Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
DINAS PERTANIAN - KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknik Daerah, perlu merubah Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 67 Tabun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten
Grobogan; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu meoetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor
67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, PungSi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Uudang-Undang Nomor '23 Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerab Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13, ayat (3) Pasal 14, ayat (3) Pasal 15, ayat (3) Pasal 17, ayat (3) Pasal 18, ayat (3) Pasal 19, Pasl 25, penghapusan Paragraf 1 Bagian Kedua BAB V, Pasal 26, Pasal 27, perubahan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB V, Pasal 28, Pasal 29, Paragraf 3 Bagian Kedua BAB V, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31, penyisipan BAB VA, PAsal 31A, Pasal 40A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 tahun 2016 diubah.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RKPD merupakan pedoman bagi Pernerintah Daerah daiam penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
ABSTRAK:
bahwa konstitusi menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang pemenuhannya antara lain dilakukan melalui penyediaan Pasar Rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertib dan berdaya saing; bahwa Pasar Rakyat merupakan sarana perekonomian sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam meingkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola secara profesional; bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah kebijakan dalam pengelolaan dan penataan Pasar Rakyat di Kab Grobogan diperlukan regulasi sebagai landasan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 112 Tahun 2007; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendag No 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kriteria, penggolongan dan klasifikasi Pasar Rakyat, perencanaan dan pembangunan Pasar rakyat, izin pemakaian, tertib benagunan dan penempatan barang, hak, kewajiban dan larangan pedagang, pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Perda Kab Grobogan No 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Grobogan TA 2018, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Grobogan TA 2018;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 9 Tahun 2018; Perda Kab Grobogan No 12 Tahun 2017; Perda Kab Grobogan No 3 Tahun 2019; Perbup Grobogan No 51 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang laporan realisasi anggaran TA 2018, beserta ringkasannya yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektivitas, dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; bahwa untuk memberikan dasar hukum serta pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan dengan menggunakan Harga Satuan Pokok Kegiatan, perlu adanya regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Harga Satuan Pokok Kegiatan
Bab III Tata Cara Penggunaan Hspk
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dicabut.
59 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN - KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah. perlu merubah Peraturan
Bupan Grobogan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Petemakan dan Perikanan
Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor
68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisaai,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014; Undang-Undang Nomor 23. Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, ayat (1) Pasal 25, penghapusan Paragraf 1 Bagian Kedua BAB V, Pasal 26, Pasal 27, perubahan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB V, Pasal 28, Pasal 29, Paragraf 3 Bagian Kedua BAB V, Pasal 30, Pasal 31, Paragraf 4 Bagian Kedua BAB V, Pasal 32, Pasal 33, penyisipan BAB VA, Pasal 33A, Pasal 42A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 tahun 2016 diubah.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penelaahan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran yang Terintegrasi di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penganggaran perlu dilakukan penelaahan dan reviu Rencana Kerda dan Angkaran Satuan kerja Perangkat Daerah secara integratif. Untuk memberikan pedoman dan penelaahan reviu.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 60 Tahun 2008; Pp No 12 Tahun 2019; Permendagri No 10 tahun 2018; Permendagri No 77 tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penyusunan RKA; Penelaahan RKA-SKPD; Reviu RKA ; Penelaahan dan Reviu RKA yang Terintegrasi;SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan,
Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Penyusunan RBA
Bab IV Pengajuan RBA
Bab V Penetapan RBA
Bab VI DPA BLUD
Bab VII Perubahan RBA dan DPA BLUD
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 61 Tahun 2017 dicabut.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2014
TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF - pengendalian
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2014/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif
ABSTRAK:
bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber
daya genetik untuk mengembangbiakkan ternak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2( 14 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan,
guna mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan
kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan
kerbau betina produktif, perlu dilakukan pengendalian
terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengendalian Ternak Sapi
dan Kerbau Betina Produktif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nornor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 / Perrnentan/OT .140 / 8 / 2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Perrnentan/OT.140/7 /2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, identifikasi status reproduksi, penyeleksian, penjaringan, perbibitan, pengendalian pemotongan, kesejahteraan ternak, kartu identitas ternak, sertifikasi, pengendalian lalu lintas bibit ternak, pembinaan dan pengawasan, koordinasi dan kerjasama, pembiayaan, peran serta masyarakat, ketentuan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
