Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007.
Materi pokok : Ruang lingkup, sistematika, Perubahan rencana pembangunan daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 539 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022-2050
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah, maka perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaaan Air Minum.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013.
Materi pokok : Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, Susunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 325 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meringankan beban warga masyarakat
Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia,
maka perlu diberikan santunan kematian, bahwa dalam rangka masa transisi menuju satu data
Indonesia, data penduduk keluarga sasaran jaminan
perlindungan sosial Kota Yogyakarta yang belum masuk
secara keseluruhan ke dalam data terpadu kesejahteraan
sosial dan belum adanya perankingan data terpadu
kesejahteraan sosial, maka penerima santunan kematian
kepada orang meninggal yang tercantum dalam data
penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial
Kota Yogyakarta dan/atau data terpadu kesejahteraan
sosial.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013.
Materi pokok : Kriteria mendiang dan penerima santunan kematian, Persyaratan dan tata cara serta besaran santunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Santunan
Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan Penghasilan Pegawai sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 147 Tahun 2020.
Materi pokok : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Parameter, Tim Pelaksanaan, Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Indikator, Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pengelolaan Administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
Jumlah halaman : 20 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyediaan Air Baku Usaha di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menjaga ketersediaan dan kelestarian
sumber daya air tanah di Kota Yogyakarta sehingga
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap
dapat berlangsung dalam pembangunan yang berkelanjutan
dan dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan
dengan kebutuhan air tanah, maka diperlukan usaha
pengelolaan dengan memanfaatkan/menyediakan air baku
bagi pengguna air untuk kepentingan usaha, bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Air Tanah, maka diperlukan aturan mengenai
penyediaan air baku untuk usaha.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 .
Materi pokok : Penyediaan air baku dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha
Perhotelan.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran untuk penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : Mengubah Lampiran I, Mengubah Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2022.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 179 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Kampung Kembar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengembangkan kampung,
meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat
sebagai implementasi dari Program Gandeng Gendong dan
Gandhes Luwes, maka perlu strategi pembinaan kampung, bahwa dalam pelaksanaan strategi pembinaan kampung
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya
inovasi dengan melibatkan beberapa kampung yang memiliki
kemiripan melalui program Kampung Kembar.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 , Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020.
Materi pokok : Prinsip pelaksanaan Program Kampung Kembar meliputi:
mengembangkan kampung yang memiliki kemiripan tematik kegiatan atas dasar
kesadaran bersama untuk membangun kampung yang berdaya dan sejahtera, membangun motivasi untuk senantiasa bekerja sama atas dasar nilai-nilai
gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto (Segoro
Amarto), Gandeng Gendong dan Gandhes Luwes sebagai ciri khas Daerah, yaitu:
adanya kepedulian sosial dan lingkungan, kerjasama dan gotong royong,
kebersamaan dan tolong menolong, membangun kekuatan baru dan kreatif,
musyawarah dan saling memajukan serta gerakan untuk mewujudkan Daerah
sebagai Kota Nyaman Huni dengan berpijak pada nilai-nilai keistimewaan, membantu memajukan dan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan
kampung, bekerjasama antar kampung untuk membangun kekuatan dan jaringan baru, kepedulian menggendong kampung sekitarnya untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemajuan; dan adanya keterpaduan dan kesinambungan langkah dalam satu peta jalan
(roadmap) di dalam pengembangan kampung.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2022.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tatacara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021.
Materi pokok : Jenis Dan Mekanisme Pergeseran Anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengendalian perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian, maka perlu berpedoman pada ketentuan pemanfaatan ruang dalam ketentuan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang guna mendukung upaya ketersediaan lahan pertanian, bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021.
Materi pokok : Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Masa Berlaku Izin, Bentuk Formulir, Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Perwali Nomor 37 Tahun 2010 ttg Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A.Yani
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3/SE/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya, maka perlu mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A.Yani.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021.
Materi pokok : Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A.Yani beserta petunjuk teknis pelaksanaannya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A.Yani
Jumlah halaman : 3 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
