PERWALI Kota Yogyakarta No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun
2021 Tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi Di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pelayanan publik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas; bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja, motivasi, profesionalitas, dan kompetisi yang sehat antar Aparatur Sipil Negara, diperlukan mekanisme pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi; bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sudah tidak sesuai maka perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Pemberian Penghargaan, Persyaratan Pengusulan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Juara, Kompetisi ASN Inovatif, Pembobotan, Tim Pertimbangan ASN Berprestasi, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 8 HLM, Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 98 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Materi pokok : RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang dijabarkan berdasarkan sistematika sebagai berikut : PENDAHULUAN; GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Jumlah halaman : 5 HLM, Lampiran : 1415 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Whistleblowing System Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Wishtleblowing System Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Ruang lingkup Pengaduan, Kriteria Pengaduan, Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Pengaduan, Pengelola Whistleblowing System, Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan dan Non Perizinan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021.
Materi pokok : Pelaksanaan, Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 19 HLM; Lampiran : 77 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 dihapus, Ketentuan angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023.
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, professional, terarah dan berkesinambungan; b. bahwa perlu adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel; c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Kewenangan dan jenis kegiatan pengawasan, Tata kelola pengawasan intern, Pengawasan atas permohonan pihak lain, Penanganan aduan masyarakat, pembinaan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 21 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Wilayah Kemantren dan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo, Kotagede dan Mergangsan Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan terhadap batas wilayah Kelurahan, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Kemantren dan Kelurahan, bahwa pengaturan mengenai batas wilayah Kelurahan guna meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa pengaturan mengenai batas wilayah Kelurahan diperlukan, untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kemantren dan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo, Kotagede, dan Mergangsan Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Materi pokok : Tahapan penetapan dan penegasan batas wilayah, Obyek penegasan batas wilayah kemantren dan kelurahan, Deskripsi batas wilayah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Jumlah Halaman : 90 HLM; Lampiran : 16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar secara adil dan merata sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bagi masyarakat memerlukan upaya yang terencana, sinergi dan berkelanjutan, bahwa diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar minimal melalui rencana aksi daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
Materi pokok : Analisis Situasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Yogyakarta, Kebijakan nasional dan tim penerapan SPM, program prioritas pemenuhan SPM, penghitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan permasalahan, Strategi dan kebijakan pencapaian SPM, Monitoring dan evaluasi penerapan SPM dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 160 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan kinerja aparatur pada pemerintahan daerah, bahwa peningkatan kinerja aparatur perlu didukung dengan penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan kendaraan dinas, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Kendaraan Dinas, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Serta Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
