Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentruan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah, dan bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi dan permasalahan teknis guna percepatan penyerapan anggaran dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturannya dengan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2017; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 84 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 106 Tahun 2007; Perpres Nomor 65 Tahun 2011; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 17 Tahun 2019; Perpres Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; Perda Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020; Perda Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021; Perbup Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini di atur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021. Setiap SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa daerah wajib menaati dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemeintah Kabupaten Biak Numfor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, maka perlu menetapkan Peratutan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2014; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini berisi tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 284 Tahun 2014
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelayanan tugas Bupati dan Wakil Bupati sehari-hari perlu disediakan Biaya Penunjang Operasioanl Bupati dan Wakil Bupati, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2014; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini mengatur tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021. Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khusunya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelola Keuangan Daerah Berbasis Teknologi dan Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor
ABSTRAK:
bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good Governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment) da)am penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelola keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab cepat dan akurat melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, dan bahwa dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor, maka pemerintah daerah telah memanfaatkan, Aplikasi Sistem lnformasi Manajemen yang meliputi : SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMGAJI, TASPEN dan APERSI, dan bahwa dalam pemanfaatan Aplikasi dan Jaringan Komputer yang berbasis Teknologi dan lnformasi, agar berjalan efektif, efesien dan berhasil guna, maka diperlukan pedoman dalam pengelolaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Tek:nologi dan lnfonnasi pada Badan Peogelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini berisi tentang Pengelola Keuangan Daerah Berbasis Teknologi dan Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. Dalam menjalankan tugasnya penanggungjawab aplikasi dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat dan bidang-bidang terkait yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Secara umum, Supervisor bertanggungjawab mengatur, mengendaJikan dan mengevaJuasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perJengkapan pendukung, bahan/peraJatan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi guna memaksimaJkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan. Untuk mengakses data base SIMDA Kcuangan, SIMDA BMD dan Apersi kepada user/operator ditetapkan User ID, Password dan level pengguna serta disetting sesua.i dengan OPD yang bersangkutan.Data base aplikasi SIMDA Keuangan dalam server di backup secara otomatis melalui menu maintenance plan secara berkala Pukul 02.00WIT dan disimpan pada folder tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini berisi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.266.478.793.765 bertambah/berkurang sebesar Rp. (17.187.180.000) sehingga menjadi Rp. 1.249.291.613.765. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Biak Numfor ini. Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati untuk penerapan Akuntansi Basis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 73 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini di atur tentang Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021. Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang mengatur penerapan Akuntansi Basis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pedoman yang mengatur kodefikasi akun yang menggambarkan strukrtur laporan keuangan secara lengkap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 285 Tahun 2014
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Administrasi dan Tenaga Keamanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa da)am rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga administrasi dan tenaga keamanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diberikan tambahan penghasilan di luar dari tunjanhan jabatan dan Gaji, bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilao Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tanaga Administrasi dan Tenaga Keamanan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini berisi tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Administrasi dan Tenaga Keamanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif berdasarkan beban kerja dan tanggungjawabnya sebagai tenaga administrasi dan tenaga keamanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Tambahan Penghasilan sebagaimana yang diberikan disesuaikan dengan tingkatan ecban kerja yang scbagaimana dimaksud pada Pasal 3, untuk tenaga administrasi sebcsar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan tcnaga kcamanan scbcsar Rp. 800.000,- (dclapan ratus ribu rupiah) per bulan pada masing-masing tcnaga administrasi dan tenaga keamanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Secara Online pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
ABSTRAK:
bahwa mempermuda verifikasi dan validasi data Pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil diperlukan optimalisasi pemanfaatan system informasi dan dokumen kepegawaian dalam Sistem Pelayanan Pensiun (SlLAPEN) dan bahwa sebagai pedoman penatalaksanaan pengusulan pensiun Pegawai Negeri Sipil secara Online diperlukan pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara Online pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020; dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini berisi tentang Pengusulan Pensiun Pegawai Negeri SIpil (PNS) Secara Online pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan pedoman proses pengusulan dan verifikaai dokumen pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui SILAPEN. Sasaran SILAPEN adalah untuk memudahkan proses pengusulan dan verifikasi berkas pensiun PNS di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Jenis layanan pensiun pada SILAPEN adalah : I. Pensiun karena mencapai batas usia pension; 2. Pensiun karena atas permintaan sendiri; 3. Pensiun karena meninggal dunia, tewas atau hilang; 4. Pensiun karena tidak cakapjasmani dan/atau rohani;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, maka maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini berisi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Daerah Biak Numfor. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. l.440.015.758.531,00 yang terdiri atas: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendpatan transfer; c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dircncanakan sebesar Rp. l 14.336.438.804,00 yang terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; d. La.in-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
