bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan
pengadaan Aparatur Sipil Negara, perlu diatur mekanisme
pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 96
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, pengadaan Aparatur Sipil Negara
meru pakan kegiatan un tuk memen uhi ke bu tuhan pegawai
pada instansi pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Aparatur
Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nornor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengadaan PNS
Bab III Pengadaan PPPK
Bab IV Panitia Seleksi Pengadaan ASN
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2017
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - TATA CARA PEMUNGUTAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Perda Kab Grobogan No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Grobogan No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kab Grobogan No 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Perbup tentang tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Grobogan No 6 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, masa pajak, pendelegasian kewenangan, tata cara pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, penagihan pajak, tata cara penerapan sanksi administrasi, pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan pajak, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pembukuan dan pemeriksaan, tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, keberatan dan banding pajak, pengambilan kelebihan pembayaran pajak, pelaksanaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
44 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi
ABSTRAK:
bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) Peratura.n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Dan Subjek Tarif Layanan
Bab III Pelayanan Rsud
Bab IV Kelas Perawatan
Bab V Struktur Dan Besarnya Tarif
Bab VI Cara Penghitungan Dan Pembayaran Tarif
Bab VII Tata Cara Penagihan
Bab VIII Pengurangan,Pembebasan Dan Keringanan Tarif
Bab IX Pengelolaan Penerimaan
Bab X Penatausahaan Piutang
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dicabut.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2019
sistem pemerintahan berbasis elektronik - tata kelola
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2019/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk memberikan kemudahan di dalam melaksanakan pelayanan publik diperlukan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; Perpres No 95 Tahun 2018; PermenPAN dan RB No 5 Tahun 2018; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini entitas tata kelola SPBE arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen belanja SPBE, pembangunan dan integrasi sistem TIK, operasional sistem elektronik, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cata Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa setiap warga masyarakat berhak atas terpenuhinya
prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
yang memadai sebagai perwujudkan atas hak untuk
mendapatkan tempat tinggal yang layak; bahwa dalam rangka pemenuhan hak sebagaimana tersebut
dalam huruf a, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab
untuk turut serta dalam melakukan pengelolaan prasarana,
sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan; bahwa untuk memberikan pedoman secara lebih terperinci
mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan dan permukiman di Kabupaten Grobogan, perlu
mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup
Bab III Penyediaan Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Bab IV Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Bab V Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Bab VI Pembentukan Tim Verifikasi
Bab VII Tata Cara Penyerahan prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Bab VIII Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Warga/Tanpa Pengembang
Bab IX Pengelolaan prasarana, Sarana dan Utilitas
Bab X Peran Serta Masyarakat
Bab XI Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Pembiayaan
Bab XIII Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a PermenPAN RB No 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Perbup tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPAN RB No 34 Tahun 2011; PermenPAN RB No 39 Tahun 2013; PermenPAN RB No 41 Tahun 2018; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 48 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 49 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 50 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 51 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 52 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 53 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 54 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 55 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 56 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 57 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 58 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 59 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 60 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 61 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 62 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 63 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 64 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 65 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 66 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 67 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 68 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 69 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 70 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 71 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 72 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 73 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 74 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 75 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 76 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 77 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nilai dan kelas jabatan termasuk faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2018 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan yaitu melalui pengembangan kampung keluarga berkualitas; bahwa untuk mewujudkan kampung keluarga berkualitas perlu dilakukan sinergi lintas s ektor antar program oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, instansi terkait serta para pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sub Urusan Keluarga Berencana terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan serta kepesertaan ber-keluarga berencana menjadi kewenangan kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
Bab III Koordinasi, Pembinaan Dan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas
Bab IV Partisipasi Dan Sinergitas Lintas Sektor
Bab V Tingkatan Kampung Keluarga Berkualitas
Bab VI Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 41 Tahun 2023
PERBUP Kab. Grobogan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
PERBUP Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup
efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas
pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki
kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga
terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
dari korupsi, kolusi, dan nepostisme; bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan pemerintah daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2011 ten tang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan, sudah tidak relevan sehingga
Peraturan Bupati tersebut perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2011 dicabut.
73 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
